Daftar Peraturan

Menampilkan 3941 s.d. 3950 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3941Pencabutan atas Pmk No. 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept) atas Impor Produksi Otomotif Completely Knock Down (Ckd) dan Completely Built Up (Cbu) Dari Malaysia. -- Jakarta, 2006No. 104/PMK.10/2006Peraturan Menteri Keuangan
3942Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.-- Jakarta, 2006No. 103/PMK.04/2006Peraturan Menteri Keuangan
3943Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Tahun Anggaran 2007. -- Jakarta, 2006No. 102/PMK.06/2006Peraturan Menteri Keuangan
3944Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006No. 101/PMK.02/2006Peraturan Menteri Keuangan
3945Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.10/2005. -- Jakarta, 2006No. 100/PMK.02/2006Peraturan Menteri Keuangan
3946Modul Penerimaan NegaraNo. 99/PMK.06/2006Peraturan Menteri Keuangan
3947Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.-- Jakarta, 2006No. 97/PMK.10/2006Peraturan Menteri Keuangan
3948Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.-- Jakarta, 2006No. 96/PMK.02/2006Peraturan Menteri Keuangan
3949Perlakuan Ppn dan Ppnbm atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. -- Jakarta, 2006No. 95/PMK.03/2006Peraturan Menteri Keuangan
3950Persyaratan Sumbangan Serta Tatacata Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. -- Jakarta, 2006No. 94/PMK.03/2006Peraturan Menteri Keuangan