Daftar Peraturan
Menampilkan 3231 s.d. 3240 dari 4200 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 3231 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah. | No. 216/PMK.05/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3232 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009. | No. 215/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3233 | Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009. | No. 214/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3234 | Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan. | No. 213/PMK.09/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3235 | Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009. | No. 212/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3236 | Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009. | No. 211 /PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3237 | Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk. | No. 210/PMK.02/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3238 | Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. | No. 209/PMK.08/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3239 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. | No. 208/PMK.03/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 3240 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010. | No. 207/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |