Daftar Peraturan

Menampilkan 1771 s.d. 1780 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1771Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Serta Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.No. 151/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
1772Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. 150/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
1773Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.No. 149/PMK.04/2015Peraturan Menteri Keuangan
1774Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.No. 148/PMK.04/2015Peraturan Menteri Keuangan
1775Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.No. 147/PMK.07/2015Peraturan Menteri Keuangan
1776Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.No. 146/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
1777Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.No. 145/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
1778Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan.No. 144/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan
1779Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.No. 143/PMK.02/2015Peraturan Menteri Keuangan
1780Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk .No. 142/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan