Daftar Peraturan
Menampilkan 191 s.d. 200 dari 231 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
191 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. | No. 41/PMK.05/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
192 | Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. | No. 40/PMK.03/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
193 | Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. | No. 39/PMK.03/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
194 | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang. | No. 38/PMK.06/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
195 | Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. | No. 37/PMK.03/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
196 | Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. | No. 36/PMK.08/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
197 | Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | No. 35/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
198 | Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. | No. 34/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
199 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | No. 33/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
200 | Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017. | No. 32/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |