Daftar Peraturan

Menampilkan 171 s.d. 180 dari 255 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
171Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.No. 85/PMK.03/2011Peraturan Menteri Keuangan
172Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.No. 84/PMK.02/2011Peraturan Menteri Keuangan
173Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.No. 83/PMK.02/2011Peraturan Menteri Keuangan
174Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.No. 82/PMK.03/2011Peraturan Menteri Keuangan
175Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. 81/PMK.05/2011Peraturan Menteri Keuangan
176Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.No. 80/PMK.011/2011Peraturan Menteri Keuangan
177Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.No. 79/PMK.010/2011Peraturan Menteri Keuangan
178Penyelesaian Backlog atas Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.No. 78/PMK.05/2011Peraturan Menteri Keuangan
179Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta.No. 77/PMK.01/2011Peraturan Menteri Keuangan
180Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.No. 76/PMK.03/2011Peraturan Menteri Keuangan