Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 8001 s.d. 8010 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
8001Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatNo. 171/PMK.05/2007Peraturan Menteri Keuangan
8002Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Paerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008No. 170/PMK.07/2007Peraturan Menteri Keuangan
8003Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008No. 169/PMK.07/2007Peraturan Menteri Keuangan
8004Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tatacara Pembayaran Bea Masuk Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanNo. 168/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan
8005Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 167/PMK.03/2007 Tanggal 18 Desember 2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.No. 167/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan
8006Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007No. 166/PMK.07/2007Peraturan Menteri Keuangan
8007Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan InfrastrukturNo. 165/PMK.05/2007Peraturan Menteri Keuangan
8008Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai Dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008No. 164/PMK.07/2007Peraturan Menteri Keuangan
8009Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditunjuk untuk Kepentingan UmumNo. 163/PMK.04/2007Peraturan Menteri Keuangan
8010Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi ListrikNo. 162/PMK.02/2007Peraturan Menteri Keuangan