Daftar semua peraturan
Menampilkan urutan 5881 s.d. 5890 dari 13896 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 5881 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung. | No. 77/PMK.08/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 5882 | Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | No. 77 Th. 2012 | Peraturan Pemerintah |
| 5883 | Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-region (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-region (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) | No. 77 Th. 2012 | Peraturan Presiden |
| 5884 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal. | No. 76/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 5885 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia | No. 76 Th. 2012 | Peraturan Pemerintah |
| 5886 | Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral | No. 76 Th. 2012 | Peraturan Presiden |
| 5887 | Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. | No. 75/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 5888 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV | No. 75 Th. 2012 | Peraturan Pemerintah |
| 5889 | Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010) | No. 75 Th. 2012 | Peraturan Presiden |
| 5890 | Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. | No. 74/PMK.03/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |