Daftar semua peraturan
Menampilkan urutan 4971 s.d. 4980 dari 13225 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 4971 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. | No. 228/PMK.010/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4972 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. | No. 227/PMK.010/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4973 | Peta Kapasitas Fiskal Daerah. | No. 226/PMK.07/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4974 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. | No. 225/PMK.05/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4975 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. | No. 224/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4976 | Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. | No. 223/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4977 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013. | No. 222/PMK.07/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4978 | Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (Aifta). | No. 221/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4979 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan. | No. 220/PMK.010/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4980 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. | No. 219/PMK.011/2012 | Peraturan Menteri Keuangan |