Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 3531 s.d. 3540 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3531Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.No. 150/PMK.08/2016Peraturan Menteri Keuangan
3532Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.No. 149/PMK.05/2016Peraturan Menteri Keuangan
3533Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.No. 148/PMK.05/2016Peraturan Menteri Keuangan
3534Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.No. 147/PMK.010/2016Peraturan Menteri Keuangan
3535Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.No. 146/PMK.05/2016Peraturan Menteri Keuangan
3536Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.No. 145/PMK.04/2016Peraturan Menteri Keuangan
3537Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.No. 144/PMK.02/2016Peraturan Menteri Keuangan
3538Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.No. 143/PMK.01/2016Peraturan Menteri Keuangan
3539Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.No. 142/PMK.010/2016Peraturan Menteri Keuangan
3540Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.No. 141/PMK.03/2016Peraturan Menteri Keuangan