Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 3541 s.d. 3550 dari 13225 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3541Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganNo. 101 Th. 2015Peraturan Presiden
3542Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Ba Bun).No. 100/PMK.02/2015Peraturan Menteri Keuangan
3543Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural DevelopmentNo. 100 Th. 2015Peraturan Pemerintah
3544Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri AmbonNo. 100 Th. 2015Peraturan Presiden
3545Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.No. 99/PMK.06/2015Peraturan Menteri Keuangan
3546Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And DevelopmentNo. 99 Th. 2015Peraturan Pemerintah
3547Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNo. 99 Th. 2015Peraturan Presiden
3548Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) di Lingkungan Kementerian Keuangan.No. 98/PMK.01/2015Peraturan Menteri Keuangan
3549Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi Dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development Sebagian Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund And International Bank For Reconstruction And DevelopmentNo. 98 Th. 2015Peraturan Pemerintah
3550Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan BekasiNo. 98 Th. 2015Peraturan Presiden