Daftar Peraturan

Menampilkan 3161 s.d. 3170 dari 13225 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3161Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara TimurNo. 25 Th. 2016Peraturan Presiden
3162Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama.No. 24/PMK.05/2016Peraturan Menteri Keuangan
3163Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahNo. 24 Th. 2016Peraturan Pemerintah
3164Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa SawitNo. 24 Th. 2016Peraturan Presiden
3165Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.No. 23/PMK.02/2016Peraturan Menteri Keuangan
3166Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik IndonesiaNo. 23 Th. 2016Peraturan Pemerintah
3167Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)No. 23 Th. 2016Peraturan Presiden
3168Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016.No. 22/PMK.07/2016Peraturan Menteri Keuangan
3169Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non StrukturalNo. 22 Th. 2016Peraturan Pemerintah
3170Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital)No. 22 Th. 2016Peraturan Presiden