Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 2201 s.d. 2210 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
2201Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar NegeriNo. 120/PMK.03/2019Peraturan Menteri Keuangan
2202Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiNo. 119/PMK.02/2019Peraturan Menteri Keuangan
2203Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiNo. 118/PMK.02/2019Peraturan Menteri Keuangan
2204Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.No. 117/PMK.03/2019Peraturan Menteri Keuangan
2205Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.No. 116/PMK.04/2019Peraturan Menteri Keuangan
2206Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (Sdy) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.No. 115/PMK.010/2019Peraturan Menteri Keuangan
2207Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (Psf) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.No. 114/PMK.010/2019Peraturan Menteri Keuangan
2208Balai LelangNo. 113/PMK.06/2019Peraturan Menteri Keuangan
2209Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.No. 112/PMK.02/2019Peraturan Menteri Keuangan
2210Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan UkrainaNo. 111/PMK.010/2019Peraturan Menteri Keuangan