Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 1651 s.d. 1660 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1651Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian KeuanganNo. 224/PMK.01/2020Peraturan Menteri Keuangan
1652Statuta Politeknik Keuangan Negara STANNo. 223/PMK.01/2020Peraturan Menteri Keuangan
1653Pengelolaan Dana DesaNo. 222/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan
1654Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)No. 221/PMK.05/2020Peraturan Menteri Keuangan
1655Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas TertentuNo. 220/PMK.03/2020Peraturan Menteri Keuangan
1656Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian NasionalNo. 219/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan
1657Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi PemerintahNo. 218/PMK.06/2020Peraturan Menteri Keuangan
1658Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021No. 217/PMK.05/2020Peraturan Menteri Keuangan
1659Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuNo. 216/PMK.02/2020Peraturan Menteri Keuangan
1660Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 KilogramNo. 215/PMK.02/2020Peraturan Menteri Keuangan