Daftar Peraturan
Menampilkan 211 s.d. 220 dari 603 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
211 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama. | No. 126/PMK.05/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
212 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd | No. 126 Th. 2015 | Peraturan Pemerintah |
213 | Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil | No. 126 Th. 2015 | Peraturan Presiden |
214 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information) | No. 125/PMK.010/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
215 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | No. 125 Th. 2015 | Peraturan Pemerintah |
216 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan | No. 125 Th. 2015 | Peraturan Presiden |
217 | Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. | No. 124/PMK.07/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
218 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | No. 124 Th. 2015 | Peraturan Pemerintah |
219 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara | No. 124 Th. 2015 | Peraturan Presiden |
220 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. | No. 123/PMK.05/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |