Daftar Peraturan

Menampilkan 401 s.d. 410 dari 520 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
401Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan di Bidang Pelayaran.No. 32/PMK.010/2012Peraturan Menteri Keuangan
402Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi BantenNo. 32 Th. 2012Peraturan Pemerintah
403Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia An D The Government Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)No. 32 Th. 2012Peraturan Presiden
404Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara.No. 31/PMK.05/2012Peraturan Menteri Keuangan
405Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan PerpajakanNo. 31 Th. 2012Peraturan Pemerintah
406Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)No. 31 Th. 2012Peraturan Presiden
407Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.No. 30/PMK.08/2012Peraturan Menteri Keuangan
408Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanNo. 30 Th. 2012Peraturan Pemerintah
409Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi International tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 terhadap Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))No. 30 Th. 2012Peraturan Presiden
410Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.No. 29/PMK.01/2012Peraturan Menteri Keuangan