bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;

bahwa berbagai Peraturan Pemerintah yang menyangkut administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersumber dari delapan Undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut Perlu dicabut dan diganti;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Mengingat :

Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berdasarkan cara memasuki dinas keprajuritannya terdiri atas:

prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Cadangan Sukarela; dan

prajurit wajib yang meliputi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib. (2) Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya terdiri atas prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek. (3) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas perwira, bintara dan tamtama. Pasal 4 (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:

warga negara;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

sudah berumur 18 tahun,

berkelakuan baik,

sehat jasmani dan rohani, serta

tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadi prajurit wajib berusia setinggi-tingginya 45 tahun. (3) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 5 Menteri menetapkan tingkat kekuatan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta jumlah warga negara yang setiap tahunnya dapat diterima dan atau dikerahkan untuk menjalani dinas keprajuritan. Pasal 6 (1) Wanita yang menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam menjalani dinas keprajuritan disesuaikan dengan kodrat serta harkat kewanitaaanya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. BAB II KEPANGKATAN Pasal 7 (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan. (2) Susunan, sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

Pangkat perwira: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Jenderal TNI Laksamana TNI Letnan Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Mayor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Brigadir Jenderal TNI Laksamana Pertama TNI Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Marsekal TNI Jenderal Polisi Marsekal Madya TNI Letnan Jenderal Polisi Marsekal Muda TNI Mayor Jenderal Polisi Marsekal Pertama TNI Brigadir Jenderal Polisi Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Dua Letnan Dua

Pangkat bintara: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua

Pangkat tamtama: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Kelasi Kepala Prajurit Satu Kelasi Satu Prajurit Dua Kelasi Dua Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Bhayangkara Kepala Prajurit Satu Bhayangkara Satu Prajurit Dua Bhayangkara Dua (3) Sebutan untuk pangkat korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (4) Sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korps, diatur lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 8 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam keadaan tertentu diperlukan untuk sementara waktu menjalankan tugas jabatan keprajuritan yang memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya dapat diberi pangkat yang bersifat lokal. (2) Pemberian pangkat yang bersifat lokal tidak membawa akibat administratip. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 9 Jenis, bentuk, warna, dan tata cara pemakaian tanda-tanda pangkat diatur lebih lanjut oleh Panglima. BAB III PENERIMAAN UNTUK MENJADI PRAJURIT SUKARELA Pasal 10 (1) Setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi prajurit sukarela melalui seleksi. (2) Seleksi dilakukan guna memilih warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi perwira, bintara dan atau tamtama. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 11 (1) Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan yang bertugas melakukan pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan dan pengujian. (2) Panitia Penerimaan dibentuk di pusat dan di daerah sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 12 Warga negara yang lulus seleksi dan terpilih diumumkan oleh Panitia Penerimaan. BAB IV PENGERAHAN UNTUK MENJADI PRAJURIT WAJIB Pasal 13 (1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun yang memenuhi persyaratan dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib. (2) Terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dan menurut kebutuhan dilakukan pendataan berdasarkan domisili dan kewilayahan. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 14 (1) Terhadap warga negara yang telah didata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan pemilihan dan pemanggilan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk komisi pengerahan sebagai komisi negara yang terdiri atas Komisi Pengerahan Pusat, Komisi Pengerahan Daerah dan bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Sub Komisi Pengerahan Daerah. (3) Keanggotaan komisi pengerahan terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan pejabat dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (4) Anggota Komisi Pengerahan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Anggota Komisi Pengerahan Daerah dan Anggota Sub Komisi Pengerahan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (5) Susunan dan tata kerja komisi pengerahan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 15 Pemilahan oleh komisi pengerahan dilaksanakan untuk menentukan warga negara yang:

dapat dikenakan;

ditangguhkan untuk menjalani;

dibebaskan dari; atau Pasal 16 Penangguhan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dapat diberikan dalam hal warga negara yang bersangkutan:

keadaan kesehatannya sedang tidak mengijinkan;

akan menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi orang banyak atau masyarakat luas apabila dikenakan dinas keprajuritan wajib;

sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan atau sedang dalam tahanan;

sedang menjalani tahap pendidikan sekolah yang tidak dapat ditinggalkan; atau

pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi atau karyawan badan swasta. Pasal 17 (1) Pembebasan dari dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, diberikan dalam hal warga negara yang bersangkutan:

sedang menjalani tugas penting untuk negara:

sedang menjabat jabatan vital atau tenaga ahli yang ditentukan oleh Menteri atas pertimbangan Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi tugas instansi atau badan swasta yang bersangkutan;

bilamana dikenakan dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dapat menimbulkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tangungjawabnya;

anak tunggal. 2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah mengakhiri dinas keprajuritannya. Pasal 18 Dinyatakan tidak layak menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dalam hal warga negara yang bersangkutan:

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:

berdasarkan putusan pengadilan luar negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun karena melakukan perbuatan yang menurut Undang-undang Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Pasal 19 (1) Komisi Pengerahan Daerah atau Sub Komisi Pengerahan Daerah melakukan pemanggilan terhadap:

warga negara yang akan ditetapkan menjadi tamtama atau bintara untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan; dan

warga negara yang akan ditetapkan menjadi perwira untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan tahap awal. (2) Komisi Pengerahan Pusat melakukan pemanggilan terhadap warga negara yang akan ditetapkan menjadi perwira, yang telah terpilih pada penyaringan tahap awal, untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan tahap akhir. Pasal 20 (1) Penyaringan dan pemilihan diadakan di daerah yang ditentukan dan di tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan, yang masing-masing dilaksanakan oleh Sub Panitia Penyaringan Daerah atas nama S

Komisi Pengerahan Daerah, dan Panitia Penyaringan Pusat atas nama Komisi Pengerahan Pusat. (2) Pembentukan Sub Panitia Penyaringan Daerah, Panitia Penyaringan Daerah, dan Panitia Penyaringan Pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 21 Warga negara yang terpilih diumumkan oleh komisi pengerahan. Pasal 22 Panitia penyaringan atas nama komisi pengerahan mengembalikan warga negara yang tidak terpilih ke tempat asal. Pasal 23 Komisi pengerahan, panitia penyaringan atau pejabat yang berwenang melaporkan kepada pejabat penyidik setempat, bilamana terdapat warga negara yang tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti penyaringan, pemilihan, atau untuk menjadi pendidikan pertama. Pasal 24 (1) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh seseorang warga negara dalam kegiatan untuk memenuhi panggilan dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, dibebankan kepada negara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. BAB V PENGANGKATAN Pasal 25 (1) Warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menjalani pendidikan pertama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 26 (1) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lulus pendidikan pertama, diangkat menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diberi berpangkat dengan pangkat pertama sebagai berikut:

Letnan Dua bagi lulusan pendidikan perwira;

Sersan Dua bagi lulusan pendidikan bintara; dan

Prajurit Dua, Kelasi Dua, Bhayangkara Dua, bagi lulusan pendidikan tamtama. (2) Dalam hal-hal khusus Menteri dapat mengatur pemberian pangkat pertama yang lebih tinggi dari pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Wewenang pengangkatan dalam pangkat pertama:

sebagai perwira ada pada Presiden; dan

sebagai bintara dan tamtama ada pada Panglima atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 27 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama menjalani dinas keprajuritan diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PELAKSANAAN DINAS KEPRAJURITAN Pasal 28 (1) Prajurit Karier dan Prajurit Cadangan Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas yang terbagi atas :

ikatan dinas pertama; dan

ikatan dinas lanjutan. (2) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Prajurit Karier yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian atau kejuruan tertentu dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus. (3) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas pendek. (4) Bentuk dan isi naskah ikatan dinas, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 29 (1) Masa ikatan dinas pertama Prajurit Karier ditetapkan sebagai berikut:

bagi perwira selama 10 tahun; dan

bagi bintara dan tamtama sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun. (2) Lamanya masa ikatan dinas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri. (3) Ikatan dinas pertama dibuat, sebelum warga negara yang terpilih diangkat menjadi prajurit siswa, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan lulus pendidikan pertama. Pasal 30 (1) Masa ikatan dinas lanjutan Prajurit Karier ditetapkan sebagai berikut:

bagi perwira dapat sampai mencapai usia setinggi-tingginya 55 tahun; dan

bagi bintara dan tamtama dapat sampai mencapai usia setinggi-tingginya 48 tahun. (2) Ikatan dinas lanjutan dibuat sebelum berakhir ikatan dinas pertama, dan berlaku terhitung mulai tanggal berakhirnya ikatan dinas pertama. (3) Untuk kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima dapat mengakhiri ikatan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat atau setelah Prajurit Karier yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan selama 20 tahun. (4) Pengakhiran ikatan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib diberitahukan kepada prajurit yang bersangkutan 1 tahun sebelumnya. Pasal 31 (1) Prajurit Karier dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan:

sampai mencapai usia setinggi-tingginya 60 tahun bagi perwira dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dan terpilih untuk menduduki suatu jabatan keprajuritan tertentu; dan

sampai mencapai usia setinggi-tingginya 55 tahun bagi bintara, dan bagi tamtama dengan pangkat serendah-rendahnya Kopral Dua, yang memiliki keahlian dan atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 32 (1) Masa ikatan dinas khusus bagi Prajurit Karier ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 6 tahun yang ditambahkan pada ikatan dinas pertama yang sedang dijalani. (2) Ikatan dinas khusus dibuat sebelum yang bersangkutan menjalani pendidikan, dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 33 (1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas pendek untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun. (2) Ikatan dinas pendek dibuat sebelum warga negara yang terpilih diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama. (3) Ketentuan tentang lamanya masa ikatan dinas pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 34 (1) Masa ikatan dinas pertama Prajurit Cadangan Sukarela bagi perwira, bintara dan tamtama ditetapkan selama 5 tahun. (2) Ikatan dinas pertama Prajurit Cadangan Sukarela dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

bagi warga negara yang terpilih, dilakukan sebelum diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dan

bagi yang berasal dari Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib, dilakukan sebelum diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela dan berlaku terhitung mulai tanggal pengangkatannya. Pasal 35 (1) Masa ikatan dinas lanjutan Prajurit Cadangan Sukarela ditetapkan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 tahun. (2) Ikatan dinas lanjutan dibuat sebelum, dan berlaku terhitung mulai tanggal berakhirnya ikatan dinas pertama. Pasal 36 Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu selama 2 tahun dan Prajurit Cadangan Wajib secara penggal waktu selama 5 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 37 (1) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib selama menjalani dinas keprajuritan berada dalam dinas aktif (DDA) dan tidak dinas aktif (TDA). (2) Dalam keadaan biasa di masa damai Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib:

berada dalam dinas aktif ditetapkan selama-lamanya:

melaksanakan tugas:

dipandang perlu untuk kepentingan kedinasan dan atau disiplin, karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

berada dalam penahanan yustisial; atau c sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 bulan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian sementara dari jabatan berlaku:

terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan pemberhentian sementara, terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penahanan sementara, terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b; atau

terhitung mulai tanggal menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan, terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. (3) Pemberhentian sementara dari jabatan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam batas waktu 6 bulan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) atau Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) berkewajiban menentukan keputusan yang pasti atas diri prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersangkutan. Pasal 40 (1) Pemberhentian sementara dari jabatan dibatalkan apabila yang bersangkutan:

berdasarkan keputusan ANKUM dinyatakan tidak bersalah; atau

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. (2) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan berlaku surut terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara dari jabatan yang ditetapkan semula. Pasal 41 (1) Pemberhentian sementara dari jabatan dicabut apabila yang bersangkutan:

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dan kepadanya dijatuhi hukuman disiplin, atau

telah selesai menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. (2) Pencabutan pemberhenti sementara dari jabatan berlaku :

terhitung, mulai tanggal penetapan berlakunya Surat keputusan hukuman disiplin, dalam hal pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; atau

terhitung mulai tanggal penetapan berlakunya surat keputusan pembebasan dari hukuman penjara atau hukuman kurungan, dalam hal pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. Pasal 42 Pemberhentian sementara dari jabatan dilanjutkan apabila terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Repubhk Indonesia yang bersangkutan terdapat alasan yang kuat untuk tetap berada dalam penahanan yustisial, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pasal 43 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, mendapat rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mendapat rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kecuali penghasilan prajurit diberikan sebesar 75% dari penghasilan prajurit terakhir. Pasal 44 (1) Wewenang pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, pencabutan, dan pengangkatan kembali dalam jabatan ada pada pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. BAB VIII RAWATAN KEDINASAN Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 45 (1) Kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, beserta keluarganya diberikan rawatan kedinasan yakni segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani. (2) Rawatan kedinasan meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit dan rawatan keluarga prajurit, yang diberikan kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama menjalani dinas keprajuritan dan kepada prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagian Kedua Penghasilan Prajurit Pasal 46 (1) Prajurit Karier mendapat penghasilan prajurit berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Prajurit Sukarela Dinas Pendek mendapat penghasilan prajurit berupa gaji yang perhitungannya sama dengan penghasilan prajurit bagi Prajurit Karier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 47 (1) Prajurit Wajib mendapat penghasilan prajurit berupa tunjangan dinas wajib yang perhitungannya sama dengan gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bagi Prajurit Wajib yang bekerja pada instansi pemerintah atau badan swasta yang menerima penghasilan tetap yang lebih tinggi dari penghasilan prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak menerima selisih penghasilan dari instansi atau badan swasta yang bersangkutan. Pasal 48 (1) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib mendapat penghasilan prajurit berupa tunjangan dinas cadangan sebesar 25% dari gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang ber laku bagi Prajurit Karier, yang diterimakan setiap bulan. (2) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang melaksanakan tugas tempur mendapat tunjangan dinas cadangan sebesar 100% dari gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier, yang diterimakan setiap bulan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 49 (1) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama menjalani pendidikan pertama mendapat uang saku pendidikan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bagian Ketiga Rawatan Prajurit Pasal 50 (1) Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib mendapat rawatan prajurit berupa:

perlengkapan perorangan;

ransum pangan,

rawatan kesehatan;

pembinaan jasmani;

pembinaan moril;

pembinaan mental;

pembinaan disiplin dan tata tertib;

nasehat dan bantuan hukum; dan

pemberian cuti. (2) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib mendapat rawatan prajurit dengan ketentuan:

selama menjalani dinas keprajuritan berupa :

selama dalam dinas aktif diberi pula:

penghasilan prajurit berupa tunjangan dinas cadangan sebesar 100% dari gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier; dan

rawatan kedinasan lainnya sebagaimana berlaku bagi Prajurit Karier. (3) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan dan mendapat rawatan kedinasan sebagai berikut :

penghasilan prajurit berupa uang saku sebesar 100% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier, dan

rawatan kedinasan lainnya sebagaimana berlaku bagi Prajurit Karier. Pasal 52 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinyatakan hilang dalam tugas tetap mendapat rawatan kedinasan sebagaimana sebelumnya untuk selama-lamanya 1 tahun terhitung mulai tanggal dinyatakan hilang, yang diterimakan kepada ahli warisnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinyatakan hilang dalam tugas. Bagian Keempat Rawatan Keluarga Prajurit Pasal 53 (1) Keluarga Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Wajib mendapat rawatan keluarga prajurit berupa:

rawatan kesehatan;

pembinaan moril,

pembinaan mental, dan

nasehat dan bantuan hukum. (2) Selain rawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula disediakan perumahan dinas keluarga prajurit. (3) Ketentuan rawatan keluarga prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) berlaku pula bagi keluarga Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib, selama prajurit yang bersangkutan melaksanakan tugas tempur. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Panglima. BAB IX PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN Pasal 54 Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

untuk menjalani masa pensiun;

tidak memperpanjang atau diperpanjang ikatan dinasnya;

pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia; atau

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Pasal 55 Prajurit Sukarela Dinas Pendek diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

telah berakhir masa dinas keprajuritannya;

pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia, atau

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Pasal 56 Prajurit Wajib diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :

telah berakhir masa dinas

b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia; atau

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Pasal 57 Prajurit Cadangan Sukarela diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

telah berakhir masa dinas keprajuritannya;

tidak memperpanjang atau diperpanjang ikatan dinasnya;

pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia; atau

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Pasal 58 Prajurit Cadangan Wajib diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

telah berakhir masa dinas keprajuritannya;

pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas,

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia; atau

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Pasal 59 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;

melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;

dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.

diketahui kemudian bahwa untuk dapat diterima menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap,

mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 60 (1) Wewenang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi ada pada Presiden. (2) Wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah diatur lebih lanjut oleh Panglima. (3) Mendahului keputusan pemberhentian dengan hormat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dapat mengeluarkan surat keputusan sementara pemberhentian dengan hormat. Pasal 61 Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama karena:

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani kecuali cacat berat akibat tindakan langsung lawan;

gugur, tewas atau meninggal dunia;

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau

hal-hal yang ditetapkan oleh Panglima. Pasal 62 Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Repulik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat karena:

menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;

melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;

dijatuhi hukuman tambahan dicabut haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

diketahui kemudian bahwa untuk diterima menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap,

mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; atau

hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panglima. Pasal 63 Wewenang pemberhentian prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ada pada Panglima atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 64 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, berkewajiban:

memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya; dan

selama dua tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setempat dalam batas waktu selambat-lambatnya l4 hari. Pasal 65 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, berkewajiban memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya selama hidupnya. Pasal 66 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan pada kesempatan tertentu, diperkenankan menggunakan sebutan pangkatnya yang terakhir, mengenakan pakaian seragam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mendapat perlakuan protokoler. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. BAB X RAWATAN PURNA DINAS Pasal 67 Rawatan purna dinas meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon, dan rawatan purna dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat. Pasal 68 Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d menerima:

pensiun, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 tahun;

tunjangan bersifat pensiun, bilamana:

tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 tahun hingga kurang dari 15 tahun; atau

pesangon, bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. Pasal 69 (1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, atau huruf c menerima:

tunjangan, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 5 tahun; atau

pesangon, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan pesangon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dan huruf d. Pasal 70 Prajurit Wajib yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, atau huruf c menerima pesangon, yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan dinas wajib terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. Pasal 71 Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d dan Pasal 58 huruf a, huruf b, atau huruf c menerima pesangon, yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan dinas cadangan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. Pasal 72 Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama dikalikan dengan jumlah tahun masa pendidikan pertama. Pasal 73 (1) Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Wajib, yang dalam dan atau oleh karena dinas:

menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima pensiun atau tunjangan sebagai.pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir ditambah . dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima pensiun atau tunjangan sebagai pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib, yang dalam dan atau oleh karena dinas:

menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan, atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebagi pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier; atau

menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier. (3) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dalam dan atau oleh karena dinas:

menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 100% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier;

menyandang cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 75% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier; atau

menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 50% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier. Pasal 74 (1) Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas:

menyandang cacat berat, dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 4 tahun hingga kurang dari 20 tahun, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar sekurang-kurangnya 40% dari gaji pokok terakhir;

menyandang cacat berat dan telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 4 tahun diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya;

menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 tahun hingga kurang dari 20 tahun, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar sekurang-kurangnya 30% dari gaji pokok terakhir; atau

menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 10 tahun, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya. (2) Perajurit Wajib yang tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas:

menyandang cacat berat, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya; atau

menyandang cacat sedang, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya. (3) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang berada dalam dinas aktif tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas, menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan dinas cadangan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. (4) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama dikalikan dengan jumlah tahun masa pendidikan pertama. Pasal 75 (1) Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas, terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang, kepada ahli warisnya diberikan pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit Karier yang gugur. (2) Prajurit Wajib, yang diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas, terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan warakawuri dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas, terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan warakawuri, dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama. (4) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas, terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan warakawuri dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama. Pasal 76 (1) Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang gugur, tewas, atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas, kepada ahli warisnya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali gaji terakhir. (2) Prajurit Wajib yang gugur, tewas, atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas, kepada ahli warisnya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung), sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali gaji terakhir. (3) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang gugur, tewas, atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas, kepada ahli warisnya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama; dan

uang duka, yang diterimakan sekahgus sebesar 6 kali gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama. (4) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang gugur, tewas, atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas, kepada ahli warisnya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama. Pasal 77 (1) Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

uang duka, sebesar 3 kali gaji terakhir. (2) Prajurit Wajib yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali tunjangan dinas wajib terakhir. (3) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/ duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali tunjangan dinas cadangan terakhir. (4) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/ duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama. Pasal 78 (1) Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali gaji terakhir. (2) Prajurit Wajib, penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali tunjangan dinas wajib terakhir yang diterima almarhum. (3) Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali tunjangan dinas cadangan terakhir yang diterima almarhum. (4) Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; dan

uang duka, yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali uang saku terakhir yang diterima almarhum. Pasal 79 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tetap berhak mendapat asuransi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 80 Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan, tidak dengan hormat dari pendidikan pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dikembalikan ke daerah asal penerimaan atau pengerahan yang bersangkutan. BAB XI MANTAN PRAJURIT ABRI YANG DIAKTIFKAN KEMBALI Bagian Pertama Pengaktifan Kembali Pasal 81 (1) Dalam menghadapi keadaan bahaya setiap mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam batas waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya, dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk selama-lamanya 2 tahun, dan diangkat dalam pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkatnya yang terakhir. (2) Pengaktifan kembali mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden. (3) Masa aktif kembali, dihitung sebagai masa dinas keprajuritan tambahan. (4) Pemberhentian sementara dari jabatan terhadap prajurit wajib darurat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab VII. (5) Pelaksanaan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 82 Prajurit wajib darurat mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tetap menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang diterima sebelumnya. Bagian Kedua Rawatan Kedinasan Pasal 83 Kepada prajurit wajib darurat beserta keluarganya diberikan rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Pasal 84 (1) Prajurit wajib darurat mendapat penghasilan prajurit berupa tunjangan pengabdian, sebesar gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang sama ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier. (2) Prajurit wajib darurat mendapat rawatan prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1). (3) Keluarga prajurit wajib darurat mendapat rawatan keluarga prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1). Pasal 85 (1) Prajurit wajib darurat penyandang eacat berat akibat tindakan langsung lawan, tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, dan tetap mendapat rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan yang diterima dihentikan. Pasal 86 (1) Prajurit wajib darurat yang hilang dalam tugas tetap mendapat rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk selama-lamanya 1 tahun terhitung mulai tanggal dinyatakan hilang, yang diterimakan kepada ahli warisnya. (2) Pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan yang diterimanya tetap diberikan, yang diterimakan kepada ahli warisnya. Bagian Ketiga Pengakhiran Dinas Keprajuritan Sebagai Prajurit Wajib Darurat Pasal 87 (1) Prajurit Wajib Darurat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

telah menjalani dinas keprajuritan selama 2 tahun;

pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;

gugur, tewas atau meninggal dunia;

tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 tahun dinyatakan hilang dalam tugas; atau

keadaan bahaya dinyatakan dicabut. (2) Prajurit wajib darurat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (3) Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang bersangkutan tetap menerima rawatan purna dinas sebagaimana sebelum diangkat menjadi prajurit wajib darurat. (4) Wewenang pemberhentian terhadap prajurit wajib darurat ada pada Panglima atau pejabat yang ditunjuk. Bagian Keempat Rawatan Purna Dinas Pasal 88 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier atau mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima rawatan purna dinas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atau Pasal 69. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang sebelumnya menerima:

pensiun, tetap menerima pensiun yang besarnya disesuaikan dengan lamanya masa dinas keprajuritan sebelum dan selama menjadi prajurit wajib darurat;

tunjangan bersifat pensiun, tetap menerima tunjangan bersifat pensiun atau meningkat menjadi pensiun disesuaikan dengan lamanya masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat;

tunjangan, tetap menerima tunjangan atau meningkat menjadi tunjangan bersifat pensiun disesuaikan dengan lamanya masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat; atau

pesangon, menerima lagi pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan pengabdian terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat. (3) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang sebelumnya menerima:

tunjangan, tetap menerima tunjangan atau meningkat menjadi tunjangan bersifat pensiun yang besarnya disesuaikan dengan lamanya masa dinas keprajuritan sebelum dan selama menjadi prajurit wajib darurat;atau

pesangon, menerima lagi pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan pengabdian terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat. Pasal 89 Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib, mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang sebelumnya menerima pesangon, menerima lagi pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan pengabdian terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat. Pasal 90 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier dan mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang dalam dan atau oleh karena dinas:

menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir, sedangkan rawatan purna dinas yang diterima sebelum diangkat menjadi prajurit wajib darurat yakni pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan dihentikan; atau

menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir, sedangkan rawatan purna dinas yang diterima sebelum diangkat menjadi prajurit wajib darurat yakni pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan dihentikan. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib, mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib yang dalam dan atau oleh karena dinas:

menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima tunjangan sebagai pensiun, sebesar 100% dari gaji pokok terakhir; atau

menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Pasal 91 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier, yang tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas :

menyandang cacat berat:

menyandang cacat sedang :

menyandang cacat berat:

menyandang cacat sedang:

menyandang cacat berat dan yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 4 tahun diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima tunjangan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya; atau

menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat sekurang-kurangnya 1 tahun diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima tunjangan sekurang-kurangnya sebesar 15% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya. (4) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib yang tidak dalam atau tidak oleh karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, menerima pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan pengabdian terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat. (5) Masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah jumlah masa dinas keprajuritan sebelum dan selama menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat. Pasal 92 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier dan mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas, terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang kepada ahli warisnya diberikan rawatan purna dinas sesuai dengan ketetituan yang berlaku bagi Prajurit Karier yang gugur dengan ketentuan sebagai berikut:

kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya, diberikan pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu dengn perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama; atau

kepada orang tua (ayah/ibu kandung), diberikan tunjangan orang tua dengan perhitungan dasar tunjangan dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama bilamana tidak meninggalkan isteri/ suami dan seorang anakpun. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib yang diberhentikan dengan hormat karena hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang kepada ahli warisnya diberikan rawatan purna dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan tunjangan warakawuri dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; atau

kepada orang tua (ayah/ibu kandung) diberikan tunjangan orang tua dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b. (3) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung mulai tanggal setelah 1 tahun dinyatakan hilang kepada ahli warisnya diberikan rawatan purna dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan tunjangan warakawuri dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; atau

kepada orang tua (ayah/ibu kandung) diberikan tunjangan orang tua dengan ketentun yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang sama. Pasal 93 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier, dan mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas, kepada ahli warisnya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatunya atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama dengan perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir almarhum; dan

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas kepada ahli warisnya diberikan:

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; dan

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. (3) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Wajib yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas kepada ahli warisnya diberikan :

tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu atau tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama dengan dasar perhitungan 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier; dan

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 6 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. Pasal 94 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier dan mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, kepada warakawuri/ duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama dengan perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir almarhum; dan

uang duka sebesar 3 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib, mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib yang meninggal dunia biasa, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada ahli warisnya diberikan:

tunjangan ahli waris yang diterimakan sekaligus sebesar tunjangan pengabdian terakhir almarhum dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat; dan

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. Pasal 95 (1) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier dan mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda, dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama dengan perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir almarhum; dan

uang duka yang diterimakan sekahgus sebesar 3 kali tunjangan pengabdian terakhir almarhum. (2) Prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Wajib, mantan Prajurit Cadangan Sukarela dan mantan Prajurit Cadangan Wajib penyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/ piatu atau anak yatim-piatunya diberikan tunjangan warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 96 Mantan prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat yang menerima pensiun atau tunjangan bersifat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dan huruf b, bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier dalam pangkat yang sama dengan perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir almarhum; dan

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali penerimaan pensiun atau tunjangan bersifat pensiun terakhir almarhum. Pasal 97 Mantan prajurit wajib darurat yang berasal dari mantan Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat yang sebelumnya mendapat tunjangan kemudian meningkat menjadi tunjangan bersifat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a, bilamana meninggal dunia biasa, kepada warakawuri/duda dan atau anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya diberikan:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit karier dalam pangkat yang sama dengan perhitungan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir almarhum; dan ;

uang duka yang diterimakan sekaligus sebesar 3 kali penerimaan tunjangan bersifat pensiun terakhir almarhum. BAB XII ANUGERAH Pasal 98 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendapat penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi prajurit wajib darurat. Pasal 99 (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas, atau yang mendapat penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas, dianugerahi tanda jasa kenegaraan dan tanda-tanda jasa/kehormatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan prajurit wajib darurat. Pasal 100 Ketentuan mengenai batas maksimal kenaikan pangkat medan tempur, kenaikan pangkat medan tempur anumerta, kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta serta tata cara pengajuannya dan riwayat kepahlawanan diatur lebih lanjut oleh Panglima. BAB XIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 101 (1) Warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi pangkat yang bersifat tituler. (2) Penggunaan pangkat yang bersifat tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan keprajuritan yang menjadi dasar pemberian pangkat tersebut dan mendapat perlakuan administratif terbatas. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 102 (1) Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib atau Prajurit Cadangan Wajib, yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, yang bersedia melanjutkan pengabdian, dan dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta memenuhi persyaratan, sewaktu-waktu dapat diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela, dan diberi berpangkat sama dengan pangkatnya yang terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 103 (1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, yang bersedia melanjutkan pengabdian dan dibutuhan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta memenuhi persyaratan, secara selektif dapat diangkat menjadi Prajurit Karier, dan diberi berpangkat sama dengan pangkatnya yang terakhir. (2) Perwira dan bintara Prajurit Cadangan Sukarela yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan yang bersedia melanjutkan pengabdian, mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Prajurit Karier dan diberi berpangkat sama dengan pangkatnya yang terakhir. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 104 (1) Prajurit Cadangan Sukarela mantan Prajurit Karier, yang bersedia melanjutkan pengabdian, dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Prajurit Karier, dan diberi berpangkat sama dengan pangkatnya yang terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima. Pasal 105 Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Calon Perwira, tetap menyandang pangkat Calon Perwira sampai memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Letnan Dua; dan

prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan prajurit, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sedang menjalani pendidikan pembentukan, yang lulusannya telah direncanakan diberi berpangkat Calon Perwira, setelah lulus tetap diberi berpangkat Calon Perwira. (2) Pelaksanaan penyesuaian pangkat Calon Perwira dengan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut oleh Panglima. Pasal 107 (1) Semua ketentuan Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya yang menyangkut atau berkaitan dengan administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan selama tidak dicabut atau diganti dengan peraturan lain oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Badan, komisi, atau panitia yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan penerimaan atau pengerahan warga negara untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai diubah atau diganti dengan badan, komisi, atau panitia berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (3) Pengerahan warga negara menjadi Prajurit Wajib dan perlakuan administrasi Prajurit Wajib yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sedangkan pengerahan warga negara menjadi Prajurit Wajib setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (4) Mantan Prajurit Wajib yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini menerima rawatan purna dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetap diberikan sampai berakhirnya pemberian rawatan purna dinas tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Istilah atau sebutan yang mempunyai arti atau maksud yang sama mengenai atau berkaitan dengan administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah lainnya beserta peraturan pelaksanaannya, diartikan sama dengan istilah atau sebutan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 108 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 109 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

Aktif Dari Jabatan Dalam Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-tunjangan Bagi Militer Wajib (Lembaran Negara.Tahun 1961 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2264); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2750); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib (Lembaran-Negara Tahun 1965 Nomor 41); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006); dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 110 Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Administrasi Prajurit ABRI". Pasal 111 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 (UU Prajurit ABRI), yang menetapkan adanya lima suku prajurit ABRI, maka terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan dirinya guna melaksanakan pengabdiannya dalam usaha pembelaan negara sebagai prajurit ABRI. Bagi mereka yang bersedia menjalani dinas keprajuritan secara sukarela, terbuka tiga.cara yaitu sebagai Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, atau Prajurit Cadangan S

Sedangkan bagi warga negara lainnya, yang menjalani dinas keprajuritan secara wajib dapat dipenuhi melalui dua cara yaitu sebagai Prajurit Wajib atau Prajurit Cadangan W

Undang-undang Prajurit ABRI sebagai ketentuan dasar pembinaan prajurit ABRI mengamanatkan bahwa pelaksanaan dan penjabaran ketentuan-ketentuan tentang pembinaan kelima suku prajurit tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan

Maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan- ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang terkandung dalam Undang- undang Prajurit ABRI. Sesuai dengan jiwa Undang-undang Prajurit ABRI, maka dalam penjabarannya tetap mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat serta hak dan kewajiban individu warga negara secara selaras, serasi dan

Materi peraturan ini pada dasarnya adalah untuk melandasi penyelenggaraan pembinaan administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam arti luas terhadap warga negara dalam pengabdiannya sebagai prajurit ABRI, mulai dari saat penyiapan warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih untuk menjadi prajurit ABRI sampai setelah berakhirnya menjalani dinas

Dalam rangka

K

Susunan dan sebutan pangkat prajurit ABRI disempurnakan:

Bagi warga negara yang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan telah menerima anugerah pangkat kehormatan, tetap

Sedangkan terhadap warga negara yang karena jasanya bagi ABRI patut mendapat penghargaan, dapat dianugerahi penghargaan dalam bentuk lain.

Penerimaan dan P

Dalam pengerahan warga negara, Undang-undang Prajurit ABRI menetapkan batas usia antara 18 tahun hingga 45 tahun sebagai persyaratan usia seseorang yang dapat diwajibkan menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit

Namun dalam pelaksanaannya mengingat jumlah warga negara yang akan dikerahkan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan rencana strategis pembangunan kekuatan ABRI, maka pada hakikatnya pengerahan untuk menjadi prajurit wajib akan menyangkut jumlah warga negara yang relatif

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan keamanan negara, maka pengerahan wanita dalam melaksanakan dinas keprajuritan memperhatikan kodrat serta harkat kewanitaannya.

Penentuan Pangkat Pertama Prajurit ABRI. Penentuan pangkat pertama bagi lulusan pendidikan perwira, bintara dan tamtama masing-masing adalah Letnan Dua, Sersan Dua dan Prajurit Dua, Kelasi Dua atau Bhayangkara D

Dalam hal-hal khusus, antara lain menyangkut latar belakang pendidikan, masa kerja yang telah dijalani, dan tingkat jabatan yang telah dimiliki sebelumnya, maka Menteri berwenang mengatur pemberian pangkat pertama prajurit ABRI yang lebih tinggi dari pangkat pertama tersebut di atas.

Ikatan Dinas Prajurit K

Pada hakikatnya ikatan dinas merupakan hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara, yang secara sukarela mengikatkan diri untuk menjalani dinas

Oleh karena itu ikatan dinas hanya diterapkan bagi prajurit sukarela, yang dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dua tahap, yakni ikatan dinas pertama dan ikatan dinas

Lamanya masa ikatan dinas pertama Prajurit Karier yakni bagi perwira 10 tahun, bagi bintara dan tamtama sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun didasarkan atas pertimbangan lamanya masa menjalani dinas keprajuritan serta lamanya masa pendidikan pertama yang

Selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan guna memutuskan secara mantap apakah ia akan meneruskan pengabdiannya atau akan mengakhiri dinas keprajuritan, sehingga masih dini baginya untuk membangun karier di bidang

Ikatan dinas lanjutan prajurit Karier yang meneruskan pengabdiannya dapat dijalani sampai mencapai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi bintara dan

Guna tetap terjaminnya kekuatan ABRI siap kecil yang effektif dan effisien, Panglima dapat mengakhiri ikatan dinas lanjutan pada saat atau setelah 20 tahun seseorang Prajurit Karier mengabdi dalam dinas

Disisi lain bagi Prajurit Karier dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi, yang terpilih karena memiliki kualifikasi yang tinggi (pengetahuan, pengalaman serta kearifan) yang dipercaya menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sampai mencapai usia setinggi-tingginya 60

Sedangkan bagi bintara dan tamtama yang berpangkat serendah-rendahnya Kopral Dua yang terpilih karena memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh ABRI dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sampai mencapai usia setinggi-tingginya 55 tahun.

Pemberhentian Sementara dari J

Prajurit ABRI yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI, atau berada dalam penahanan yustisial, tetap menerima penghasilan prajurit secara

Bagi yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepanjang tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan tidak dengan hormat menerima penghasilan prajurit 75% dari gaji

Pengaturan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada hakikatnya secara psykologis tindakan pemberhentian sementara dari jabatan sudah merupakan hukuman bagi yang

Selain itu pada kenyataannya bahwa penghasilan prajurit yang diterima utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang perlu mendapat perlindungan dan rawatan kedinasan sewajarnya.

Rawatan Kedinasan dan Rawatan Purna D

Perawatan personel yang dikenal selama ini dibakukan menjadi dua kelompok yakni rawatan kedinasan dan rawatan purna

Rawatan kedinasan diperuntukkan bagi prajurit ABRI selama menjalani dinas keprajuritan yang meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit dan rawatan keluarga

Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap prajurit ABRI setiap saat memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan embanan

Rawatan purna dinas diperuntukkan bagi prajurit ABRI termasuk prajurit siswa ABRI yang diberhentikan dengan hormat sebagai penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan atau keluarganya.

Melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Cadangan S

Dalam rangka memelihara kekuatan bala cadangan maka Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib atau Prajurit Cadangan Wajib yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan apabila dibutuhkan oleh ABRI serta memenuhi persyaratan dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai Prajurit Cadangan Sukarela.

Pengangkatan kembali Mantan Prajurit ABRI, bilamana Negara dalam keadaan

Pengaktifan kembali prajurit ABRI yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Prajurit ABRI, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai prajurit wajib darurat yang diberi berpangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkatnya yang terakhir serta mendapat rawatan kedinasan dan rawatan purna dinas yang pada dasarnya diberlakukan ketentuan yang sarana bagi Prajurit K

Terhadap prajurit wajib darurat tetap diberikan pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan sebagaimana mestinya disamping mendapat penghasilan prajurit berupa tunjangan

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada hakikatnya aktif kembali dalam dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat merupakan pengabdian ekstra seorang mantan prajurit ABRI, sehingga perlu diimbangi dengan perlakuan yang ekstra pula.

Pengangkatan kembali menjadi Prajurit K

Prajurit Cadangan Sukarela yang berasal dari Prajurit Karier dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier bilamana kemudian tenaganya sangat dibutuhkan oleh ABRI, memenuhi persyaratan, dan atas kesediaan diri dari yang bersangkutan.

Perlakuan terhadap lima suku prajurit ABRI, prajurit siswa ABRI dan prajurit wajib

Dalam hal melaksanakan tugas keprajuritan pada dasarnya kelima suku prajurit ABRI (Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Cadangan Wajib), termasuk prajurit siswa ABRI dan prajurit wajib darurat memperoleh rawatan kedinasan, anugerah dan rawatan purna dinas yang

Prajurit siswa ABRI dan prajurit wajib darurat yang dinyatakan hilang dalam tugas, menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, menyandang cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan atau cacat sedang, yang gugur, tewas, atau meninggal dunia, yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas atau yang mendapat penugasan khusus dengan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas, pada dasarnya diberlakukan ketentuan yang sama yang berlaku bagi kelima suku prajurit ABRI. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan persyaratan lain meliputi antara lain usia maksimal untuk masuk pendidikan pertama menjadi perwira, bintara atau tamtama, tinggi badan, berat badan, tingkat pendidikan sekolah (sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, program diploma atau politeknik atau akademi atau perguruan tinggi lainnya dan kursus-kursus), kualifikasi berupa keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan, status kawin atau tidak kawin dan pengalaman. Pasal 5 Sesuai dengan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, maka setiap tahun Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan jumlah warga negara yang dapat diterima untuk menjadi prajurit ABRI baik secara sukarela maupun wajib guna mengawaki ABRI. Hal ini disesuaikan dengan keseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan personel ABRI, dengan berpedoman kepada rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan keamanan negara. Pasal 6 Cukup jelas Ayat (1) Hakikat pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap prajurit ABRI, misalnya lulusan akademi ABRI diberi berpangkat Letnan Dua karena ia telah memiliki kualifikasi kemahiran dan pengetahuan untuk menduduki jabatan Komandan Peleton atau

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Kecabangan atau Korps menunjukkan salah satu bidang karier di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU), yang dicantumkan di belakang pangkat perwira mulai dari pangkat Letnan Dua dan yang lebih tinggi sampai dengan K

Misalnya TNI-AD: Letnan Dua Infanteri, TNI-AL: Letnan Dua Laut Pelaut, dan TNI-AU: Letnan Dua Penerbang. Pasal 8 Ayat (1) Yang.dimaksud keadaan tertentu yaitu keadaan yang timbul karena kebutuhan situasional di

Pangkat yang bersifat lokal diberikan kepada seseorang prajurit ABRI oleh pejabat yang berwenang guna keabsahan melaksanakan suatu tugas atau jabatan yang sifatnya sementara, seperti Komandan Upacara dalam suatu upacara militer, Jaksa Tentara, atau Hakim Tentara selama proses penyidangan suatu perkara di lingkungan peradilan

Tidak membawa akibat administratif dimaksudkan bahwa pemberian pangkat yang bersifat lokal tidak menyebabkan perubahan dalam penerimaan penghasilan prajurit yang

Ayat (3) Yang diatur lebih lanjut oleh Panglima termasuk macam tugas atau jabatan yang dapat dipangku oleh seseorang prajurit dengan pangkat bersifat lokal dan penentuan pejabat yang berwenang mengangkat. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Kesempatan yang seluas-luasnya diberikan melalui penerangan atau kampanye dan pengumuman kepada warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi prajurit

Penerangan atau kampanye dan pengumuman diadakan sebelum kegiatan seleksi

Ayat (2) Seleksi merupakan salah satu cara memilih warga negara yang memenuhi persyaratan sampai terpilih untuk menjadi prajurit

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk melaksanakan kegiatan seleksi, di daerah dibentuk Panitia Penerimaan Daerah, dan bila dipandang perlu dapat dibentuk Sub Panitia Penerimaan D

Di pusat dibentuk Panitia Penerimaan Pusat yang melakukan pengujian akhir terhadap warga negara yang lulus seleksi di tingkat daerah, yang akan diterima menjadi

Dengan demikian penerimaan menjadi perwira dilakukan melalui dua tahap seleksi yakni di tingkat daerah dan pusat guna mendapatkan calon yang

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan perwira adalah sebagai pemimpin dalam arti yang seluasluasnya yakni sebagai komandan, guru, pelatih dan bapak yang senantiasa sadar dan tahu akan panggilan

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Sub Panitia Penerimaan Daerah, Panitia Penerimaan Daerah atau Panitia Penerimaan Pusat mengumumkan warga negara yang lulus seleksi dan terpilih menurut daftar urutan lulus

Selain melalui pengumuman, disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam tenggang waktu yang cukup yakni 14 hari di wilayah pulau Jawa, Madura dan Bali dan 30 hari di wilayah lainnya. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendataan adalah kegiatan pendaftaran atau pencatatan data perseorangan warga negara dalam rangka pengerahan warga negara untuk menjadi prajurit

Warga negara yang bersangkutan wajib memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai

Ayat (3) Termasuk yang diatur oleh Menteri dalam ayat ini adalah kegiatan untuk memperoleh data yang khas yang diperlukan sebagai persyaratan dalam pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib, misalnya tinggi badan tertentu, berat badan, kualifikasi tertentu dan usia

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komisi Pengerahan Pusat, Komisi Pengerahan Daerah dan Sub Komisi Pengerahan Daerah secara keseluruhan merupakan badan yang utuh sebagai komisi Negara dalam pengerahan warga negara menjadi prajurit

Komisi Pengerahan Daerah dapat meliputi satu propinsi atau

Demikian pula halnya dengan Sub Komisi Pengerahan Daerah, dapat meliputi satu atau beberapa kabupaten atau

Ayat (3) Keanggotaan komisi dari lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, ABRI, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Tenaga Kerja bersifat tetap, sedangkan keanggotaan dari instansi lain bersifat tidak tetap, disesuaikan dengan

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Huruf a, Huruf b dan Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah huruf a Pasal ini adalah pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), perguruan tinggi dan akademi atau program diploma atau politeknik baik di dalam maupun di luar

Huruf e Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Huruf a 1) Cukup jelas 2) Cukup jelas 3) Yang dimaksud dengan Kepala Wilayah adalah Kepala Wilayah Propinsi dan.Ibukota Negara, Kepala Wilayah Kabupaten, Kepala Wilayah Kotamadya, Kepala Wilayah Kota Administratif, Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Desa atau Lurah. 4) Yang dimaksud dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Huruf b Yang dimaksud dengan instansi adalah badan atau lembaga pemerintah/negara termasuk juga badan usaha milik

Sedangkan yang dimaksud dengan badan swasta adalah badan swasta yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan

Huruf c Warga negara yang dimaksud adalah seseorang yang merupakan satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya atau bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi

Huruf d dan Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Komisi pengerahan dalam melakukan pemanggilan, hendaknya memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingan instansi atau badan swasta yang bersangkutan, masyarakat dan individu agar tetap terpelihara asas keadilan dan pemerataan dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap negara, serta menjamin keselarasan, keseimbangan dan kelancaran kehidupan sosial

Pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan yang dengan jelas mencantumkan nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah, tempat dan tanggal lahir, status kawin, agama, pekerjaan, dan alamat serta menyebutkan untuk kepentingan apa pemanggilan itu

Misalnya antara lain untuk penyaringan dan pemilihan atau untuk mengikuti pendidikan

Surat panggilan dikirimkan dalam batas waktu yang cukup yakni selambat-lambatnya 14 hari di Pulau Jawa, Madura dan Bali dan 30 hari di daerah

Ayat (2) Penyaringan dan pemilihan warga negara yang akan ditetapkan menjadi perwira dilakukan dua tahap dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2). Pasal 20 Ayat (1) Penyaringan meliputi antara lain penelitian persyaratan, kesehatan, mental ideologic kesamaptaan jasmani, psikologi, pengetahuan umum dan kelengkapan administrasi yang

Pemilihan dilakukan guna menentukan warga negara yang telah lolos penyaringan yang disusun dalam daftar menurut urutan terbaik untuk dikenakan dinas keprajuritan sebagai prajurit

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Tempat asal adalah tempat dimana warga negara yang bersangkutan didata. Pasal 23 Pejabat penyidik setempat adalah pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dimana warga negara yang bersangkutan berdomisili atau dimana yang bersangkutan harus hadir untuk memenuhi panggilan. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Pendidikan pertama adalah pendidikan pembentukan bagi seseorang warga negara yang terpilih untuk menjadi prajurit sukarela atau prajurit

Ketentuan untuk menjalani pendidikan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku bagi mantan prajurit ABRI, yang melanjutkan pengabdiannya sebagai Prajurit Karier atau Prajurit Cadangan S

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Huruf a pendidikan perwira meliputi 2) akademi ABRI; 3) pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; dan 4) pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan

Huruf b dan huruf c Cukup jelas Ayat (2) Hal-hal khusus adalah hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Menteri untuk menetapkan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini seperti antara lain latar belakang pendidikan, masa kerja, atau tingkat jabatan yang telah

Misalnya dalam hal pengangkatan pertama sebagai perwira, bintara dan tamtama terhadap awak kapal laut, awak kapal udara yang dimasukkan kejajaran bala cadangan TNI-AD, TNI-AL atau TNI-AU. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama, Prajurit Cadangan Sukarela menjalani dinas keprajuritan terhitung mulai tanggal diangkat menjadi prajurit siswa ABRI. Huruf a Ikatan dinas pertama adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu, sebagai Prajurit Karier atau Prajurit Cadangan Sukarela; Ikatan dinas lanjutan adalah ikatan dinas yang dibuat setelah berakhirnya masa ikatan dinas

Ayat (2) Pendidikan keahlian tertentu adalah pendidikan yang ditujukan untuk memperdalam penguasaan suatu bidang ilmu (sain) termasuk teknologi tertentu yang diperlukan guna memenuhi syarat-.syarat kemampuan jabatan dan hanya diperuntukkan bagi

Sedangkan pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang ditujukan untuk memperdalam penguasaan suatu bidang pekerjaan atau kejuruan tertentu yang diperuntukkan bagi perwira dan

Pendidikan tersebut adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar lembaga pendidikan ABRI, yang lamanya sekurang-kurangnya 3 bulan dan selama-lamanya 3

Ayat (3) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan terhitung mulai tanggal lulus pendidikan

Ikatan dinas pendek hanya diberlakukan bagi Prajurit Sukarela Dinas Pendek, yang pada hakikatnya tidak dapat

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penentuan batas waktu 20 tahun menjalani dinas keprajuritan, ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, sebagai batas minimal pengabdian untuk dapat diberi penghargaan guna menjalani masa

Oleh karena itu Panglima tidak dapat mengakhiri ikatan dinas lanjutan sebelum batas waktu 20 tahun, kecuali atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, atau karena melakukan perbuatan yang melanggar disiplin

Ayat (4) Batas waktu pemberitahuan ditetapkan 1 tahun dimaksudkan, agar cukup waktu bagi dinas dapat menyelesaikan kelengkapan administrasi pensiun dan hal-hal lain yang berkaitan, dan terhadap Prajurit Karier yang bersangkutan dapat pula mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Pasal 31 Ayat (1) Kata "dapat" dalam ayat ini mengandung arti bahwa batas usia 60 tahun bagi perwira dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi dan batas usia 55 tahun bagi bintara dan tamtama dengan pangkat serendah-rendahnya Kopral Dua, adalah batas usia maksimal yang diberlakukan secara terbatas dan sangat selektif Pada hakikatnya ketentuan ini dimaksudkan untuk pengisian jabatan-jabatan fungsional tertentu misalnya instruktur, guru atau dosen di lingkungan pendidikan ABRI, Oditur atau Hakim pada peradilan tentara, anggota lembaga legislatif, tenaga peneliti dan sebagainya, dan jabatan-jabatan struktural tertentu misalnya jabatan Panglima ABRI, Kepala Staf TNI-AD, Kepala Staf TNI-AL, Kepala Staf TNI-AU dan KAPOLRI. Dipertahankannya data dinas keprajuritan ini diusahakan jangan sampai menghambat laju jalannya pembinaan karier personel, oleh karena itu data pelaksanaannya oleh Panglima perlu dikoordinasikan lebih dahulu dengan M

Ayat (2) Pasal 32 Ayat (1) Ditetapkannya masa ikatan dinas khusus dimaksudkan agar keahlian sebagai hasil pendidikan yang telah dicapai oleh Prajurit Karier yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimal

Dengan ditambahkannya ikatan dinas khusus pada ikatan dinas pertama, mengakibatkan mulai berlakunya ikatan dinas lanjutan yang seharusnya terhitung mulai tanggal berakhirnya ikatan dinas pertama, menjadi berubah, yakni terhitung mulai tanggal berakhirnya ikatan dinas khusus, akan tetapi tidak dapat melebihi usia setinggi-tingginya yang

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Penentuan lamanya ikatan dinas pendek antara 5 sampai dengan 10 tahun dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan masa ikatan dinas pendek sesuai dengan kepentingan yang khas di lingkungan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU atau POLRI. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Berada dalam dinas aktif (DDA) dimaksudkan untuk dapat meningkatkan serta memupuk profesionalisme dan disiplin

Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang tidak dinas aktif (TDA), tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari di lingkungan instansi atau badan swasta yang bersangkutan

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan pendidikan termasuk juga pendidikan lanjutan, selama menjalani dinas

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 38 Masa kerja golongan gaji adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk kenaikan gaji dan kenaikan golongan

Masa kerja pensiun adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk menjalani pensiun. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Terhadap prajurit ABRI yang diberhentikan sementara dari jabatan, selambat-lambatnya dalam batas waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara dari jabatan, ANKUM atau PAPERA yang bukan pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan, berkewajiban mengajukan pertimbangan tentang

sementara dari jabatan tersebut apakah akan dibatalkan, dicabut, diangkat kembali dalam jabatan, atau pemberhentian sementara dari jabatan terhadap prajurit ABRI yang bersangkutan akan dilanjutkan. Pasal 40 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b Dalam hal pemberhentian sementara dari jabatan dibatalkan baik karena alasan tersebut huruf a, maupun huruf b, maka pemberhentian sementara dari jabatan dianggap tidak pernah terjadi dan prajurit ABRI yang bersangkutan berhak menerima segala kekurangan hak-haknya serta mendapat perlakuan lainnya seperti

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b

diberhentikan dari dinas keprajuritan apabila terdapat cukup alasan untuk kepentingan kedinasan; atau

diangkat kembali dalam suatu jabatan apabila tenaganya dibutuhkan, serta prajurit ABRI yang bersangkutan dinilai dapat

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 42 Dalam hal pemberhentian sementara dari jabatan dilanjutkan, ANKUM atau PAPERA, berkewajiban secara periodik meminta laporan dari instansi yang menangani perkara prajurit ABRI yang bersangkutan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya, guna dijadikan dasar untuk mengambil tindakan administrasi selanjutnya. Pasal 43 Ayat (1) Rawatan kedinasan bagi prajurit ABRI yang diberhentikan sementara dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sepenuhnya kecuali tunjangan jabatan (tidak diberikan). Ayat (2) Rawatan kedinasan bagi prajurit ABRI yang diberhentikan sementara dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, diberikan sepenuhnya kecuali tunjangan jabatan (tidak diberikan) dan penghasilan prajurit diberikan 75% dari penghasilannya yang terakhir. Pasal 44 Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari

Yang dimaksud dengan jabatan dalam Pasal ini adalah jabatan baik di bidang pertahanan keamanan maupun di bidang sosial

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penghasilan prajurit untuk Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek berupa gaji, untuk Prajurit Wajib berupa tunjangan dinas wajib, untuk Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib berupa tunjangan dinas cadangan dan untuk prajurit siswa ABRI berupa uang saku

Rawatan prajurit berupa pemberian materi dan jasa tertentu yang langsung dapat meningkatkan dan memelihara kondisi fisik - dan mental

Rawatan keluarga prajurit berupa pemberian materi dan jasa tertentu guna meningkatkan dan memelihara kesejahteraan keluarga prajurit yang berpengaruh langsung terhadap moril

Yang dimaksud dengan keluarga prajurit adalah isteri/suami dan anak/anak-anak atau anak tiri/anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Termasuk pula dalam pengertian prajurit siswa ABRI adalah mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan perwira, yang dipadukan dengan perguruan tinggi untuk menjadi Prajurit Cadangan Sukarela. Pasal 46 Pasal 47 Ayat (1) Tunjangan dinas wajib berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat dalam suatu pangkat prajurit ABRI. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Tunjangan dinas cadangan berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat dalam suatu pangkat prajurit ABRI. Ayat (2) Tunjangan dinas cadangan sebesar 100% dari gaji pokok Prajurit Karier, dalam ayat ini berlaku mulai bulan berikutnya dari bulan keluarnya perintah tugas

Dalam pengertian tugas tempur termasuk juga tugas siaga tempur atau suatu keadaan dimana prajurit cadangan atau satuan bala cadangan diberangkatkan kedaerah

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Perlengkapan perorangan dibedakan atas perlengkapan perorangan pokok, perlengkapan perorangan khusus dan perlengkapan perorangan

Huruf b Ransum pangan adalah bahan-bahan makanan yang diperuntukkan bagi prajurit ABRI yang meliputi ransum-ransum standard, ransum khusus dan ransum

Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g,, Huruf h, dan Huruf i Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Prajurit Wajib diberi tunjangan dinas wajib dengan perhitungan yang didasarkan kepada gaji pokok Prajurit Karier untuk pangkat yang sama ditambah tunjangan-tunjangan yang sah, rawatan prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan rawatan keluarga prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1). Ayat (2) Prajurit Cadangan Sukarela, dan Prajurit Cadangan Wajib diberi tunjangan dinas cadangan dengan dasar 100% dari gaji pokok Prajurit Karier untuk pangkat yang sama ditambah tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier, dan rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat (1) Pasal

Prajurit siswa ABRI, diberi uang saku berdasarkan gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang sama dengan pangkat yang akan ditetapkan ditambah tunjangan-tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit Karier, dan rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat (1) Pasal

Bagi Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Wajib dan prajurit siswa ABRI penyandang cacat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini yang bekerja pada instansi atau badan swasta, hak-hak dan perlakuan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan ketentuan akibat menyandang cacat yang berlaku di lingkungan instansi atau badan swasta yang bersangkutan bekerja tetap diberlakukan. Pasal 52 Ayat (1) Batasan selama-lamanya 1 tahun dimaksud adalah batas maksimal, dan bilamana sebelum 1 tahun sudah ada kepastian atas dirinya, maka pemberian rawatan kedinasan ditinjau kembali sesuai dengan keadaan terakhir dari prajurit yang

Yang dimaksud dengan ahli waris dalam ayat ini adalah keluarga prajurit (periksa penjelasan Pasal 45 ayat (2) ) dan ayah/ibu kandung dari prajurit yang

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Tugas tempur adalah segala kegiatan dan usaha secara berencana dengan menitikberatkan pada sistem senjata teknologi untuk menghancurkan musuh atau

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 54 Huruf a Pada dasarnya setiap Prajurit Karier yang dalam menjalani dinas keprajuritan telah mencapai masa dinas 20 tahun dapat diberi kehormatan untuk menjalani pensiun sebagai prajurit

Huruf b Tidak memperpanjang ikatan dinas artinya.prajurit yang bersangkutan pada saat akan berakhir salah satu tahapan ikatan dinasnya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan disetujui oleh pejabat yang

Tidak diperpanjang ikatan dinasnya artinya pemberhentian yang bersangkutan dari dinas keprajuritan dilakukan pada saat atau setelah 20 tahun menjalani dinas keprajuritan, yang hal ini didasarkan kepada rencana kebutuhan dan pengendalian personel ABRI. Huruf c Pemberhentian dengan hormat yang didasarkan atas pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas antara lain karena:

Huruf f Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa seseorang prajurit ABRI hilang dalam tugas adalah Panglima atau pejabat yang

Diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasarkan atas keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk yang menetapkan prajurit ABRI yang bersangkutan dinyatakan

Bilamana telah didapat kepastian atas diri prajurit ABRI yang bersangkutan maka diadakan penyesuaian, antara lain direhabilitasi atau diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia, atau diberhentikan tidak dengan hormat karena nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI, atau diajukan ke mahkamah tentara karena disersi. Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib yang berasal dari instansi atau badan swasta apabila diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, pemberhentiannya diberitahukan kepada instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja. Pasal 60 Ayat (1) Dalam rangka pengendalian kekuatan personel, maka setiap rencana pengakhiran dinas keprajuritan atau pemberhentian dengan hormat prajurit ABRI, oleh Panglima dikoordinasikan lebih dahulu dengan Menteri dan pelaksanaannya diinformasikan kepada M

Dalam pelaksanaan administrasi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Panglima mengajukan kepada Presiden melalui M

Ayat (2) Periksa penjelasan ayat (1) alinea

Ayat (3) Surat keputusan sementara tentang pemberhentian dengan hormat ini dimaksudkan untuk kepentingan dalam penyelesaian pengurusan administrasi rawatan purna dinas yakni pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan sebagainya agar tepat pada waktunya dapat diterima oleh yang

Surat keputusan sementara ini mempunyai nilai yang sama dengan surat keputusan definitif dari pejabat yang berwenang. Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Kewajiban memelihara perlengkapan perorangan dimaksudkan untuk kesiapan prajurit yang bersangkutan apabila pada suatu saat negara membutuhkan tenaganya untuk dipanggil aktif

Huruf b Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Pemberian kesempatan menggunakan sebutan pangkatnya yang terakhir dan mengenakan pakaian seragam ABRI dimaksudkan antara lain untuk tetap terbinanya jiwa korsa dan tradisi ABRI. Terhadap mantan prajurit ABRI yang sedang menggunakan pakaian seragam ABRI berlaku hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Huruf a Cukup jelas Huruf b 1) Bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 tahun hingga kurang dari 20 tahun, maka ketentuan batas usia tunjangan bersifat pensiun tidak menjadi persyaratan. 2) Batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan adalah usia 45 tahun untuk perwira, dan usia 38 tahun untuk bintara dan

Dalam penentuan perhitungan tahun untuk pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon ditetapkan sisa perhitungan yakni 6 bulan atau lebih dibulatkan ke atas menjadi tahun dan sisa perhitungan 15 hari atau lebih dibulatkan ke atas menjadi

Kurang dari 1 tahun dihitung 1

Pembulatan menjadi tahun tidak merubah perlakuan misalnya dari tunjangan tidak berubah menjadi tunjangan bersifat pensiun, dari tunjangan bersifat pensiun tidak berubah menjadi

Huruf c dan huruf d Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Jumlah tahun masa dinas keprajuritan bagi Prajurit Cadangan Sukarela termasuk jumlah tahun yang bersangkutan menjalani ikatan dinas lanjutan. Pasal 72 Perhitungan tahun untuk pemberian pesangon bagi prajurit siswa ABRI, perhitungan bulan dibulatkan ke atas menjadi

Sisa perhitungan 15 hari atau lebih dibulatkan ke atas menjadi

Prajurit siswa ABRI yang akan diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib yang kemudian diberhentikan dari pendidikan pertama, penerimaan pesangonnya diperhitungkan 100% dari gaji pokok permulaan Prajurit Karier dalam pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang prajurit siswa yang lulus pendidikan pertama. Pasal 73 Ayat (1) Pensiun diberikan kepada Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan tunjangan sebagai pensiun diberikan kepada Prajurit Wajib, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas

Tunjangan sebagai pensiun maknanya sama dengan pensiun bagi Prajurit K

Ayat (2) Dalam hal Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib Penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang

Dalam hal menyandang cacat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menerima tunjangan sebagai pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir Prajurit Karier dalam pangkat yang

Dalam pengertian pangkat yang sama dimaksudkan masa dinas keprajuritan yang sama

Ayat (3) Untuk prajurit siswa ABRI yang akan menjadi tamtama dipersamakan dengan pangkat Prajurit Dua, Kelasi Dua atau Bhayangkara Dua, yang akan menjadi bintara dipersamakan dengan pangkat Sersan Dua, yang akan menjadi perwira dipersamakan dengan pangkat Letnan D

Bagi Prajurit siswa ABRI yang telah memiliki keahlian atau kualifikasi tertentu yang akan diarahkan untuk menduduki jabatan dengan kepangkatan yang lebih tinggi dari kepangkatan tersebut di atas bilamana mengalami cacat diberlakukan ketentuan yang sama untuk pangkat yang akan ditetapkan bagi yang

Contoh: A Kapten Pilot Pesawat Hercules Pelita Air Service, sedang menjalani pendidikan pertama sebagai prajurit siswa yang akan diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib, dan diarahkan menjadi perwira penerbang dengan pangkat Kapten TNI-AU. Apabila prajurit siswa A dalam tugas mengalami cacat, diberlakukan ketentuan yang sama bagi Kapten TNI-AU yang mengalami peristiwa yang

Bagi Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Cadangan Wajib dan prajurit Siswa ABRI penyandang cacat berat atau cacat sedang yang bekerja pada instansi atau badan swasta, hak-hak dan perlakuan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan ketentuan akibat menyandang cacat Yang berlaku di lingkungan instansi atau badan swasta yang bersangkutan tetap

Ayat (1) Huruf a, huruf b dan huruf c Cukup jelas Huruf d Masa dinas keprajuritan 9 tahun 6 bulan dihitung menjadi 10 tahun, masa dinas keprajuritan lebih dari 9 tahun tetapi kurang dari 9 tahun 6 bulan dihitung menjadi 9

Dengan pembulatan menjadi 10 tahun tidak merubah perlakuan terhadap yang

Ayat (2) Masa dinas keprajuritan kurang dari 1 tahun dihitung menjadi 1

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tunjangan warakawuri bagi warakawuri/duda almarhum Prajurit Wajib mempunyai makna yang sama dengan pensiun warakawuri almarhum Prajurit K

Ayat (3) dan ayat (4) Tunjangan warakawuri bagi warakawuri/duda almarhum Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Cadangan Wajib dan prajurit siswa ABRI mempunyai makna yang sama dengan pensiun warakawuri almarhum Prajurit Karier.

Apabila prajurit yang bersangkutan tidak mempunyai isteri atau anak, maka tunjangan tersebut diberikan kepada ayah/ibu kandung sebesar 25% x gaji pokok tersebut contoh 1 atau contoh 2. Pensiun warakawuri berlaku pula bagi duda almarhum Prajurit Karier wanita dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek

Tunjangan warakawuri berlaku pula bagi duda almarhum Prajurit Wajib wanita dan Prajurit Cadangan Sukarela wanita, Prajurit Cadangan Wajib wanita dan prajurit siswa ABRI wanita. Pasal 76 Sebelum pemberian pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/ piatu atau tunjangan anak yatim-piatu dilaksanakan, kepada warakawuri/ duda, anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu diberikan penghasilan penuh almarhum, dengan ketentuan sebagai berikut:

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu diberikan sesudah 6 bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek meninggal dunia dan tidak memiliki tanda jasa seperti dimaksud dalam huruf b penjelasan ini.. Selama 6 bulan kepada warakawuri/duda, anak yatim/piatu atau anak yatim-piatunya tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan terakhir almarhum suami/isteri atau ayah/ibunya;

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu diberikan sesudah 12 bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek gugur, tewas atau meninggal dunia dan memiliki tanda jasa bintang Angkatan, bintang Sewindu atau bintang Gerilya dan bintang lainnya yang lebih tinggi

Selama 12 bulan dimaksud kepada warakawuri/duda, anak yatim/ piatu atau anak yatim-piatunya tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan terakhir almarhum suami/isteri atau ayah/ibunya;

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu diberikan sesudah 12 bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek gugur atau tewas dalam dan oleh karena dinas, tetapi tidak memiliki tanda jasa seperti dimaksud huruf b penjelasan

Selama 12 bulan dimaksud kepada warakawuri/duda, anak yatim/ piatu atau anak yatim-piatunya tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan terakhir almarhum suami/isteri atau ayah/ibunya; atau

pensiun warakawuri dan atau tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu diberikan sesudah 18 bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek gugur, tewas atau meninggal dunia dan oleh Pemerintah diangkat/ dinyatakan secara tertulis sebagai P

Selama 18 bulan dimaksud kepada warakawuri/duda, anak yatim/ piatu atau anak yatim-piatunya tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan terakhir almarhum suami/isteri atau ayah/

Ketentuan pemberian penghasilan penuh ini berlaku pula bagi warakawuri/duda, anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Cadangan Wajib dan prajurit siswa ABRI, yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dan oleh karena

Khusus pemberian tunjangan orang tua (ayah/ibu kandung) dilaksanakan mulai bulan berikutnya setelah prajurit ABRI dan prajurit siswa ABRI gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena

Uang duka diberikan kepada:

isteri/suami;

apabila tidak ada isteri/suami, diberikan kepada anaknya;

apabila tidak ada isteri/suami dan tidak ada anak, diberikan kepada orang tua; atau

apabila tidak ada isteri/suami, tidak ada anak ataupun tidak ada orang tua, diberikan kepada ahli waris

Contoh perhitungan untuk ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini periksa contoh dalam penjelasan Pasal 75. Pasal 77 Periksa penjelasan Pasal 76 alinea pertama dan alinea kedua berlaku juga sebagai penjelasan Pasal ini dengan ketentuan besarnya pensiun warakawuri atau tunjangan warakawuri adalah maksimum 50% dari gaji pokok sudah termasuk tunjangan anak yatim/piatu. Pasal 78 Periksa penjelasan Pasal 77. Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Biaya pengembalian prajurit siswa yang bersangkutan dibebankan kepada negara, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Pasal 81 Ayat (1) Yang dimaksud dengan mantan prajurit ABRI adalah Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan karena diberhentikan dengan hormat Mantan prajurit ABRI yang diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan disebut prajurit wajib

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Diperhitungkannya masa aktif kembali sebagai masa dinas keprajuritan tambahan dapat mengakibatkan perubahan perlakuan terhadap rawatan purna dinas sebagai prajurit wajib darurat yakni dari tunjangan menjadi tunjangan bersifat pensiun, tunjangan bersifat pensiun menjadi

Selain itu dapat pula dianugerahi tanda jasa, kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat luar biasa karena jasanya sebagai prajurit wajib

Masa aktif kembali bilamana kurang dari 1 tahun dibulatkan menjadi 1 tahun, bilamana lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun dibulatkan menjadi 2

Ayat.(4) Cukup

Ayat (5) Guna menghadapi keadaan bahaya yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, Panglima diberi wewenang untuk mengembangkan kekuatan personil ABRI, dengan mengaktifkan kembali mantan prajurit ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 sebagai prajurit wajib darurat, dan menetapkan jumlah yang diaktifkan, persyaratan dan

Wewenang pemberhentian prajurit wajib darurat dari dinas keprajuritan ada pada Panglima atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Contoh

Kapten A, Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan masa dinas 18 tahun dan menerima tunjangan bersifat

Setahun kemudian diaktifkan kembali sebagai prajurit wajib darurat dan dalam tahun pertama menjalani dinas keprajuritan yang bersangkutan mengalami cacat berat akibat tindakan langsung

Yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, maka tunjangan bersifat pensiun yang diterimanya dihentikan, dan kepadanya diberikan penghasilan prajurit berupa gaji sebesar gaji pokok terakhir Kapten prajurit Karier dengan masa kerja gaji 19 tahun (18 tahun + 1 tahun) ditambah tunjangan-tunjangan yang sah.

Lettu B, seorang Prajurit Sukarela Dinas P

Setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena telah menyelesaikan masa ikatan dinas pendek selama 10 tahun, setahun kemudian diaktifkan kembali sebagai prajurit wajib

Enam bulan kemudian Lettu B mengalami cacat berat akibat tindakan langsung

Lettu B tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan dan kepadanya diberikan penghasilan prajurit berupa gaji sebesar gaji pokok terakhir Lettu Prajurit Karier dengan masa kerja gaji 11 tahun (10 tahun + 6 bulan dibulatkan menjadi 1 tahun) ditambah tunjangan-tunjangan yang sah. Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal prajurit wajib darurat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat tidak

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Periksa penjelasan Pasal 73 Pasal 91 Ayat (1) Pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang ditetapkan dalam huruf a dan huruf b ayat ini, didasarkan atas perhitungan bahwa masa aktif kembali dihitung sebagai masa dinas

Ayat (2) Periksa penjelasan ayat (1) Ayat (3) Untuk pemberian tunjangan maka masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat kurang dari I tahun dibulatkan menjadi 1 tahun dan kurang dari 2 tahun dibulatkan menjadi 2

Jumlah tahun masa dinas keprajuritan meliputi masa dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib dan masa dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Pemberian uang duka periksa penjelasan Pasal 76. Pasal 94 Pemberian uang duka periksa penjelasan Pasal 76. Pasal 95 Pemberian uang duka periksa penjelasan Pasal 76. Pasal 96 Pemberian uang duka periksa penjelasan Pasal 76. Pasal 97 Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Prajurit wajib darurat yang dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur, kenaikan pangkat medan tempur anumerta, kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta terhadap segala hak yang diterima sebelumnya mengalami perubahan atau kenaikan disesuaikan dengan tingkat pangkat yang dianugerahkan. Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Pengaturan lebih lanjut mengenai riwayat kepahlawanan dalam Pasal ini meliputi pula riwayat kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Pasal 101 Ayat (1) Pemberian pangkat yang bersifat tituler sepadan dengan jabatan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan D

Yang dimaksud dengan tugas jabatan keprajuritan tertentu dalam ayat ini, adalah tugas jabatan di lingkungan ABRI. Ayat (2) Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pangkat yang bersifat tituler

Yang dimaksud dengan membawa akibat administratif terbatas ialah bahwa selama memangku jabatan keprajuritan kepada yang bersangkutan tidak sepenuhnya diberikan rawatan kedinasan sebagaimana yang berlaku bagi prajurit ABRI. Rawatan kedinasan yang diberikan adalah

penghasilan prajurit berupa:

Bagi yang berasal langsung dari masyarakat (bukan Pegawai Negeri) diatur tersendiri oleh Menteri. 2) tunjangan jabatan.

rawatan prajurit diberikan sebagaimana berlaku bagi Prajurit Karier; dan

dapat pula diberikan rawatan keluarga

Ayat (3) Yang diatur lebih lanjut oleh Menteri termasuk macam atau jenis jabatan keprajuritan yang dapat dipangku oleh seseorang yang diberi pangkat yang bersifat tituler dan penentuan pejabat yang berwenang mengangkatnya. Pasal 102 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu dalam ayat ini adalah bahwa dalam pengangkatan menjadi prajurit Cadangan Sukarela dapat dilakukan secara langsung tanpa tenggang waktu atau tidak langsung dalam arti bahwa pengangkatan yang bersangkutan dilakukan dalam tenggang waktu misalnya 6 bulan atau 1 tahun sepanjang masih memenuhi

Contoh: Kapten A, Prajurit Sukarela Dinas Pendek diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 31-12-1990. Kapten A dapat diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela secara langsung terhitung mulai tanggal 1-1-1991, atau secara tidak langsung terhitung mulai tanggal 1-7-1991. Ayat (2) Pasal 103 Ayat (1) Bagi Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang mendapat kesempatan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Karier, ikatan dinas pendek yang telah dijalaninya, diperhitungkan dalam ikatan dinas pendek pertama sebagai Prajurit K

Ayat (2) Bagi Prajurit Cadangan Sukarela yang mendapat kesempatan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Karier, ikatan dinas pertama dan ikatan dinas lanjutan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela yang telah dijalaninya dihitung menjadi 4 tahun dalam ikatan dinas pertama sebagai Prajurit K

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pendidikan pembentukan dimaksud dalam ayat ini, meliputi 1) pendidikan pertama bagi warga negara yang akan terpilih menjadi prajurit ABRI yang akan ditetapkan menjadi Calon P

Contoh : Siswa Secapa Penerbang Ikatan Dinas P

Contoh : Bintara yang mengikuti Secapa TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU atau POLRI. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 beserta peraturan-peraturan

Ayat (4) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 beserta peraturan-peraturan

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas