Penegasan Mulainya Berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rekyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1960 TENTANG PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK REKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1960 TENTANG PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK REKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang :
bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarga-negaraan sudah berlaku semenjak tanggal penukaran surat-surat pengesahan di Peking pada tanggal 20 Januari 1960;
bahwa sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok; Menimbang pula : Bahwa perlu dipertegas, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut juga sudah mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 1960; Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-undang N
2 tahun 1958 (Lembaran-Negara N
5 tahun 1958 ) juncto Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 (Lembaran-Negara N
32 tahun 1959); Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Pebruari 1960. Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang- undang tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal D
Pasal 1. Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 tentang pelaksananaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan berlaku mulai tanggal 20 Januari 1960. Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Januari 1960. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1960 Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO Diundangkan di J
pada tanggal 8 Maret 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH N
11 TAHUN 1960 tentang PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH N
20 TAHUN 1959. Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 tidak menyebut didalamnya, bilamanakah Peraturan itu mulai
Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditetapkan, sebelum Perjanjian, yang pelaksanaannya diatur olehnya, mulai
Dengan sendirinya Peraturan Pemerintah pelaksanaan itu dimaksud untuk berlaku bersama-sama dengan perjanjian yang
Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka dengan Peraturan Pemerintah ini dipertegas, bahwa Peraturan Pemerintah N
20 tahun 1959 tersebut mulai berlaku bersama-sama dengan Perjanjian itu, yakni pada tanggal 20 Januari 1960. CATATAN Kutipan: LN 1960/26; TLN NO. 1955