Daftar Peraturan Presiden

Menampilkan urutan 1791 s.d. 1800 dari 2625 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1791Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta)No. 23 Th. 2012Peraturan Presiden
1792Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi NasionalNo. 22 Th. 2012Peraturan Presiden
1793Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part)No. 21 Th. 2012Peraturan Presiden
1794Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)No. 20 Th. 2012Peraturan Presiden
1795Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income)No. 19 Th. 2012Peraturan Presiden
1796Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan)No. 18 Th. 2012Peraturan Presiden
1797Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil PresidenNo. 17 Th. 2012Peraturan Presiden
1798Rencana Umum Penanaman ModalNo. 16 Th. 2012Peraturan Presiden
1799Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuNo. 15 Th. 2012Peraturan Presiden
1800Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi NasionalNo. 14 Th. 2012Peraturan Presiden