Daftar Peraturan
Menampilkan 111 s.d. 120 dari 124 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 111 | Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda) | No. 14 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 112 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak) | No. 13 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 113 | Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean) | No. 12 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 114 | Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | No. 11 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 115 | Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru | No. 10 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 116 | Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 | No. 9 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 117 | Komite Ekonomi dan Industri Nasional | No. 8 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 118 | Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara | No. 7 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 119 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) | No. 6 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 120 | Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) | No. 5 Th. 2016 | Peraturan Presiden |