Daftar Peraturan
Menampilkan 4101 s.d. 4110 dari 4200 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
4101 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana | No. 81/PMK.06/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4102 | Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan | No. 80/PMK.01/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4103 | Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan | No. 79/PMK.01/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4104 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi | No. 78/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4105 | Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.06/2005 | No. 77/PMK.06/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4106 | Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional | No. 76/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4107 | Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha | No. 75/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4108 | Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos | No. 74/PMK.02/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4109 | Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (Kprsh) | No. 73/PMK.02/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
4110 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.06/2003 tentang Investasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi | No. 72/PMK.05/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |