Daftar Peraturan

Menampilkan 1101 s.d. 1110 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1101Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga NonstrukturalNo. 53/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan
1102Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau TunjanganNo. 52/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan
1103Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.No. 51/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan
1104Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.No. 50/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan
1105Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SawitNo. 49/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan
1106Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah.No. 48/PMK.010/2018Peraturan Menteri Keuangan
1107Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.No. 47/PMK.010/2018Peraturan Menteri Keuangan
1108Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.No. 46/PMK.010/2018Peraturan Menteri Keuangan
1109Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran Di Lingkungan Kementerian KeuanganNo. 45/PMK.011/2018Peraturan Menteri Keuangan
1110Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan.No. 44/PMK.05/2018Peraturan Menteri Keuangan