Daftar Peraturan
Menampilkan 1001 s.d. 1010 dari 4200 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 1001 | Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018 | No. 153/PMK.07/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1002 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. | No. 152/PMK.05/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1003 | Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak. | No. 151/PMK.03/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1004 | Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. | No. 150/PMK.010/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1005 | Pembelian Kembali Surat Utang Negara | No. 149/PMK.08/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1006 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara | No. 148/PMK.02/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1007 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | No. 147/PMK.02/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1008 | Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan | No. 146/PMK.01/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1009 | Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi | No. 145/PMK.07/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 1010 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh Pt Taspen (Persero) | No. 144/PMK.02/2018 | Peraturan Menteri Keuangan |