Daftar Peraturan
Menampilkan 101 s.d. 110 dari 241 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
101 | Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan | No. 141/PMK.04/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
102 | Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi | No. 140/PMK.06/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
103 | Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara | No. 139/PMK.06/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
104 | Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional | No. 138/PMK.05/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
105 | Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | No. 137/PMK.02/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
106 | Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional | No. 136/PMK.02/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
107 | Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu | No. 135/PMK.010/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
108 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | No. 134/PMK.010/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
109 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan | No. 133/PMK.05/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
110 | Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window | No. 132/PMK.012/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |