Daftar Peraturan
Menampilkan 71 s.d. 80 dari 237 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
71 | Peta Kapasitas Fiskal Daerah. | No. 174/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
72 | Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Danprasarana Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. | No. 173/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
73 | Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahunanggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. | No. 172/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
74 | Skema Subsidi Resi Gudang. | No. 171/PMK.05/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
75 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional. | No. 170/PMK.08/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
76 | Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. | No. 169/PMK.05/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
77 | Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. | No. 168/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
78 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009. | No. 167/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
79 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009. | No. 166/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
80 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009. | No. 165/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |