Daftar Peraturan
Menampilkan 71 s.d. 80 dari 140 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 71 | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (Aisp) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cabomdia, Laos, Myamar dan Vitnam) | No. 70/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 72 | Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia | No. 69/PMK.04/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 73 | Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk Periode 1 Juli 2005 Sampai dengan 21 September 2005 | No. 68/PMK.05/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 74 | Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggunganjawaban Pnbp yang Berasal Dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan | No. 67/PMK.02/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 75 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak | No. 66/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 76 | Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. | No. 65/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 77 | Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi | No. 64/PMK.02/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 78 | Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (Adb) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darusssalam dan Provinsi Sumatera Utara | No. 63/PMK.06/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 79 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor | No. 62/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 80 | Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun | No. 61/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |