Daftar Peraturan
Menampilkan 111 s.d. 120 dari 140 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
111 | Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanag dan Bangunan | No. 30/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
112 | Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | No. 29/PMK.03/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
113 | Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (Cept) | No. 28/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
114 | Perubahan atas Kep.Men.Keu Nomor 371/KMK.06/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Pt. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) Kepada Nasabah Penyimanan yang Rekeningannya Tercatat dalam Pembukuan Bank Tetapi Tidak Di... | No. 27/PMK.05/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
115 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi. | No. 26/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
116 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor | No. 25/PMK.04/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
117 | Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Buil Up (Cbu) untuk Keperluan Angkutan Umum | No. 24/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
118 | Keringan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (Ckd) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial. | No. 23/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
119 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum. | No. 22/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |
120 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.10/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. | No. 21/PMK.010/2005 | Peraturan Menteri Keuangan |