Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 9691 s.d. 9700 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
9691Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000No. 2 Th. 2000Undang-Undang
9692Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SabangNo. 2 Th. 2000Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
9693Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. GaramNo. 2 Th. 2000Peraturan Pemerintah
9694Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)No. 1 Th. 2000Undang-Undang
9695Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasNo. 1 Th. 2000Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
9696Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik NegaraNo. 1 Th. 2000Peraturan Pemerintah
9697Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan NasionalNo. 99 Th. 1999Peraturan Pemerintah
9698Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik NegaraNo. 98 Th. 1999Peraturan Pemerintah
9699Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank UmumNo. 97 Th. 1999Peraturan Pemerintah
9700Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik NegaraNo. 96 Th. 1999Peraturan Pemerintah