Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 7041 s.d. 7050 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
7041Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa TimurNo. 2 Th. 2010Peraturan Pemerintah
7042Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Dagang ASEAN)No. 2 Th. 2010Peraturan Presiden
7043Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.No. 01/PMK.01/2010Peraturan Menteri Keuangan
7044Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008No. 1 Th. 2010Undang-Undang
7045Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda KehormatanNo. 1 Th. 2010Peraturan Pemerintah
7046Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Fiel Of The Exploration And Use Outer Space For Peaceful Purposes)No. 1 Th. 2010Peraturan Presiden
7047Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept).No. 247/PMK.011/2009Peraturan Menteri Keuangan
7048Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009.No. 246/PMK.011/2009Peraturan Menteri Keuangan
7049Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.No. 242/PMK.04/2009Peraturan Menteri Keuangan
7050Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.No. 241/PMK.04/2009Peraturan Menteri Keuangan