Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 5931 s.d. 5940 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
5931Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)No. 61 Th. 2012Peraturan Presiden
5932Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.No. 60/PMK.05/2012Peraturan Menteri Keuangan
5933Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan HutanNo. 60 Th. 2012Peraturan Pemerintah
5934Wakil MenteriNo. 60 Th. 2012Peraturan Presiden
5935Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. 59/PMK.05/2012Peraturan Menteri Keuangan
5936Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia VNo. 59 Th. 2012Peraturan Pemerintah
5937Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan DaerahNo. 59 Th. 2012Peraturan Presiden
5938Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok.No. 58/PMK.011/2012Peraturan Menteri Keuangan
5939Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IVNo. 58 Th. 2012Peraturan Pemerintah
5940Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)No. 58 Th. 2012Peraturan Presiden