Daftar Peraturan
Menampilkan 2621 s.d. 2630 dari 13225 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 2621 | Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | No. 35/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2622 | Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah | No. 35 Th. 2017 | Peraturan Pemerintah |
| 2623 | Universitas IsLAm Negeri Imam Bonjol Padang | No. 35 Th. 2017 | Peraturan Presiden |
| 2624 | Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. | No. 34/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2625 | Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | No. 34 Th. 2017 | Peraturan Pemerintah |
| 2626 | Universitas Islam Negeri Mataram | No. 34 Th. 2017 | Peraturan Presiden |
| 2627 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | No. 33/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2628 | Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | No. 33 Th. 2017 | Peraturan Pemerintah |
| 2629 | Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Goverrnment Of the Republic Of Indonesia and The Government of The Republic of Serbia on Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official/Service Passport) | No. 33 Th. 2017 | Peraturan Presiden |
| 2630 | Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017. | No. 32/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |