Daftar Peraturan
Menampilkan 91 s.d. 100 dari 336 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
91 | Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.-- Jakarta, 2006 | No. 83/PMK.03/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
92 | Dewan Ketahanan Pangan | No. 83 Th. 2006 | Peraturan Presiden |
93 | Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia. | No. 82/PMK.04/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
94 | Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara | No. 82 Th. 2006 | Peraturan Presiden |
95 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Inpor Pisang Cavendish Dari Pilipina.-- Jakarta, 2006 | No. 81/PMK.10/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
96 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | No. 81 Th. 2006 | Peraturan Presiden |
97 | Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi Pt Sang Hyang Seri (Persero) dan Pt. Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2006.-- Jakarta, 2006 | No. 80/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
98 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | No. 80 Th. 2006 | Peraturan Presiden |
99 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor | No. 79/PMK.10/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
100 | Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | No. 79 Th. 2006 | Peraturan Presiden |