Daftar Peraturan

Menampilkan 121 s.d. 130 dari 320 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
121Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau KarimunNo. 61/PMK.03/2005Peraturan Menteri Keuangan
122Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api IndonesiaNo. 61 Th. 2005Peraturan Pemerintah
123Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi NasionalNo. 61 Th. 2005Peraturan Presiden
124Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan KarimunNo. 60/PMK.04/2005Peraturan Menteri Keuangan
125Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft AcehNo. 60 Th. 2005Peraturan Pemerintah
126Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regional Centre For Training And Technology Transfer For Southeast Asia (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel Mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi Bagi Asia Tenggara)No. 60 Th. 2005Peraturan Presiden
127Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatNo. 59/PMK.06/2005Peraturan Menteri Keuangan
128Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara AirlinesNo. 59 Th. 2005Peraturan Pemerintah
129Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan DinasNo. 59 Th. 2005Peraturan Presiden
130Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank UmumNo. 58/PMK.05/2005Peraturan Menteri Keuangan