Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956

  Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

  Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

  Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

  Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat