Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

mengumumkan maksud untuk merubah atau menambah nama- keluarganya itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;

mempunyai surat ketelangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk daerah Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya, tentang keberatan tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;

membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai Tahun 1921;

mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta

Pasal 7. Pada surat permohonan perubahan atau penambahan nama- keluarga harus dilampirkan bukti-bukti tentang apa yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf a, b, c dan

Pasal 8. Surat izin perubahan atau penambahan nama keluarga diberikan kepada yang berkepentingan dan tembusannya kepada :

Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian yang bersangkutan;

Kantor Catatan Sipil dimana kelahiran orang yang berkepentingan didaftarkan dengan kewajiban pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mendaftarkan perubahan atau penambahan nama itu dalam daftar catatan kelahiran, daftar pengambilan nama dan mencatat pada pinggiran akta kelahiran pemohon dan akta-akta kelahiran anak-anaknya yang turut dalam perubahan atau penambahan nama itu;

Sekretariat Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik I

Pasal 9. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi :

751 jo 1927 N

564); 2. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Catatan Sipil untuk orang Indonesia Keristen (Staatsblad 1933 N

75 jo Staatsblad 1936 N

607); 3. Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Kitab Undang-undang Hukum P

Pasal 10. (1) Warganegara Indonesia yang telah dewasa yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil, bila menghendaki, dapat mempergunakan undang- undang

Dalam hal itu maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 8 huruf b tidak berlaku. (2) Sebagai pengganti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 6 huruf d, diperlukan keterangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) bahwa orang yang memohon perubahan atau penambahan nama keluarga itu sudah

Pasal 11.... Pasal 11. Pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri K

Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik I

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 25 Pebruari 1961, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1961. SEKRETARIS NEGARA MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA UMUM Suatu penghalang bagi penghomogenan warga-negara Indonesia yang segera dapat dihilangkan, ialah peraturan-peraturan perubahan atau penambahan nama, yang tidak seragam yang berlaku bagi beberapa golongan warga-negara I

Perubahan atau penambahan nama ini diatur dalam pelbagai peraturan yang tidak saja berbeda-beda dalam beberapa hal, melainkan yang menunjukkan diskriminasi antara dan di dalam golongan yang mempersukar proses asimilasi a). Peraturan Catatan Sipil Indonesia Kristen berlaku untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen dan pula hanya untuk beberapa daerah saja; b) Peraturan Catatan Sipil Indonesia, yang berlaku hanya untuk golongan Indonesia yang tertentu ialah : pegawai negeri dengan gaji R

100,- keatas, raden-raden dan sebagainya, serta para perwira, yang juga hanya berlaku untuk daerah

Peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga berbeda-beda satu dengan yang lain misalnya: a) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwajibkan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam jangka waktu 4 bulan setiap orang dapat mengajukan keberatan-keberatannya kepada Menteri Kehakiman Ketentuan ini tidak disebut dalam peraturan catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia dan Indonesia K

b) Peraturan Catatan Sipil orang-orang Indonesia melarang perubahan nama keluarga untuk anak-anak yang belum atas permintaan anak itu sendiri atau oleh walinya, sedang larangan ini tidak terdapat diperaturan catatan sipil

c) Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Tionghoa dan golongan "Timur Asing"

peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga dikecualikan untuk golongan-golongan tersebut, sehingga untuk golongan Tionghoa hanya diatur perubahan nama kecilnya saja didalam Peraturan Catatan Sipil Tionghoa, sedang untuk golongan "Timur Asing" lainnya sama sekali tidak ada peraturan catatan

Maka untuk mengadakan keseragaman dan ketertiban dalam hal perubahan atau penambahan nama keluarga ini dan juga untuk tidak membeda-bedakan lagi antara nama yang lazim dipakai oleh suatu golongan dan yang dipakai oleh golongan yang

yang merupakan suatu penghalang bagi asimilasi, dibuatlah undang-undang

Undang-undang ini dapat dipergunakan juga oleh orang-orang yang perubahan atau penambahan namanya tidak diatur dalam suatu peraturan catatan

apabila orang- orang ini

Undang-undang ini tidak mengurangi cara perubahan atau penambahan nama yang lazim dilakukan orang-orang yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Catatan S

PASAL DEMI PASAL.... PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Setelah undang-undang ini berlaku maka bagi orang-orang yang mempunyai catatan sipil satu-satunya jalan untuk mengubah atau menambah nama keluarganya ialah dengan cara dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang- undang

Bagi orang-orang yang belum mempunyai catatan sipil caranya adalah seperti sediakala akan tetapi orang-orang ini dengan sukarela dapat mempergunakan cara dan aturan-aturan undang-undang

Mempergunakan undang-undang ini harus mengingat hukum yang berlaku bagi orang yang

Jadi siapa-siapa yang boleh merubah atau menambah nama keluarganya dan untuk siapa perubahan atau penambahan nama keluarganya itu berlaku, ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi orang yang

Karena ketentuan kedewasaan tidak selalu

maka dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang

Pasal 2. Diantara anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan ada yang tidak diperbolehkan memakai nama ayah alamnya, akan tetapi dipelihara dan dididik bersama-sama dengan anak-anak yang

Kadang-kadang juga ayah alam anak- anak itu kemudian kawin dengan ibu anak-anak itu, sehingga ada anak-anak dari suami dan istri itu yang memakai nama ayahnya dan ada yang memakai nama

Terutama untuk hal-hal demikian itu agar jiwa anak-anak itu tidak tertentu, maka walinya yang sah diperkenankan untuk memohon perubahan atau penambahan nama keluarga bagi anak

Pasal 3. Pasal ini menentukan bahwa dengan perubahan nama seseorang tidak pindah kegolongan lain, dan juga oleh perubahan nama saja tidak terjadi hubungan keluarga meskipun nama keluarga itu menjadi

Pasal 4. Sudah tentu bahwa nama yang hendak dipakai itu, tidak boleh melangggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-

Selain dari itu Menteri Kehakiman menolak suatu permohonan perubahan atau penambahan nama, apabila ia menganggap ada dasar yang penting untuk menolak itu, misalnya apabila ada kemungkinan orang yang memohon akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dalam waktu

Dasar lain yang penting misalnya ialah, jika diragukan apakah maksud perubahan atau penambahan nama itu, bukankah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan

Pasal 5. Perlu ditetapkan bahwa Menteri Kehakiman berwenang juga untuk merubah atau menambah nama (nama) kecil bersama-sama nama keluarganya, sebab menurut peraturan catatan sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri yang

Juga jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama keluarga dan nama (nama) kecil, Menteri Kehakiman untuk menghindarkan keragu-raguan diberi

Pasal 6.... Pasal 6. a) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ialah untuk memberitahukan kepada umum tentang kehendak perubahan atau penambahan nama

sehingga orang yang berkeberatan tentang itu dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri Kehakiman dalam waktu yang

b) Keterangan Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian diperlukan untuk mengetahui apakah tidak ada maksud lain untuk merubah atau menambah namanya

atau apakah ada suatu hal yang termasuk dalam pasal 4. c) Pasal 45 ayat 5 dibawah huruf c Peraturan Bea Materai 1921 menentukan bahwa untuk tiap-tiap perubahan atau penambahan nama diwajibkan membayar R

500,- d) Petikan akta kelahiran diperlukan untuk mengetahui dengan pasti nama apa yang hendak diubah atau

Pasal 7. Pasal ini bermaksud untuk mengumumkan dan memudahkan pembuktian tentang perubahan atau penambahan nama

Pasal 8. Dengan berlakunya undang-undang ini, aturan-aturan mengenai perubahan atau penambahan nama keluarga dalam peraturan-peraturan catatan Sipil dan peraturan- peraturan lain harus

Pasal 9. Memberi kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai catatan sipil untuk merubah atau menambah nama keluarganya dengan jalan undang-undang

Pasal 10. Sengaja dicantumkan pasal ini untuk memberi kesempatan kepada mereka yang menginginkan mengubah atau menambah namanya dengan melalui ketentuan- ketentuan ini dan dengan sendirinya semua ketentuan dalam undang-undang ini berlaku

Pasal 11 dan 12. Sudah jelas.