Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;

penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-anggaran untuk 1955. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik I

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1955. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO. Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE. Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1955. Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO. MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1955 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM Berdasarkan pasal 19 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang- undang N

11 tahun 1953 Lembaran Negara N

40/1953), Pemerintah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melampaui batas uang muka pada Bank Indonesia, yang menurut ayat 2 pasal itu ditetapkan setinggi-tingginya 3O% dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran, yang mendahului tahun anggaran pada waktu mana Pemerintah meminta uang muka itu kepada B

Adapun alasan-alasan Pemerintah hendak melampaui batas uang muka tersebut di atas, adalah seperti diuraikan di bawah

Berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1955, yang akan menyatakan deficit sebesar bulat R

2.500 juta dan karena hutang Negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat R

4,6 milyard, maka Pemerintah menganggap perlu mengambil tindakan agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang

Supaya dapat dinyatakan dengan tegas, apa isi persetujuan yang dimintakan kepada DPR itu, maka pertama-tama harus ditentukan dasar yang konkrit untuk menghitung batas 30%

Kata-kata dalam Undang-undang hanya menyebut "penghasilan Negara", sehingga memberikan keleluasaan bagi pelbagai

Penghasilan Negara itu misalnya dapat diartikan penerimaan termasuk pendapatan di luar anggaran, atau penerimaan sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran ataupun hanya sebagian dari penerimaan yang disebut terakhir

Masing- masing pendapat itu memberikan dasar perhitungan yang

Setelah dipertimbangkan dengan saksama, Pemerintah merasa menemukan jiwa dan maksud Undang-undang itu sebaik-baiknya dengan mengambil sebagai dasar: penerimaan sebagaimana ditetapkan di dalam

Ukuran ini adalah yang paling objektip, oleh karena memperluas atau mempersempit dasar itu akan senantiasa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan subjektip tentang apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan ke dalam ukuran

Jika batas itu didasarkan pada penerimaan yang telah ditetapkan di dalam sesuatu anggaran, maka batas itu ada jelas untuk siapapun, sehingga tidaklah mungkin ada pengertian

Menurut dasar tersebut di atas maka batas untuk 1955 akan berjumlah 30% dari hasil anggaran penerimaan 1954. Hasil sementara dari penerimaan 1954 belum diketahui selengkapnya, sedangkan rancangan anggaran induk 1954 menyatakan penerimaan sebesar bulat R

10.970

Hasil dari anggaran induk serta anggaran tambahan diduga akan melebihi jumlah rancangan itu, akan tetapi kira-kira tidak akan lebih dari R

12

Berhubung dengan itu batas (30%) untuk 1955 tidak akan lebih dari R

3,5 milyard, akan tetapi jumlah ini sekarang belum dapat dihitung dengan

Selanjutnya perlu ditentukan untuk jumlah mana Pemerintah akan minta persetujuan DPR untuk melampaui batas menurut Undang-undang

Menurut pendapat Pemerintah, adalah logis, bahwa pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan dengan undang-undang tidak dihalang-halangi karena dibatasinya dengan keras cara pembiayaannya khusus, yang lazim dilakukan dengan mengambul kredit pada Bank Indonesia secara rekening-

Sesungguhnya guna membiayai anggaran ada juga jalan lain daripada meminjam pada Bank Indonesia, misalnya pengadakan pinjaman dan surat perbendaharaan, akan tetapi tindakan-tindakan itu baru akan benar-benar membawa manfaat, jika dan sepanjang tindakan-tindakan itu praktis dapat juga

Oleh karena anggaran untuk tahun 1954 dan tahun 1955 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah hanya dapat memperhatikan hasil yang nyata dari pembiayaan anggaran 1953 dan 1954 selama masa 1 Juli 1953 - 31 Desember 1954, yang mengakibatkan hutang kepada Bank Indonesia sebesar bulat R

4,6

Selanjutnya, mengingat akan deficit anggaran tahun 1955, yang dirancangkan sebesar R

2.500 juta, maka dengan tidak memperhitungkan tindakan-tindakan keuangan luar biasa, hutang pada Bank Indonesia pada akhir 1955 dapat dikira-kirakan akan meningkat sampai pada bulat R

7,1

Berdasarkan yang tersebut di atas, Pemerintah minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melampaui batas uang muka yang ditetapkan untuk 1955 menurut pasal 19 ayat 2 Undang-undang termaksud di atas, sehingga pada akhir 1955 hutang pada Bank Indonesia boleh berjumlah sebesar-besarnya bulat R

7,1 milyard, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum R

7,1 milyard itu dapat dikurangi dengan hasil- hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu:

penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;

penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran tambahan untuk 1955. Yang tersebut pada sub b berarti, bahwa tidak akan diajukan anggaran tambahan, jika pengeluaran yang bersangkutan tidak dapat dibiayai dari tambahan

Sudah tentu Pemerintah masih dapat sekali lagi minta persetujuan DPR untuk melampaui batas uang muka tersebut, akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak mengehndaki tindakan sedemikian itu.