Daftar Peraturan Pemerintah
Menampilkan urutan 2091 s.d. 2100 dari 4982 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 2091 | Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil | No. 96 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2092 | Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha | No. 95 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2093 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri | No. 94 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2094 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I | No. 93 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2095 | Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | No. 92 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2096 | Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta | No. 91 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2097 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II | No. 90 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2098 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 | No. 89 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2099 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV | No. 88 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |
| 2100 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman | No. 87 Th. 2000 | Peraturan Pemerintah |