Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

Kesiapsiagaan Nasional;

Kontra Radikalisasi; dan

Deradikalisasi. Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional Paragraf 1 Umum Pasal 3 (1) Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian/ lembaga

(21 Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi BNPT. (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21, BNPT melakukan:

rapat koordinasi;

pertukaran data dan informasi; dan

monitoring dan

(41 Rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan

pemberdayaan masyarakat;

peningkatankemampuanaparatur;

pelindungan dan peningkatan sarana prasarana;

pengembangan kajian Terorisme; dan

pemetaan wilayah rawan paham radikal T

Paragraf 2 Pemberdayaan Masyarakat Pasal 5 (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meningkatkan kapasitas kelembagaankelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;

memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan

pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberdayaan (21 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan

BNPT; dan

kementerian/lembagaterkait. Pasal 7 Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh BNPT dilakukan dalam bentuk:

pendidikan dan pelatihan terpadu;

pelatihan gabungan; dan

pelatihan

Pasal 8 (1) Pendidikan dan pelatihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertujuan untuk:

meningkatkan kemampuan aparatur dalam pencegahan Terorisme dan merespon segala bentuk ancaman Terorisme;

meningkatkan

meningkatkan fungsi aparatur intelijen untuk meminimalisir kejadian teror; dan

meningkatkan sinkronisasi dan keq'a sama pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam pencegahan T

Al ^BNPT ^men5rusun ^kurikulum, ^metode, ^dan ^modul pendidikan dan pelatihan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan kementerian / lembaga

Pasal 9 (1) Pelatihan gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal T huruf b mempakan pelatihan antarkementerian/ lembaga terkait yang bertujuan untuk:

menyinkronkan tugas dan fungsi kementerianf lembaga dalam upaya pencegahan Terorisme;

meningkatkan kemampuan aparatur; dan

sinergisitas antarkementerian/lembaga

(21 Pelatihan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

Pasal 10 (1) Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pelatihan bersama dengan negara lain yang bertujuan untuk:

meningkatkankemampuanaparatur;

meningkatkan pengetahuan tentang strategi pencegahan Terorisme tingkat nasional, regional, dan global; dan

meningkatkan pengawasan wilayah

Pasal 1 1 Pasal 1 1 Ketentuan mengenai kurikulum, metode, dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu, serta bentuk dan tata cara pelaksanaan pelatihan gabungan dan pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan BNPT. Pasal 12 (1) Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(21 Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga berkoordinasi dengan BNPT. Paragraf 4 Pelindungan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pasal 13 (1) Pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas

standar minimum pengamanan;

kriteria dan parameter; dan

e

(41 BNPT melakukan sosialisasi terhadap pedoman pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 14 (1) Guna memaksimalkan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, kementerian/lembaga dapat melaksanakan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan kementerian/ lembaga masing-

(21 Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;

penyediaanperlengkapanpendukungoperasional;

pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan

kegiatan peningkatan lain sesuai

Paragraf 5 Pengembangan Kajian Terorisme Pasal 15 Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk:

merumuskan strategi nasional pencegahan Terorisme;

memahami perkembangan konsep pencegahan Terorisme; dan

studi perbandingan penanganan kasus Terorisme. Pasal 16 Pasal 16 (1) Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh BNPT dan/atau kementerian/ lembaga

(21 Dalam melaksanakan pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dan/atau kementerian/lembaga terkait dapat bekerja sama dengan pusat kajian dan lembaga

Paragraf 6 Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme Pasal 18 Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme bertujuan untuk:

mengetahui wilayah rawan paham radikal Terorisme; b c menentukan kriteria tingkat ancaman serangan Terorisme dan eskalasi tingkat ancaman; dan menentukan arah

Pasal 19 (1) Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT. (2) Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme;

inventarisasi jaringan atau kelompok Terorisme; dan/atau

pertukaran data dan informasi antara kementerian/ lembaga terkait dengan BNPT. (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT melakukan:

analisis pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme;

penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; dan

penJrusunan hasil pemetaan ke dalam sistem informasi wilayah rawan paham radikal T

Pasal 20 (1) Hasil pemetaan wilayah Terorisme bersifat

paham radikal rawan (2) Hasil (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses berdasarkan persetujuan Kepala BNPT. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari kementerian/

alasan permintaan;

^jenis data dan informasi yang diminta; dan

^jangka waktu pemenuhan

Pasal 22 (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme. (2) Orang (21 Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:

memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme;

memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme;

memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau

memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal T

Pasal 23 (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:

kontra narasi;

kontra propaganda; atau

kontra

PasaL 24 Pasal 24 Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

pen5rusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;

penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;

penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;

sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan;

pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;

kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal Terorisme;

sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;

pelatihan menJrusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;

penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme; dan/atau

bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokaI. Pasal 25 Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

penggalangan;

pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal Terorisme; c d e trRES IDEN REPUBLIK INDONESIA pemantaltan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal Terorisme; pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Pasal 26 Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme;

penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;

penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau

bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Pasal 27 Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT. Bagian Keempat Deradikalisasi Paragraf 1 Umum Pasal 28 Deradikalisasi dilakukan kepada:

tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme; dan

mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal T

Pasal 29 (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Kejaksaan Republik Indonesia; dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pelaksanaan. (3) Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT. (41 Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh

(21 Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dapat mengikutserLakan pihak swasta dan

Paragraf 2 Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Pasal 3 1 Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan:

identifikasi dan penilaian;

rehabilitasi;

reedukasi; dan

reintegrasi

Pasal 32 (1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

identifikasi dan penilaian awal; dan

identifikasi dan penilaian

(21 Identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada

Pasal 33 (1) Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:

inventarisasi data tersangka;

wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan

pengolahan

identitas tersangka;

profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;

keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;

analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan

rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial. (3) Laporan sebagaimana ^dimaksud ^pada ^ayat ^(21 ditindaklanjuti untuk ^menentukan ^tahapan rehabilitasi, reedukasi, ^atau ^reintegrasi ^sosial' Pasal 34 (1) Identifikasi dan ^penilaian ^lanjutan ^dilaksanakan dengan cara:

monitoring dan evaluasi ^perilaku ^terdakwa, terpidana, atau naraPidana;

wawancara, ^pengamatan, dan ^klarifikasi;

pengolahan data; ^dan

analisis risiko dan analisis ^

(21 Hasil identifikasi dan ^penilaian ^sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1) ^dicantumkan dalam ^laporan yang memuat paling sedikit:

profil psikologis terkait ^persepsi, ^motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan ^terhadap paham radikal Terorisme;

keterlibatan, ^peran dan ^posisi ^dalam jaringan atau kelompok Terorisme;

perkembangan sikap dan ^perilaku;

hasil analisis risiko dan ^analisis ^kebutuhan; ^dan

rekomendasi rehabilitasi, ^reedukasi, ^atau reintegrasi

Pasal 35 Hasil identifikasi dan ^penilaian awal ^sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ^(21 ^dilampirkan ^dalam berkas perkara untuk menjadi ^pertimbangan ^dalam pemeriksaan di

Pasal 36 (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat berbentuk:

konseling individu; dan

pelaksanaan kelas

(21 Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-

ceramah/kuliahumum;

diskusi;

pembinaan dan pendampingan;

penyuluhan/sosialisasi; dan/atau

praktik

Pasal 37 (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, danf atau aparat penegak

(21 Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (

istri/suami;

anak;

orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau

anggota keluarga

Pasal 59 Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat

Pasal 60 (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan pada saat dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan

secara langsung; atau

b

Pasal 61 (1) Pemberian Pelindungan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a ditentukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, danf atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

(21 Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan paling sedikit:

waktu Pelindungan; dan

bentuk P

Pasal 62 (1) Pemberian Pelindungan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditentukan berdasarkan surat permintaan dari instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan kepada BNPT. (2) BNPT wajib memberitahukan permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat permintaan

Pasal 63 Dalam waktu paling lama lx24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan Pelindungan. Pasal 64 Pasal 64 Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diberikan dalam bentuk:

Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

kerahasiaan identitas; dan

bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

Pasal 65 (1) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keda penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan berdasarkan pemberitahuan dari BNPT. (2) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme, Pelindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari BNPT. (21 Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Pelindungan tempat tinggal;

Pelindungan dengan menggunakan sarana khusus; dan/atau

bentuk lain sesuai dengan kondisi dan

Pasal 67 (1) BNPT melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kerawanan dalam pemberian P

Pasal 68 (1) Pelindungan yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dapat dihentikan berdasarkan:

permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan melalui instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan; atau

penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNPT bahwa Pelindungan tidak diperlukan

(21 Penghentian pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberitahukan secara tertulis oleh BNPT kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sebelum pemberian Pelindungan

Pasal 69 (1) Dalam hal diperlukan, Pelindungan yang sudah dihentikan dapat diberikan

Pasal 70 Dalam hal Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pelindungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ^juga dihentikan. Pasal 71 Instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dapat membuat standar operasional prosedur mengenai permintaan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya di lingkungan masing-

Pasal 72 Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang diberikan kepadanya. Pasal 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Pelindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya diatur dengan Peraturan BNPT. BAB IV PENDANAAN Pasal 74 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan serta pembentukan sistem data dan informasi bersumber dari:

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi penanggulangan Terorisme. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tallun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 77 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 78 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2019 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2Ol9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OIg NOMOR 217 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2OI9 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PEI{YIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN I. UMUM Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, narnun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang

Dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari Pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D telah mengatur mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan D

Kesiapsiagaan Nasional merupakan langkah pemerintah gLrna menciptakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana T

Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal T

Kontra Radikalisasi merupakan upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dapat kembali ke

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam arti Pencegahan Tindak Pidana Terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian / lembaga terkait, narnun dapat melibatkan masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT. Dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan T

Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antarkementerianf lembaga guna memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana T

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta

Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana T

Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO3 tersebut, belum mengatur Pelindungan terhadap petugas

Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang melakukan pembinaan terhadap narapidana Tindak Pidana Terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI8 untuk mendapatkan Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku Tindak Pidana Terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, danf atau harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup ^

Pasal 2 Cukup ^

Pasal 3 Cukup ^jelas Pasal 4 Cukup ^jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "kelompok dan organisasi masyarakat" antara lain organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat lainnya" antara lain penguatan ketahanan keluarga dan pemberd ayaan usaha kecil

Ayat (2) Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Cukup ^

Ayat (4) Cukup ^

Pasal 6 Yang dimaksud dengan "aparatur" meliputi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik I

Pasal 7 Cukup ^

Pasal 8 Cukup

Pasal 9 Cukup ^jelas Pasal 10 Cukup ^jelas Pasal 1 1 Cukup ^

Pasal 12 Cukup ^

Pasal 13 Cukup ^

Pasal 14 Cukup ^jelas Pasal 15 Cukup ^

Pasal 16 Ayat (1) Cukup

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" misalnya lembaga kajian Terorisme di perguruan

Ayat (3) Cukup ^

Pasal 17 Cukup ^jelas Pasal 18 Cukup ^

Pasal 19 Cukup

Pasal 20 Cukup ^

Pasal 2 1 Cukup jelas Pasal 22 Cukup ^

Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara langsung" antara lain dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan

Yang dimaksud dengan "secara tidak langsung" antara lain dilakukan melalui buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, dan

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, organisasi pelajar, dan organisasi

Ayat (3) Cukup ^

Ayat (a) Cukup ^

Pasal 24 Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Huruf f Cukup ^

Huruf g Cukup ^

Huruf h . Huruf h Cukup ^

Huruf i Cukup ^

Huruf j Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 25 Huruf a Yang dimaksud dengan "penggalangan" adalah upaya untuk mengubah cara pandang dan sikap radikal Terorisme orang atau kelompok orang sesuai dengan yang

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Pasal 26 Huruf a Cukup ^

Huruf b Yang dimaksud dengan "potensi" adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya radikal Terorisme melalui orang, barang, atau dana yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan radikal T

Huruf c Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup

Huruf e Cukup ^

Huruf f Cukup ^

Pasal 27 Cukup ^jelas Pasal 28 Cukup

Pasal 29 Cukup ^

Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" antara lain suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang terlibat organisasi Terorisme di negara asing atau orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga" antara lain:

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM;

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

kementerian yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang agama;

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; dan/atau

Tentara Nasional I

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak swasta" antara lain pelaku usaha, badan usaha, dan usaha mikro kecil

Pasal 31 Dalam ketentuan ini "tahapan" ditentukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian, untuk menentukan yang bersangkutan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, tetap, atau kembali ke tahap

Pasal 32 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (21 Cukup ^

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "sesuai kebutuhan" adalah identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan dengan melihat perkembangan perubahan perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana. Pasal 33 Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "data tersangka" arttara lain identitas tersangka, identitas keluarga tersangka, dan/atau rekam ^jejak

Huruf b Yang dimaksud dengan "klarifikasi" adalah menggali informasi dan mencocokkan data tersangka kepada kementerian/lembaga dan pihak lain

Huruf c Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Cukup ^

Pasal 34 Cukup ^

Pasal 35 Cukup ^

Pasal 36 Cukup ^jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (21 Cukup ^

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kartu pembinaan" adalah catatan yang memuat informasi dan perkembangan pelaksanaan D

Ayat (a) Cukup ^

Ayat (5) Cukup ^

Ayat (6) Cukup ^

Pasal 38 Cukup ^jelas Pasal 39 Cukup ^jelas Pasal 40 Cukup ^

Pasal 4 1 Cukup ^

Pasal 42 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup

Huruf d Huruf d Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Huruf f Cukup ^

Huruf g Cukup ^

Huruf h Cukup ^

Huruf i Yang dimaksud dengan "kegiatan sosial" adalah kegiatan yang dilakukan untuk membaurkan atau mengenalkan kembali tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dengan masyarakat, misalnya kunjungan masyarakat ke dalam olembaga pemasya r akatan I rumah tahanan negara atau kerja bakti di lingkungan

Pasal 43 Cukup ^

Pasal 44 Yang dimaksud dengan "fasilitas pembinaan terpadu lintas kementerian/lembaga" adalah sarana dan prasarana pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian/ lembaga

Pasal 45 Cukup ^jelas Pasal 46 Cukup ^jelas. Pasal 47 Pasal 47 Cukup ^jelas Pasal 48 Cukup ^

Pasal 49 Cukup ^

Pasal 50 Huruf a Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja" antara lain pertanian, peternakan, perikanan, otomotif, elektronik, usaha kecil menengah, dan

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Pasal 51 Cukup ^

Pasal 52 Cukup ^

Pasal 53 Cukup ^

Pasal 54 Cukup ^

Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup ^

Pasal 57 Cukup ^

Pasal 58 Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Yang dimaksud dengan "orang-orang yang tinggal serumah" adalah orang selain istri/suami/anak yang tinggal satu rumah dengan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

Huruf d Yang dimaksud dengan "anggota keluarga lainnya" adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dengan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

Pasal 59 Cukup ^jelas Pasal 60 Cukup ^jelas Pasal 61 Cukup ^

Pasal 62 Cukup ^

Pasal 63 C.ukup ^jelas Pasal 64 Cukup

Pasal 65 Cukup

Pasal 66 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Huruf a Cukup ^

Huruf b Yang dimaksud dengan "sarana khusus" antara lain senjata api dan rompi anti

Huruf c Cukup

Pasal 67 Cukup ^

Pasal 68 Cukup ^jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup

Pasal 72 Cukup ^

Pasal 73 Cukup ^

Pasal T4 Cukup jelas Pasal 75 Cukup ^jelas. Pasal 76 Pasal 76 Cukup

Pasal,77 Cukup

Pasal 78 Cukup jelas.