Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ^60 TAHUN ^2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Perafuran Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSI(AN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT I^AINMA, DAN PEMBERITAHUAN KEGI/fAN POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Surat Izin adalah pemyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.
Surat . 2. 3. 5. 6.
Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung ^jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; dan
pemberitahuankegiatanpolitik. BAB II BAB II KEGIATAN KERAMAIAN UMUM DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan pasal 3 Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
keramaian;
tontonan untuk umum; dan
arak-arakan di ^jalan
Pasal 4 Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-
Bagian Kedua Tata Cara Perizinan Pasal 5 Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan ^kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat
Pasal 6 (1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan
(21 Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1) berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. (3) Dalam . (3) (4) (1) (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berska.la internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan
Dalam hal permohonan izin ndak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Kapolri atau pejabat polri yang Berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan. Pasal 7 Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memuat paling sedikit:
tujuan dan sifat kegiatan;
tempat dan waktu penyelenggaraan;
jumlah peserta atau undangan; dan
penanggung jawab
Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:
daftar susunan panitia penyelenggara;
persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
pemyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-
Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin sebagaipslla dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Untuk permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada
Dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dan ayat (2), pejabat Polri Yang Berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi. (3) (4) (s) Pasal 8 pasal 8 Setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pejabat polri yang Berwenang meiakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak
Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terdapat permasalahan, pejabat polri yang Berwenang memberikan Surat lzin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
(21 Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara
Pasal 10
Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri. (1) (2) Bagian Ketiga Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pasal 12 Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak
Pasal 13 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pasal 14 Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa
Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) (2) (s) pasal lS Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan peraturan Kapolri. BAB III BAB III KEGIATAN POLITIK Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Politik Pasal 16 Bentuk kegiatan politik meliputi:
kampanye pemilihan umum;
pawai yang bermuatan politik;
penyebaran pamflet yang bermuatan politik;
penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan
bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 17 Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang B
Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
Bagian Kedua Tata Cara Pemberitahuan Pasal 18 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal lZ disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan politik
pasal 19 (l) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal lg paling sedikit memuat:
bentuk kegiatan; (1) (21
maksud dan tujuan kegiatan;
tempat dan waktu kegiatan;
jumlah peserta dan jumlah kendaraan;
pembicara; dan
penanggung jawab
(21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
proposal; b, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga organisasi/ badan hukum;
identitas diri penanggung jawab kegiatan;
daftar susunan pengums untuk organisasi/badan hukum;
persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
rekomendasi instansi terkait jika diperlukan;
paspor dan visa bagi pembicara orang asing;
denah rute yang akan dilaluijika kegiatan tersebut berupa pawai; dan
undangan jika kegiatan mengundang pejabat
Pasal 20 (1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah menerima pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan
Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan
Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP. untuk (3) (4t Pasal 21 (3) (41 Pasal 21 (l) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat polri yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk:
menunda kegiatan;
memindahkan lokasi kegiatan;
mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau
mengurangi sebagian
Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan politik. Pasal 22 Dalam hal timbul gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan politik yang telah diterbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan kepada penyelenggara untuk menghentikan, menunda dan/atau memindahkan lokasi kegiatan
Pasal 23 Dalam hal penyelenggara atas inisiatif sendiri membatalkan kegiatan, menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara, dan/atau mengurangi sebagian kegiatan politik harus memberitahukan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan
Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberitahuan kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam ^pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan K
BAB IV. BAB IV PENDANAAN pasal 25 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peizinan, pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja N
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri Yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat lzin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 2T Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Surat Izin dan STTP yang telah diterbitkan tetapi kegiatan belum dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku; dan
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 28 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
- il- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017
JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 20i7 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 3T 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK I, UMUM undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 416g) pasal ls ayat(2) huruf a dan huruf d, menyatakan bahwa polri berwenang untuk membe r*an izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan
Adanya wewen€rng tersebut merupakan bentuk pelayanan polri untuk menjamin terbinanya ketentraman, keamanan, ketertiban masyarakat, dan tegaknya
Permohonan izin atas suatu kegiatan keramaian umuln, kegiatan masyara-kat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat polri Yang Berwenang merupakan bentuk komunikasi pelayanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan
oleh karena itu, setiap permohonan izin kegiatan keramaian dan kegiatan masyaral<at lainnya yang disampaikan kepada pejabat Polri Yang Berwenang perlu memuat paling sedikit tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan paring sedikit daftar susunan panitia penyelenggara, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait, dan pemyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agarna, nonna kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-
sedangkan unfuk setiap pemberitahuan kegiatan politik paling sedikit memuat bentuk kegiatan, maksud dan tqiuan kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, jumlah peserta dan jumlah kendaraan, pembicara dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan proposal, anggaran dasar/anggaran rumah tangga untuk organisasi/ badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar
II. *, ", J.Tnt t,',?Sf; *. r, o -2- susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait jika diperlukan, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, denah rute yang akan dilalui jika kegiatan tersebut berupa pawai, dan undangan jika kegiatan mengundang pejabat
Dalam rangka penerbitan Surat Izin, pejabat polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak
sedangkan dalam penerbitkan srrp, pejabat polri yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran yang
Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan
Untuk memberikan kemudahan pelayanan polri kepada masyarakat, setiap permohonan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, atau pemberitahuan kegiatan politik disampaikan kepada pejabat Polri Yang Berwenang sesuai Daerah Hukum Kepolisian dimana kegiatan tersebut
Kesadaran dan tanggung jawab semua pihak baik dalam proses perizinan, dan pemberitahuan maupun pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan lancar dengan memperhatikan kepentingan dan hak orang lain demi tetap tegaknya hukum serta menjunjung tinggi hak asasi
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup
Pasal 2 Cukup ^
Pasal 3 Yang dimaksud dengan "kegiatan keramaian umum,, adalah kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum P
Pasal 4 Yang dimaksud dengan ^,kegiatan masyarakat lainnya,, adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum pidana. Pasal 5 *. " u J.Tnt t",?otf; *.., o -3- Pasal 5 Cukup
Pasal 6 Ayat (1) Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, izin diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut meliputi lebih dari I (satu) kecamatan izin diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/ Kota (Polres/ ta). Kegiatan yang dilakukan dalam tingkup kabupaten/kota, izin diajukan kepada Kepolisian Resor/ Kota (polres/ta), jika kegiatan meliputi lebih dari I (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, izin diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah (polda). Jika kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam Provinsi yang berbeda, izin diajukan ke tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, izin diajukan ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari I (satu) provinsi, izin diajukan ke Mabes P
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan berskala nasional" adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang pesertanya berasal dari beberapa
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kegiatan berskala internasional" adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang mengikutsertakan orang
Ayat (a) Cukup ^jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup
Ayat (2) Huruf a Cukup ^
Huruf b ."uJintt,',?55.r,o -4- Huruf b Cukup ^
Huruf c Yang dimaksud dengan "rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait" adalah pertimbangan tertulis dari instansi atau organisasi yang mempunyai kewenangan dengan substansi
Huruf d Cukup ^
Ayat (3) Cukup ^
Ayat (4) Cukup ^
Ayat (s) Cukup ^
Pasal 8 Yang dimaksud dengan "melakukan koordinasi dengan instansi terkait" adalah mempertimbangkan pendapat atau masukan dari kementerian/lembaga yang terkait, baik yang disampaikan secara lisan maupun
Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, misalnya penanggung jawab objek yang akan dijadikan tempat kegiatan atau tokoh masyarakat. Pasal 9 Ayat (l) Cukup ^
Ayat (2) Cukup ^
Ayat ^(3) Cukup
Ayat (4) *. ", Jint t,',?otf; * . r, o -5- Ayat (4) Alasan penolakan dapat berupa tidak dipenuhinya administrasi, bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
Pasal lO Yang dimaksud dengan "perubahan terhadap kegiatan yang telah diajukan" antara lain perubahan tempat, waktu, dan/atau jumlah
Pasal 1i Cukup ^
Pasal 12 Cukup ^
Pasal 13 Yang dimaksud dengan ^utindakan kepolisian" adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman
Pasal 14 Cukup
Pasal i5 Cukup ^
Pasal 16 Cukup ^
Pasal 17 Ayat (1) Cukup
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "di lingkungan sendiri" adalah kegiatan politik yang diselenggarakan di kantor partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 18 *. ", J.T,i ^=,',?Sf; *. r, o -6- Pasal 18 Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Resor/ Kota (Polres/ ta), jika kegiatan meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Apabila kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam provinsi yang berbeda, pemberitahuan diajukan ke tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, pemberitahuan diajukan ke tingkat Polda, ^jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke Mabes P
Pasal 19 Cukup ^
Pasal 20 Cukup ^
Pasal 21 Cukup ^
Pasal 22 Cukup ^
Pasal 23 Cukup ^
Pasal 24 Cukup ^
Pasal 25 Cukup ^
Pasal 26 Cukup ^jelas. Pasal 27 REP q.# Pasal 28 Cukup ^jelas.