Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang :

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat: Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari:

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; dan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi juga jasa:

pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan; dan

pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara. (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara ditambah perkalian 10% (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan Listrik Negara. Pasal 3 (1) Selain jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e meliputi juga:

royalti atas lisensi paten yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan; dan

kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Pasal 4 (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f meliputi juga:

pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang berasal dari kerja sama;

pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II, dan prajabatan golongan III bagi Calon Pengawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

pendidikan dan pelatihan the Basic Safety Training Program , Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats, Advanced Fire Fighting, Medical First Aids, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Instansi Pembina pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. Pasal 5 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas. Pasal 6 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar. (2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokkan skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 7 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa pungutan hasil perikanan untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan. (3) Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional. Pasal 8 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengadaan es dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan faktor X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 9 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B. (2) Ketentuan mengenai kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 10 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa izin pelaksanaan reklamasi komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan, izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan, dan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor E sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Ketentuan mengenai besaran faktor E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan . Pasal 11 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa izin pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil terluar dan izin pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan faktor S sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Ketentuan mengenai besaran faktor S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 12 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang berasal dari jasa hasil pengembangan teknologi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi. (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 13 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berupa pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, jasa pelaksanaan ujian profesi dan hasil samping kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi. (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 14 (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan berupa penerimaan pendidikan dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada siswa atau taruna yang tidak mampu secara ekonomi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 15 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 16 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238); dan

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623), dinyatakan masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 17 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 225 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I. UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup

Ayat (2) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: Tarif = Tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ayat (3) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi milik pelabuhan adalah sebagai berikut: Tarif = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN). Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Yang dimaksud dengan “laut lepas” adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “faktor X” adalah Faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam, bahan-bahan kimia, dan operasional mesin. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari izin pelaksanaan reklamasi komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan, izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan dan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru adalah sebagai berikut: Tarif = Nilai nominal sebagaimana dalam Lampiran + E Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah sebagai berikut:

Izin pelaksanaan reklamasi komersil baru Tarif = Rp27.550.000,00 + E

Izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan Tarif = Rp12.000.000,00 + E

Izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru Tarif = Rp15.550.000,00 + E

Izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan Tarif = Rp1.555.000,00 + E

Izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru Tarif = Rp111.800.000,00 + E Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem dari ekosistem terganggu akibat kegiatan

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut: Tarif = Persentase sebagaimana dalam Lampiran x S Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah sebagai berikut:

Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tarif = 1% x S

Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Tarif = 5% x S Yang dimaksud dengan “faktor S” adalah nilai valuasi sistem lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis valuasi dari subsistem lingkungan yang terganggu akibat kegiatan pengelolaan

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5745 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP A. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Baru atau Perubahan 1. Izin Usaha Perikanan Untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan:

Jaring Lingkar Bertali Kerut ( with Purse Lines/Purse Sine ) 1) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal per GT R

41.650,00 2) Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal per GT R

44.800,00 3) Pukat cincin grup pelagis kecil yang dioperasikan dalam satuan armada per GT R

48.300,00 4) Pukat cincin grup pelagis besar yang dioperasikan dalam satuan armada per GT R

58.500,00

Pukat Tarik Berkapal ( Boat or Vessel Seines ) Payang per GT R

23.450,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

Pukat Hela ( Trawls ) 1) Pukat hela dasar berpapan ( Otter Trawls ) per GT R

267.750,00 2) Pukat hela dasar udang/pukat udang ( Shrimp Trawls ) per GT R

267.750,00 3) Pukat hela Pertengahan berpapan ( Otter Trawls )/Pukat Ikan per GT R

244.125,00

Jaring Angkat ( Lift Nets ) Bouke Ami per GT R

35.000,00

Falling Gear Jala jatuh berkapal ( Cast Net ) per GT R

35.000,00

Jaring Insang ( Gillnets and Entangling Nets ) 1) Jaring Liong Bun per GT R

29.900,00 2) Jaring Gillnet Oseanik per GT R

39.000,00

Perangkap ( Traps ) 1) Bubu ( Pots ) per GT R

46.800,00 2) Pukat labuh ( Long Bag Set Net ) per GT R

21.350,00

Pancing ( Hook and Lines ) 1) Pancing ulur per GT R

24.700,00 2) Pancing berjoran per GT R

24.700,00 3) Huhate per GT R

24.700,00 4) Huhate Mekanis per GT R

24.700,00 5) Squid Angling per GT R

25.550,00 6) Squid Jigging per GT R

26.000,00 7) Rawai Dasar ( Set Longlines ) per GT R

32.500,00 8) Rawai Hanyut ( Driftnet Longlines )/Rawai tuna per GT R

44.200,00 9) Rawa Hanyut ( Driftnet Longlines )/Rawai Cucut per GT R

40.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2. Izin Kapal Pengangkut Ikan Dalam Negeri Baru atau Perpanjangan

Kapal Pengangkut Ikan Tunggal per GT per tahun R

15.000,00

Kapal Pengangkut Ikan Tunggal Perusahaan Non- Perikanan per GT per tahun R

17.500,00

Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan dalam satuan Armada (termasuk Kapal Pengolah Tepung Ikan) per GT per tahun R

20.000,00

Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Kapal Lampu) 1) PSPK per GT per tahun R

48.300,00 2) PSPB per GT per tahun R

58.500,00 3. B Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan

Kapal Pengangkut Ikan Tunggal per GT per tahun R

25.000,00

Kapal Pengangkut Ikan tunggal Perusahaan Non- Perikanan per GT per tahun R

27.500,00

Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan dalam satuan Armada (termasuk Kapal Pengolah Tepung Ikan) per GT per tahun R

30.000,00

Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan (Kapal Lampu) 1) PSPK per GT per tahun R

58.300,00 2) PSPB per GT per tahun R

68.500,00 4. B Izin Pemasangan Rumpon Baru atau Perpanjangan per unit per tahun R

2.000.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF B. 2 Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Atas Izin Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan Baru atau Perpanjangan 1. Skala Kecil per tahun R

5% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal 2. Skala Menengah per tahun R

10% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal 3. Skala Besar per tahun R

25% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal C. Jasa Pelabuhan Perikanan 1. Jasa Tambat Labuh

Jasa Tambat dan Labuh Untuk Kapal Berukuran >30 GT 1) Tambat >30 GT (Kapal Perikanan Samudera/ ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pengolah Ikan, dan Kapal Lampu) a) Pelabuhan Perikanan Samudera per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

750,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

500,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF c) Pelabuhan Perikanan Pantai per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

750,00 2) 2 Labuh >30 GT (Kapal Perikanan Samudera/ ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan). a) Pelabuhan Perikanan Samudera per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

500,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

300,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per meter panjang kapal per 1/4 etmal R

200,00

b Jasa Tambat dan Labuh Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT.

Kapal Berukuran ≤5 GT per kapal per etmal R

0,00 2) Kapal Berukuran >5 GT sampai dengan 10 GT per kapal per etmal R

2.000,00 3) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT per kapal per etmal R

2.500,00 4) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT per kapal per etmal R

3.000,00 5) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT per kapal per etmal R

3.500,00 6) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT per kapal per etmal R

4.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

Kapal Non Perikanan 1) Jasa Tambat a) Pelabuhan Perikanan Samudera per meter panjang kapal per etmal R

5.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per meter panjang kapal per etmal R

3.000,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per meter panjang kapal per etmal R

2.000,00 2) ^Jasa Labuh per meter panjang kapal per etmal R

1.000,00

C Kapal Rusak (Floating Repair) , menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik Dock per GT kapal per etmal R

3.000,00

Kapal Bertambat/Berlabuh diatas batas max 30 etmal per GT kapal per etmal R

4.000,00

Kapal Penelitian, Kapal Latih dan kapal Pemerintah sejenis yang tidak diusahakan per GT kapal per etmal R

0,00

f Kapal Patroli, Kapal Bea Cukai, Kapal Perang dan kapal-kapal Pemerintah sejenisnya, dan kapal yang dalam proses hukum per GT kapal per etmal R

0,00 2. Jasa Pengadaan Es

Pelabuhan Perikanan Samudera per Kg R

200,00 + X

Pelabuhan Perikanan Nusantara per Kg R

150,00 + X

Pelabuhan Perikanan Pantai per Kg R

150,00 + X 3. Jasa Pengadaan Air

Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan 1) melalui pipa di dermaga/tempat pelelangan ikan dan tempat lainnya per liter R

15,50 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2) melalui Perahu air per liter R

75,50

Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per liter R

Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (10% x TPDAM)

Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI per liter R

Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)

Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui Perahu air per liter R

60,00 + Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM) 4. Jasa Penggunaan Cold Room, Freezer, dan Cold Storage

Ruang Dingin ( Cold Room ) per Kg per hari R

20,00 + Tarif PLN

Pembekuan ( Freezer ) per Kg per hari R

500,00 + Tarif PLN

Gudang Beku __ ( Cold Storage) per Kg per hari R

20,00 + Tarif PLN 5. Jasa Penggunaan

Kapal 1) Jasa Kapal Inspeksi per jam R

550.000,00 2) Jasa Kapal Keruk per jam R

550.000,00 3) Jasa Kapal Tunda per jam R

550.000,00 4) Ponton per jam R

100.000,00

Kendaraan 1) Jasa Forklift a) di kawasan Pelabuhan per jam R

100.000,00 b) di dalam gedung Cold Storage per Kg per sekali angkut R

10,00 2) Crane Truck per jam per unit R

150.000,00 3) Dump Truck per jam per unit R

75.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 4) Kendaraan Berpendingin per hari R

300.000,00 5) Kendaraan Tanki Air per trip R

75.000,00 6) Pick Up per jam per unit R

40.000,00

Alat 1) Jasa tangki BBM dan Instalasinya per m³ R

5.000,00 2) Jasa tangki air dan Instalasinya per m³ R

2.000,00 3) Jasa Alat a) Gerobak per jam per unit R

300,00 b) Keranjang Bambu/Rotan per jam R

200,00 c) Keranjang Plastik ( Trays ) per jam R

250,00 d) Peti Ikan ( Cool Box ) per jam R

5.000,00 e) Penghancur Es ( Ice Cruiser ) per Kg es R

1.000,00 f) Timbangan Ikan per hari R

10.000,00 g) Meja Sortir Ikan per jam per unit R

500,00 h) Komunikasi (SSB) per jam R

7.000,00 i) Excavator / Back Hoe per jam per unit R

350.000,00

b Jasa Dock 1) Naik atau Turun Kapal a) Kapal Perikanan per GT per sekali naik atau persekali turun R

20.000,00 b) Kapal Non Perikanan per GT per sekali naik atau persekali turun R

50.000,00 2) Jasa Penggunaan Tempat Perbaikan Kapal a) Kerusakan Ringan per GT per hari R

1.000,00 b) Kerusakan Sedang per GT per hari R

1.250,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF c) Kerusakan Berat per GT per hari R

1.500,00 3) Jasa Perbaikan Kapal a) Kerusakan Ringan per GT per hari R

1.000,00 b) Kerusakan Sedang per GT per hari R

1.250,00 c) Kerusakan Berat per GT per hari R

1.500,00

c Jasa Pelayanan Bengkel 1) Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong) per pekerjaan R

20.000,00 2) Sedang (bubut, Scrap , Press As , Roll Plat dan cat) per pekerjaan R

30.000,00 3) Berat (Overhaull) per pekerjaan R

50.000,00 6. Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan

Tanah (1) Pengembangan (Development Charge) (a) Pelabuhan Perikanan Samudera per m² per tahun R

4.000,00 (b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per tahun R

3.000,00 (c) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per tahun R

2.500,00 (2) Pemeliharaan Prasarana (a) Pelabuhan Perikanan Samudera per m² per tahun R

1.500,00 (b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per tahun R

1.250,00 (c) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per tahun R

1.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

Bangunan Pelabuhan Perikanan 1) Bangunan sementara per m² per tahun R

5.000,00 2) Bangunan semi Permanen per m² per tahun R

7.500,00 3) Bangunan Permanen per m² per tahun R

10.000,00

Tanah yang dipakai untuk 1) Lapangan Penjemuran Jaring/Penjemuran Ikan a) Lapangan Terbuka Beratap per m² per hari R

100,00 b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap per m² per hari R

50,00 2) Tempat penumpukan barang a) Lapangan Terbuka Beratap per m² per hari R

1.000,00 b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap per m² per hari R

500,00 7. Jasa Pas Masuk

Pas Harian (sekali masuk) 1) Orang per orang R

0,00 2) Sepeda/Becak/Gerobak a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

0,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

0,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

0,00 3) Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

1.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

500,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

500,00 4) Kendaraan Bermotor Roda Tiga a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

1.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

500,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

500,00 5) Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

2.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

1.000,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

1.000,00 6) Bus/Truck a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

3.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

2.000,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

2.000,00 7) Truck Gandeng/ Trailer / Container dan sejenisnya a) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

5.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

2.000,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

2.000,00

Pas berlangganan bulanan Pelabuhan Perikanan Samudera 1) Orang per orang R

0,00 2) Sepeda/Becak/Gerobak per kendaraan R

0,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 3) Kendaraan Bermotor Roda Dua per kendaraan R

15.000,00 4) Kendaraan Bermotor Roda Tiga per kendaraan R

15.000,00 5) Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya per kendaraan R

30.000,00 6) Bus/Truck per kendaraan R

45.000,00 7) Truck Gandeng/ Trailer/ Container dan sejenisnya per kendaraan R

75.000,00

Pas berlangganan berlaku 3 (tiga) bulanan Pelabuhan Perikanan Samudera 1) Kendaraan Bermotor Roda Dua per kendaraan R

90.000,00 2) Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya per kendaraan R

180.000,00 3) Bus/Truck per kendaraan R

270.000,00 8. Jasa Kebersihan Pelabuhan

Kebersihan 1) Bangunan Permanen Tertutup a) Pelabuhan Perikanan Samudera per m² per bulan R

100,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per bulan R

100,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per bulan R

100,00 2) Perkantoran/Pertokoan a) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman per m² per bulan R

1.500,00 b) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya per m² per bulan R

100,00 c) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per bulan R

100,00 d) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per bulan R

100,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 3) Gudang Ikan/Tempat Pelelangan Ikan a) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman per m² per bulan R

0,00 b) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya per m² per bulan R

0,00 c) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per bulan R

0,00 d) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per bulan R

0,00 4) Tempat Pemasaran Ikan a) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman per m² per bulan R

0,00 b) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya per unit per hari R

0,00 c) Pelabuhan Perikanan Nusantara per unit per hari R

0,00 d) Pelabuhan Perikanan Pantai per unit per hari R

0,00 5) Warung Makan/Kios a) Pelabuhan Perikanan Samudera per m² per bulan R

1.500,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per bulan R

150,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per bulan R

150,00 6) Tempat Pengepakan Ikan di luar bangunan pusat pemasaran ikan a) Pelabuhan Perikanan Samudera per unit per hari R

1.000,00 b) Pelabuhan Perikanan Nusantara per m² per bulan R

150,00 c) Pelabuhan Perikanan Pantai per m² per bulan R

150,00 7) Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF a) Truck / Truck Tangki (1) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

2.000,00 (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

1.000,00 (3) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

1.000,00 b) Pick Up (1) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

1.000,00 (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

500,00 (3) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

500,00 c) Gerobak/Kendaraan Roda Tiga (1) Pelabuhan Perikanan Samudera per kendaraan R

500,00 (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara per kendaraan R

150,00 (3) Pelabuhan Perikanan Pantai per kendaraan R

150,00

Kebersihan Kolam Pelabuhan 1) Kapal Perikanan a) ukuran sampai dengan 10 GT (1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 b) ukuran >10 GT sampai dengan 20 GT (1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 c) ukuran >20 GT sampai dengan 30 GT (1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 (3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimal 3 hari) per sekali masuk R

0,00 d) Kapal Perikanan ukuran >30 GT per panjang kapal per etmal R

300,00 2) Kapal Non Perikanan semua ukuran per panjang kapal per etmal R

500,00 3) Kapal Penelitian, Kapal Latih dan kapal Pemerintah sejenis yang tidak diusahakan a) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman per meter panjang kapal per etmal R

0,00 b) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya per meter panjang kapal per etmal R

0,00 c) Pelabuhan Perikanan Nusantara per meter panjang kapal per etmal R

0,00 d) Pelabuhan Perikanan Pantai per meter panjang kapal per etmal R

0,00 4) Kapal Patroli, Bea Cukai, Kapal Perang dan kapal Pemerintah sejenisnya per meter panjang kapal per etmal R

0,00 9. Jasa Instalasi Pengolahan Air Limbah per m³ R

2.000,00 + Tarif PLN 10. Jasa Instalasi Air Laut Bersih per m³ R

1.500,00 + Tarif PLN 11. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana (sesuai dengan tugas dan fungsi)

Mess 1) Pelabuhan Perikanan Samudera a) AC per orang per hari R

50.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

30.000,00 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara a) AC per orang per hari R

40.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

25.000,00 3) Pelabuhan Perikanan Pantai JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF a) AC per orang per hari R

30.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

20.000,00

Asrama 1) Pelabuhan Perikanan Samudera a) AC per orang per hari R

50.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

25.000,00 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara a) AC per orang per hari R

40.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

20.000,00 3) Pelabuhan Perikanan Pantai a) AC per orang per hari R

30.000,00 b) Tanpa AC per orang per hari R

15.000,00

Ruang Rapat 1) AC per hari R

500.000,00 2) Tanpa AC per hari R

250.000,00 12. Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan

Karcis Masuk orang ke Lokasi Wisata per orang per sekali masuk R

3.000,00

Karcis masuk mobil per kendaraan per sekali masuk R

2.000,00

Karcis masuk motor per kendaraan per sekali masuk R

1.000,00

Karcis masuk sepeda per kendaraan per sekali masuk R

500,00

Karcis masuk bus per kendaraan per sekali masuk R

5.000,00

Karcis Masuk wisata Aquarium per orang per sekali masuk R

4.000,00

Karcis Perahu Wisata per orang per sekali naik per trip R

2.500,00

Jasa Penggunaan Pertokoan/Kios per m² per bulan R

21.000,00

Permainan Air per orang per 30 menit R

5.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

Jasa Penggunaan gedung Pertemuan (sesuai dengan tugas dan fungsi) per 6 jam R

750.000,00

Jasa Penggunaan halaman per m² per hari R

20.000,00

Wahana Edukasi Air per orang R

5.000,00 D. Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan 1. Pelayanan Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan

Jasa Analisis Data 1) Data Statistik a) Data Produksi per analisis R

200.000,00 b) Data Jumlah Alat Penangkap Ikan per analisis R

200.000,00 c) Data Jumlah Kapal Ikan per analisis R

200.000,00 2) Data Tematik a) Data Dasar per analisis R

440.000,00 b) Kompilasi Data per analisis R

440.000,00 c) Estimasi Data per analisis R

440.000,00

Jasa Penggunaan Alat Pengembangan Penangkapan Ikan 1) Portable/handy GSP per unit per hari R

20.000,00 2) Portable Fish Finder per unit per hari R

30.000,00 3) Fish Finder GSP per unit per hari R

50.000,00 4) Echo Recorder per unit per hari R

75.000,00 5) SART (Save and Rescue Transponder) per unit per hari R

150.000,00 6) Radar Reflector per unit per hari R

50.000,00 7) Radio Buoy per unit per hari R

75.000,00 8) Underwater digital camera per unit per hari R

150.000,00 9) Underwater camera per unit per hari R

75.000,00 10) Perlengkapan selam per unit per hari R

75.000,00 11) Air Compressor per unit per hari R

10.000,00 12) Genzet (generator) 1 KVA per jam R

5.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 13) Underwater flash light per unit per hari R

75.000,00 14) Timbangan digital per unit per hari R

20.000,00 15) Timbangan pegas per unit per hari R

20.000,00 16) Animometer per unit per hari R

20.000,00 17) Tachometer per unit per hari R

20.000,00 18) Micrometer per unit per hari R

20.000,00 19) Luxmeter per unit per hari R

20.000,00 20) Breaking strength per contoh R

20.000,00 21) Cetakan ( Mouldin g) Partisi Rumah Ikan per unit per hari R

100.000,00 22) Dinamo Meter per unit per hari R

200.000,00 23) Alat penangkapan ikan a) Trawl per unit per hari R

150.000,00 b) Long line per unit per hari R

200.000,00 c) Purse seine per unit per hari R

200.000,00 d) Gillnet per unit per hari R

100.000,00 e) Trammel Net per unit per hari R

50.000,00 f) Payang per unit per hari R

100.000,00 g) Lampara per unit per hari R

100.000,00 h) Cantrang per unit per hari R

100.000,00 i) Alat penangkapan ikan lainnya per unit per hari R

30.000,00 24) Alat Perbengkelan (Toolkit, Las, Bubut, Bor, Uji Torsi) per paket R

100.000,00 25) Perangkat simulasi (bridge simulator, enggine simulator, navigasi) per paket R

100.000,00 26) Kapal survey per GT per hari R

10.000,00

Jasa bimbingan teknis per paket hari R

75.000,00 2. Penerimaan dari hasil kegiatan/hasil samping Pengembangan penangkapan ikan

Ikan pelagis kecil per Kg R