bahwa dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada di bawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika; Mengingat :

Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan;

Jasa Informasi Cuaca Kelautan;

Jasa Informasi Klimatologi;

Jasa Informasi Kualitas Udara;

Jasa Informasi Geofisika;

Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan

Jasa Pendidikan dan Pelatihan. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 (1) Besarnya tarif Pelayanan Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditetapkan 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan. (2) Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan; dan

Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II. Pasal 3 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase . Pasal 4 (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi. (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Jasa Informasi Klimatologi berupa Analisis Iklim;

Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan

Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika. (3) Biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 5 (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dikenakan tarif sebesar R

0,00 (nol rupiah). (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

kegiatan yang merupakan kewajiban/komitmen internasional;

kegiatan penanggulangan bencana;

kegiatan pelayanan umum yang disebarluaskan melalui media massa;

kegiatan sosial;

kegiatan keagamaan;

kegiatan pertahanan dan keamanan;

kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan

kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengenaan tarif terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 6 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 7 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 46 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA I. UMUM Sehubungan dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada dibawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi suatu Lembaga Pemerintah Non D

Selain itu adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, diperlukan pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan G

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika dengan Peraturan P

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup

Pasal 2 Cukup

Pasal 3 Cukup

Pasal 4 Cukup

Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan P

Pasal 7 Cukup

Pasal 8 Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4831 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK NDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TANGGAL 10 Maret 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I. JASA INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN Per Rute Unit 4% dari Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan II. JASA INFORMASI CUACA KELAUTAN Per Permintaan Rp 75.000,00 III. JASA INFORMASI KLIMATOLOGI A. Data 1. Intensitas Hujan Maksimun 2. Curah Hujan Harian 3. Curah Hujan Bulanan 4. Curah Hujan Maksimum 24 jam, Bulanan 5. Hari Hujan Bulanan 6. Unsur Iklim Bulanan :

Suhu Maksimum

Suhu Minimum

Suhu Rata-Rata

Tekanan Udara

Kelembaban Nisbi Udara/ Relative Humidity (RH)

Penyinaran Matahari

Intensitas Radiasi Matahari

Arah dan Kecepatan Angin

Penguapan

Curah Hujan 7. Unsur Iklim Harian :

Suhu Maksimum

Suhu Minimum

Suhu Rata-Rata

Tekanan Udara Per Stasiun/ Periode/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun /Tahun Per Stasiun /Tahun Per Stasiun /Tahun Per Stasiun /Tahun Per Stasiun /Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 30.000,00 50.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

Kelembaban Nisbi Udara/ Relative Humidity (RH)

Penyinaran Matahari

Intensitas Radiasi Matahari

Arah dan Kecepatan Angin

Penguapan

Curah Hujan B. Analisis Iklim C. Publikasi 1. Buku Evaluasi dan Prakiraan Hujan Bulanan 2. Buku Prakiraan Musim Kemarau 3. Buku Prakiraan Musim Hujan 4. Buku Ketersediaan Air Tanah Bulanan 5. Buku Prakiraan Potensi Rawan Banjir Bulan D. Peta 1. Peta Normal Curah Hujan 2. Peta Kesesuaian Agroklimat 3. Peta Potensi Rawan Banjir 4. Peta Daerah Rawan Kekeringan Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun Per permintaan/Lokasi Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Per Buku Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8.650.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 300.000,00 400.000,00 IV. JASA INFORMASI KUALITAS UDARA A. Kimia Air Hujan Bulanan B. Kimia Air Hujan Mingguan C. Kualitas Udara :

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO