pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah N

20 tahun 1952 (L.N. 1952 N

26);

Undang-Undang N

1 tahun 1957 (L.N. 1957 N

6);

Penetapan Pemerintah N

11 /S.D. tahun 1946 yo Keputusan Presiden R.I.S. N

22 tahun 1950, Keputusan Kabinet dalam sidangnya tanggal 2 Nopember 1951, surat Perdana Menteri R.I. tanggal 7 April 1954 N

9020/54;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1951 N

P

4/2/28/Um.: Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 7 Oktober 1958; Memutuskan : Menetapkan: PERATURAN TENTANG SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA. BAB I. SUSUNAN JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA DI PUSAT. Pasal 1. Jawatan Kepolisian Negara tersusun dari atas kebawah atas :

Direktorat-dektorat dan Biro-biro,

Dinas-dinas operatif dan Bagian-bagian administratif,

Seksi-seksi dan

Subseksi-

Pasal 2. (1) Jawatan Kepolisian Negara terdiri dari:

untuk tugas operatif:

untuk tugas administratif:

Pasal 3. Berdasarkan atas kebutuhan pembagian tugas organisatoris dari pada Jawatan Kepolisian Negara, maka:

Pasal 4. (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian beserta tugasnya masing-masing ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara. (2) Kepala Seksi dan Kepala Subseksi beserta tugasnya masing- masing ditetapkan oleh Kepala Kepolisian N

BAB II. SUSUNAN VERTIKAL DARI KEPOLISIAN NEGARA. Pasal 5. Wilayah Republik Indonesia terbagi dari atas kebawah dalam daerah- daerah kewenangan Kepolisian:

Komisariat-Komisariat,

Inspeksi-Inspeksi,

Resort-Resort,

Distrik-Distrik, dan

Sektor-S

Pasal 6. (1) Daerah kewenangan Kepolisian yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini berkedudukan sebagai Polisi Propinsi, ditetapkan sebagai Komisariat. (2) Berdasarkan kebutuhan akan dayaguna bagi pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, Perdana Menteri berkewenangan untuk menetapkan perobahan dalam batas-batas daerah Komisariat-Komisariat termaksud dalam ayat (1) diatas atas usul Kepala Kepolisian Negara. (3) Kepala Komisariat beserta tugasnya ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian N

Pasal 7. Berdasarkan kebutuhan akan dayaguna bagi pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum:

Pasal 8. (1) Kepala Inspeksi beserta tugasnya ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara. (2) Kepala Resort, Kepala Distrik dan Kepala Sektor beserta tugasnya masing-masing ditetapkan oleh Kepala Kepolisian N

BAB III. PELAKSANAAN. Pasal 9. Pelaksanaan Peraturan ini diselenggarakan oleh Perdana Menteri dalam waktu sesingkat-

BAB IV. PENUTUP. Pasal 10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik I

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 25 Oktober 1958. Presiden Republik Indonesia,

(SOEKARNO) Wakil Perdana Menteri III,

(J. LEIMENA) Diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1958. MENTERI KEHAKIMAN,

(G.A. MAENGKOM) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.57 TAHUN 1958 TENTANG SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA. UMUM :

1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka dasar hukum daripada susunan Jawatan Kepolisian Negara termaksud pada ayat 1 di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan. 3. Guna menyesuaikan dasar hukum susunan Kepolisian Negara dengan perkembangan perundang-undangan tersebut, maka dianggap perlu untuk meletakkan ketentuan-ketentuan tentang susunan Kepolisian Negara, baik susunan Jawatan Kepolisian Negara di Pusat, maupun susunan vertikalnya ke daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini. 4. Sistimatik daripada ketentuan-ketentuan ini didasarkan kepada pembagian dalam pasal-pasal

:

Susunan Jawatan Kepolisian Negara di Pusat,

Susunan vertikal dari Kepolisian Negara,

Pelaksanaan, dan

Penutup. 5. Susunan Jawatan Kepolisian Negara di Pusat dalam 5 Direktorat-direktorat dan 1 Biro dimaksudkan sebagai penyederhanaan susunan organisasi Jawatan, karena menurut susunan organisasi-lama, Jawatan mempunyai 10 Dinas-dinas dan Bagian-bagian serta 1 Brio, yang menunjukkan "span of control" yang terlalu luas dan mudah menghambat dayaguna dalam pelaksanaan pekerjaan. 6. Susunan vertikal dari Kepolisian Negara pada intinya dapat dikatakan sama, hanya istilah-istilahnya di sini mengalami

Sebab, berhubung dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957, maka timbullah istilah-istilah "Swatantra tingkat I", tingkat II, tingkat III, sehingga nama-nama "Polisi Propinsi", "PolisiKaresidenan", "Polisi Kabupaten" dan sebagainya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

Dalam menentukan istilah-istilah baru, dipergunakan nama-nama tersendiri dan tidak diperkaitkan kepada nama-nama susunan adminstratif daripada pemerintahan daerah, agar supaya dengan demikian dapatlah dibuka kemungkinan untuk perkembangan susunan vertikal yang sesuai dengan kebutuhan dayaguna pelaksanaan tugas polisi di

PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ayat 5. Pasal 2. (1) Pembagian dalam Direktorat-direktorat dan Biro untuk tugas operatif dan tugas administratif dimaksudkan sebagai penyederhanaan dalam susunan

Yang bertugas operatif adalah:

Direktorat I. Dalam direktorat ini tergabung semua kesatuan-kesatuan yang lapangan-lapangan terutama terletak di atas bidang yang bersifat preventief, meskipun mereka pada waktunya berkewenangan pula bertindak

Pada umumnya yang termasuk dalam direktorat ini adalah kesatuan-kesatuan yang berseragam.

Direktorat II. Dalam direktorat ini tergabung semua kesatuan-kesatuan serta dinas-dinas yang lapangan-kerjanya terutama terletak di atas bidang yang bersifat repressief, meskipun mereka berkewenangan pula bekerja di atas bidang yang bersifat preventief; bahkan menjauhkan sering mereka lebih mengutamakan preventiefnya, untuk menjauhkan tindakan

Pada umumnya yang termasuk dalam direktorat ini adalah kesatuan-kesatuan c.

dinas-dinas

Yang bertugas administratif adalah semua direktorat-direktorat yang memungkinkan kesatuan-kesatuan c.

dinas-dinas tersebut di atas beroperasi; yaitu :

Direktorat III. Dalam direktorat ini tergabung semua dinas-dinas yang memelihara dan mengurus masalah-masalah yang bersangkut-paut dengan kepegawaian; mitsalnya : pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya, tata-usahanya dan sebagainya;

Direktorat IV. Dalam direktorat ini tergabung semua dinas-dinas yang mengurus masalah-masalah yang bersangkut-paut dengan kelengkapan; mitsalnya; keuangannya, perlengkapan materieelnya dan sebagainya.

Direktorat V. Dalam direktorat ini tergabung semua dinas-dinas tehnik; mitsalnya: pelbagai jenis perbengkelan, telekomunikasi, dan obyek-obyek lain-lainnya yang membutuhkan pengetahuan yang khusus.

Biro Kepala Kepolisian N

Biro ini adalah untuk secara langsung membantu pekerjaan Kepala Kepolisian Negara. (2) Dalam ayat (1) ditetapkan susunan Jawatan Kepolisian Negara di Pusat dalam 5 Direktorat dan 1 B

Adapun untuk kepentingan kelancaran pekerjaan, maka kewenangan untuk menetapkan Kepalanya daripada Direktorat-direktorat atau Biro beserta tugasnya masing-masing diletakkan pada Perdana Menteri sebagai Menteri yang bertanggung

Pasal 3 dan 4. Untuk kepentingan kelancaran pekerjaan, maka hanya penetapan mata-mata susunan penting (Dinas-dinas dan Bagian-bagian), begitupun Kepalanya dan tugasnya masing-masing, diletakkan pada kewenangan Perdana Menteri, sedangkan penetapan mata-mata susunan kebawahnya (Seksi-seksi dan Sub-seksi-subseksi) begitupun Kepalanya dan tugasnya masing-masing, diserahkan kepada Kepala Kepolisian N

Pasal 5 Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ayat 6. Pasal 6. (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Polisi Propinsi lama dijadikan Komisariat. (2) Ayat ini dimaksudkan untuk membuka kemungkinan kepada Perdana Menteri bagi peninjauan kembali daerah-daerah Komisariat apabila dikemudian hari dianggap perlu. (3) Dalam ayat (1) ditetapkan, bahwa daerah kewenangan Polisi Propinsi lama menjadi Komisariat, Adapun untuk kepentingan kelancaran pekerjaan, maka kewenangan untuk menetapkan Kepalanya beserta tugasnya diserahkan kepada Perdana Menteri sebagai Menteri yang bertanggung

Pasal 7 dan 8. Untuk kepentingan kelancaran pekerjaan, maka hanya penetapan mata-susunan vertikal penting (Inspeksi-inspeksi), begitupun Kepalanya dan tugasnya, diletakkan pada kewenangan Perdana Menteri, sedangkan penetapan mata-mata susunan vertikal ke bawah (Resort-resort, Distrik-distrik, dan Sektor-sektor) begitupun Kepalanya dan tugasnya masing-masing, diserahkan kepada Kepala Kepolisian N

Pasal 9. Karena Perdana Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab mengenai soal-soal Kepolisian Negara, maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada

Pasal 10. Telah cukup

NOMOR 1671