Penempatan Semua Bank Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN SEMUA BANK BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN SEMUA BANK BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

ahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tanggal 8 Desember 1957, yang menetapkan bahwa semua bank Belanda untuk sementara waktu dinyatakan berada dibawah kekuasaan Penguasa Perang (Pusat/Daerah), menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957 (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 17 April 1958;

ahwa untuk menjamin kelancaran jalannya perekonomian Negara dianggap perlu untuk sementara waktu menempatkan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah; Mengingat :

ndang-Undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-Undang No. 74 tahun 1957, LN tahun 1957 No. 160) pasal 9, ayat (2) dan 60;

eputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1957 (LN. tahun 1957 No. 170; TLN No. 1491); Mendengar :

Dewan Keamanan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1958;

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958; MEMUTUSKAN : Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tertanggal 8 Desember 1957; Kedua : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN SEMUA BANK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA, sebagai berikut: Pasal

Semua bank Belanda dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berada dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal

Pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada sebuah badan yang bernama "Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat". Pasal

Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat tersebut pada pasal 2 terdiri dari :

eorang Ketua merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;

eorang Wakil Ketua I merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Direksi Bank Indonesia;

eorang Wakil Ketua II merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Penguasa Perang Pusat/K.S.A.D. dan

eberapa orang Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Urusan Veteran dan Staf Harian Penguasa Perang Pusat/ K.S.A.D. Pasal

(1)ilamana dianggap perlu Pemerintah dapat mengangkat seorang atau lebih Komisaris Pemerintah untuk mendampingi direksi-direksi bank Belanda yang berkedudukan diwilayah Republik Indonesia. (2) ak, wewenang, tugas dan kewajiban dari Komisaris Pemerintah termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Menteri Keuangan. (3) alam melaksanakan hak, wewenang, tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (2) Komisaris Pemerintah bertanggungjawab kepada Bank Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat. Pasal

Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat untuk memerintahkan bank-bank Belanda agar memberikan bantuan dalam hal-hal seperti termaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 peraturan ini. Pasal

(1)epada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk :
emberikan segala keterangan-keterangan dan angka-angka yang dianggap perlu bertalian dengan jalannya

b. emberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat untuk mengadakan pemeriksaan dan pengawasan atas jalannya perusahaan, termasuk didalamnya pemeriksaan atas buku-buku dan surat-surat yang ada pada perusahaan

(2)Dalam melaksanakan perintah bantuan termaksud dalam ayat (1) harus dituruti petunjuk-petunjuk dari Bank I

Pasal

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengadakan tindakan- tindakan yang dianggap perlu guna menjamin agar perusahaannya tetap mempunyai cukup jumlah buruh yang terlatih. Pasal

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengambil tindakan- tindakan yang dianggap perlu guna pendaftaran tenaga buruh. Pasal

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk melakukan tindakan- tindakan yang bertalian dengan : a. pengangkatan, penghentian dan mempertahankan pekerja-pekerja dari perusahaan tersebut, termasuk didalamnya anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkedudukan diwilayah Republik Indonesia; b. penyerahan dan perbantuan para pekerja untuk kepentingan Negara; c. upah dan syarat-syarat kerja dari para pekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut; d. tugas para pekerja; e. pengurusan dan perlakuan terhadap para pekerja perusahaan-perusahaan tersebut; f. peraturan-peraturan disiplin bagi para pekerja dan cara pelaksanaannya. Pasal

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengambil tindakan- tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pembeayaan perekonomian Indonesia. Pasal

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk melakukan tindakan- tindakan yang bertalian dengan perluasan, pengurangan, perubahan, pemindahan atau penutupan perusahaannya. Pasal

(1)Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat dibantu oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah, yang dibentuk di masing- masing daerah dimana ada bank-bank atau cabang bank-bank Belanda. (2) Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah dibentuk oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat setelah mendengar Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan dan dengan mengambil pedoman ketentuan tersebut dalam pasal 3 diatas, dengan catatan bahwa sebagai anggota badan pengawas tersebut tidak boleh ditunjuk wakil/wakil-wakil dari badan-badan/organisasi-organisasi partikelir. Pasal

Daerah Kotapraja Jakarta Raya dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 12 diatas, oleh karena bank-bank Belanda yang ada dalam daerah tersebut langsung berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat. Pasal

(1)Untuk mengadakan pengawasan secara langsung terhadap bank-bank Belanda serta cabang-cabangnya, Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/Daerah dapat menempatkan team-team pengawas pada bank-bank Belanda serta cabangnya. (2) Anggota-anggota team-team pengawas termaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/ Daerah, dan sebagai anggota tidak boleh diangkat wakil/wakil-wakil dari badan-badan/organisasi-organisasi partikelir. Pasal
(1)Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat memberikan petunjuk- petunjuk/Instruksi-instruksi serta ketentuan-ketentuan lain kepada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah dalam melaksanakan tugasnya. (2) Tata-cara kerja daripada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat. Pasal

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal:

Komentar!