Daftar Peraturan
Menampilkan 151 s.d. 160 dari 241 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
151 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara | No. 91/PMK.02/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
152 | Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan | No. 90/PMK.03/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
153 | Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu | No. 89/PMK.010/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
154 | Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan | No. 88/PMK.010/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
155 | Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 | No. 87/PMK.07/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
156 | Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 | No. 86/PMK.03/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
157 | Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional | No. 85/PMK.05/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
158 | Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing | No. 84/PMK.08/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
159 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | No. 83/PMK.04/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |
160 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | No. 82/PMK.04/2020 | Peraturan Menteri Keuangan |