Daftar Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2009
Menampilkan urutan 41 s.d. 50 dari 237 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 41 | Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010. | No. 204/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 42 | Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010. | No. 203/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 43 | Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010. | No. 202/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 44 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010. | No. 201/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 45 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-Fta). | No. 200/PMK.011/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 46 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. | No. 199/PMK.011/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 47 | Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010. | No. 198/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 48 | Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau. | No. 197/PMK.07/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 49 | Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara. | No. 196/PMK.05/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 50 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. | No. 195/PMK.02/2009 | Peraturan Menteri Keuangan |