Daftar Peraturan
Menampilkan 111 s.d. 120 dari 251 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
111 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 145/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
112 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 144/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
113 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahaun Anggaran 2008. | No. 143/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
114 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapall untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 142/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
115 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 141/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
116 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 140/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
117 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Kapal Laut untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 139/PMK011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
118 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008. | No. 138/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
119 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | No. 137/PMK.011/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
120 | Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat | No. 135/PMK.05/2008 | Peraturan Menteri Keuangan |