Daftar semua peraturan pada tahun 2015
Menampilkan urutan 591 s.d. 600 dari 603 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk | 
|---|---|---|---|
| 591 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kilogram. | No. 3/PMK.02/2015 | Peraturan Menteri Keuangan | 
| 592 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 | No. 3 Th. 2015 | Undang-Undang | 
| 593 | Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh | No. 3 Th. 2015 | Peraturan Pemerintah | 
| 594 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | No. 3 Th. 2015 | Peraturan Presiden | 
| 595 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. | No. 2/PMK.02/2015 | Peraturan Menteri Keuangan | 
| 596 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang | No. 2 Th. 2015 | Undang-Undang | 
| 597 | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial | No. 2 Th. 2015 | Peraturan Pemerintah | 
| 598 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 | No. 2 Th. 2015 | Peraturan Presiden | 
| 599 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. | No. 1/PMK.03/2015 | Peraturan Menteri Keuangan | 
| 600 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang | No. 1 Th. 2015 | Undang-Undang |