Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSI(AN: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAYARAN. Pasal I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48491 yang telah beberapa kali diubah dengan UndangUndang:

Ketentuan . . . SK No 237057 A Menetapkan :

1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, Kepelabuh€Lnan, keselamatan dan keamanan, serta Pelindungan Lingkungan Maritim.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

Anglmtan di Perairan adalah kegiatan mengangkut daurrlatau memindahkan penumpang dxrlatau barang dengan menggunakan Kapal.

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usalra sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Angkutan L,aut Pelayaran-Rakyat adalah usaha ralryat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan Angkutan di PerairarL dengan menggunakan Kapal Layar, Kapal layar bermotor, dan latau Kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melalmkan usaha keagenan Kapal, yang ditunjuk oleh perusahaarl angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan Kapalnya selama berada di Indonesia.

Pelayaran-Perintis adalah pelayanan Angkutan di Perairan pada Trayek-Trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum, tidak, atau telahr terlayani oleh anglmtan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran. SK No 237058 A

Angkutan.

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4-

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dolmmen angkutan multimoda dari saflr tempat diterimafiya barang oleh operator angkutan multimoda ke suahr tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. 1

Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.

Hipotek Kapal adalah hak aglrnan kebendaan atas Kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi Kapal mendahului tagihan pemegang Hipotek Kapal.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancar€uL, keamanan, dan ketertiban anls lalu lintas Kapal, penumpang dxrlatau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intramoda dan latau antarmoda serta untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan Tata Ruang wilayah.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem Kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta keterpaduan intramoda dan antarrnoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dxrlatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dxrlatau bongkar muat barang, yang ben rpa Terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan Pelayaran, dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindaLran intramoda dan antarmoda transportasi. SK No 237059 A L

Pelabuhan. . .

PRESIDEN REPUBLIK IND -5 -

Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta sebagai angkutan penyebera.ngan dengan jangkauan pelayanan

Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta sebagai angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anglutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, sebagai pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta sebagai angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat IGpal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokoknya.

Terrninal untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.

Daerah . . . SK No237168A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6 -

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) perairan Pelabuhan yffiig dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata" guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepenting€rn operasional sandar dan olah gerak Kapal.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola rLrang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, dan linglmngan maritim.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencema-ran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahran pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, perrnesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. SK No 237061 A

Badan...

PRESIDEN REPUELIK IND -7- ESIA

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifrkasi Kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan Kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan Ikpal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 3a. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal Perang adalah Kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapal Negara adalah Kapal milik negara yang digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.

Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil.

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Ihpal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu NavigasiPelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografr dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, Pemanduan, penanganan kerangka Kapal, Saluage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran Kapal.

Navigasi . . . SK No237154A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8 -

Navigasi adalah proses mengarahkan gerak Kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindaribahaya danlatau rintangan Pelayaran.

Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal danlatau lalu lintas Kapal.

Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas Pelayaran yang merupakan setiap pemancatan, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran.

Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu serta memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan Kapal dan lingkungan.

Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan Pemanduan kepada Kapal yang melayarinya.

Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan Kapal.

Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubu.ngan dengan instalasi, konstruksi, atau Kapal yang dilakukan di bawah air dan latau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.

Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Reklamasi . . . SK No 237063 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9-

Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan latau kontur kedalaman perairan.

Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

Saluage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap Kapal dan latau muatannya yang mengalami kecelakaan Kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka Kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan danKeamanan Pelayaran.

Pelindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran danlatau kerusakan lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran.

Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan Kapal.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum Indonesia, atau unit pengembangan usaha pada badan layanan umum, yang khusus didirikan untuk Pelayaran.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pemerintah Rrsat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah... SK No 237064 A

2 iTiFN REPUELIK INDONESIA -lo

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang Pelayaran. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, dan Pasal 15E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15A (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelayaran dilakukan pemberdayaan kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. (2) Pemberdayaan kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

Ketentuan . . . SK No237157A

4 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal L6 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Judul Bagian Kelima Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Pelayaran-Perintis Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Pelayaran-Perintis wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan I atau Pemerintah Daerah. (2) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penumpang danlatau barang. (3) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah. (4) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan cara penugasan dan latau pengadaan barang/jasa kepada perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelayaran-Perintis yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah. (6) Pelayaran-Perintis dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah. (71 Pelayaran-Perintis dievaluasi oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah setiap tahun. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Di antara . 5 6 SK No 237024 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t4- Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A Untuk kelancaran penyelenggaraan Pelayaran-Perintis, perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Angkutan Laut Pelayaran-Ralryat. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayaran-Perintis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kelima A dan Bagian Kelima B, dan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 268, Pasal 26C, dan Pasal 26D sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima A Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Pasal 26A (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik wajib dilaksanakan oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), untuk penumpang kelas ekonomi. (3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan I atau Pemerintah Daerah. (4) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penugasan kepada perulsahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 8 SK No 237026 A (5) Penyelenggaraan .

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

• 15 -
  (5)Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan subsidi dari Pemerintah dan I atau Pemerintah Daerah.
  (6)Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dapat dilakukan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah. (71 Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dievaluasi oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah setiap tahun.
  (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima B Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayaran-Perintis Pasal 268
  (1)Untuk mendukung penyelenggaraan PelayaranPerintis, Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana penunjang. (21 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  Kapal;

  Pelabuhan;

  tempat penyimpanan sementara barang;

  infrastruhtur jalan di sekitar Pelabuhan; dan

  sarana dan prasarana penunjang lainnya.

  (3)Dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

  Pasal 26C

  Pendanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26E ayat (1) dapat bersumber dari:

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

  anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten I kota; dan I atau

  sumber . SK No 237027 A

  
  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -16- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26D Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana penunjang diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha untuk angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnagel. (21 Badan Usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pen-rsahaanangkutan laut asing dan membentuk usaha patungan (joint uenhtrel perusahaan Angkutan di Perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan serta harus memiliki dan mengoperasikan Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu gross toruruagel per Kapal dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia. 1

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan penrsahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing. (2)Ketentuan... d SK No 237028 A

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -r7 - (21 Ketentuan mengenai jenis dan tata cara kerja sama dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. L

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyr sebagai berikut: Pasal 48 Badan Usaha Pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di Pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang berbah aya dan barang khusus di Pelabuhan.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu, terencana, terukur dengan dukungan semua sektor terkait, dan tersosialisasi guna memastikan adanya kemajuan industri angkutan perairan dan industri perkapalan. L

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 (1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 1 (1) Penyelenggara pelabuhan dibentuk pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. (2lMenteri... SK No 237030 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -19- (21 Menteri membentuk penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul yang diusahakan secara komersial dan belum diusahakan secara komersial. (3) Pemerintah Daerah membentuk penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan yang belum diusahakan secara komersial. L

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (1) Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri danlatau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa Pelabuhan. (4) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. (5) Hasil konsesi yang diperoleh penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. SK No 237031 A L

Ketentuan .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20 -

Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial melaksanakan fungsi:

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal84... SK No 237033 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -21 - Pasal 84 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial mempunyai wewenang:

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 Aparat penyelenggara pelabuhan merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang Kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 2r. Ketentuan Pas aL 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 90A Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan danlatau pelayanan jasa bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g pada Terminal serba gLlna (multipurposel danlatau konvensional harus melakukan kemitraan dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.

Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal92... SK No 237035 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23 - Pasal 92 Kegiatan penyediaan darrlatau pelayanan jasa Kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal,9t ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial yang dituangkan dalam perjanjian.

Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 107A Dalam rangka melaksanakan Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa1 1 10 (1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan danlatau daratan serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan penerimaan negara bukan pajak. (2) Tarif jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merLlpakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan. (3) Tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenlkota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah. (4) Tarif jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha Pelabuhan dengan asosiasi pengguna jasa dan asosiasi penyedia jasa:

a.untuk... SK No 237036 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -24 -

Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 123 Prosedur dan persyaratan Pelindungan Lingkungan Maritim harus dipenuhi pada kegiatan:

Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 146 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan Ihpal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasall58A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 158A (1) Perusahaan Angkutan di Perairan yang usaha patungan Qoint uenturel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21 dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan Angkutan di Perairan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan niaga, harus mendaftarkan Kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu gross tonnagel per Kapal. l2l Badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (joint uenhrel dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan Angkutan laut Khusus di bidang industri dan/atau pertambangan, harus mendaftarkan Kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu gross tonnage) per Kapal.

Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 172 (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu NavigasiPelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi. (2) Selain untuk menjaga Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya. SK No237158A (3)

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -26 - (3) Penyelenggaraan Sarana Bantu NavigasiPelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Dalam keadaan tertentu, pengad aarL Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha. (5) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diawasi oleh Pemerintah. (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib:

Penjelasan Pasal 195 huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. menjadi SK No 237039 A

Ketentuan...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -27 -

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 198 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat ( 1a), di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), serta menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 198 berbunyi sebagai berikut: Pasal 198 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar serta Pelindungan Lingkungan Maritim dan kelancaran berlalu lintas di perairan dan Pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai Perairan Wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa. (1a) Perairan dan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di:

Penjelasan Pasal 2O2 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Penjelasan Pasal 2O3 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf t dan huruf m Pasal 2O8 diubah, sehingga Pasal 2OB berbunyi sebagai berikut: Pasal 208 (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OT ayat (1), Syahbandar mempunyai tugas:

Ketentuan ayat (1) Pasal 223 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut: Pasal 223 (1) Perintah penahanan Kapal oleh pengadilan dalam perkara perdata berupa klaim-Pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan. (21 Dihapus.

Di antara Pasal 223 dan Pasal 224 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 223A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 223A Ketentuan mengenai penahanan Kapal oleh pengadilan dalam perkara pidana danlatau perkara perdata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pas al 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 237042 A Pasal226...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -30 - Pasal 226 (1) Penyelenggaraan Pelindungan Lingkungan Maritim dilakukan oleh Pemerintah. (21 Penyelenggaraan Pelindungan Lingkungan Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

Judul Bagian Kedua BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan latau Kerusakan Lingkungan dari Pengoperasian Kapal 4I. Ketentuan Pasal227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 227 Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang bersumber dari Kapal.

Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23O (1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang bersumber dari Kapal danlatau kegiatannya. SK No 237043 A (2) Setiap...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -31 - (21 Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan terjadinya pencemaran perairan danlatau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Kapal atau yang bersumber dari kegiatannya kepada Syahbandar terdekat danlatau unsur Pemerintah lain yang terdekat apabila melihat adanya pencemaran dari Kapal, danlatau kegiatan lain di perairan. (3) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan danlatau kerusakan lingkungan kepada Syahbandar terdekat atau kepada instansi yang berwenang. (4) Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi yang benvenang untuk penanganan lebih lanjut.

Ketentuan Pasal231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 231 (1) Pemilik atau operator Kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran dan latau kerusakan lingkungan yang bersumber dari Kapal. (2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau operator Kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Ketentuan Pas al 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 232 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran danlatau kerusakan lingkungan akibat pengoperasian Kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Judul Bagian Ketiga BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 237044 A Bagian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -32 - Bagian Ketiga Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan I atau Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan Kepelabuhanan

Ketentuan Pasal234 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 234 Pengoperasian Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan di Pelabuhan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 235 diubah sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut: Pasal 235 (1) Setiap Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan. (21 Setiap Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan. (3) Penyelenggara pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran dan I atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan Pasal236 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 236 Penyelenggara pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan pengelola Terminal Khusus wajib menanggulangi pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian Pelabuhan. 49 . Ketentuan ayat (1) Pasal237 diubah sehingga Pasal 237 berbunyi sebagai berikut: Pasal 237 (1) Untuk menampung limbah yang berasal dari Kapal di Pelabuhan, penyelenggara pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola Terminal Khusus wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah. (21 Manajemen . SK No 237045 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -33 - (21 Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pengangkutan limbah ke tempat pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan akhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25L Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25O memiliki fungsi:

Di antara Pasal 251 dan Pasal 252 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 251A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25lA Mahkamah Pelayaran berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan Kapal bagi Kapal berbendera Indonesia yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia ataupun di luar Perairan Indonesia dan Kapal asing yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia.

Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal253... SK No 237046 A

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -34 - Pasal 253 (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25I huruf a, Mahkamah Pelayaran bertugas:

Penjelasan Pasal 272 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 237047 A Pasal274...

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -35 - Pasa1 274 (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayaran secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Pelayaran. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Judul. . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36-

Judul BAB XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVII PENGAWASAN PELAYARAN

Ketentuan Pasal276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 276 Untuk menjamin terselenggaranya Pelayaran, Menteri melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.

Ketentuan Pasal277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 277 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Menteri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Ketentuan...

PRESIDEN UBLIK TNDONESIA -37 -

Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal278 Pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundangundangan di bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, dalam rangka penyidikan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Ketentuan Pasal279 dihapus.

Ketentuan Pasal 280 dihapus.

Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 281 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pasal 277, dan Pasal 278 diaL-vr dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 284 Setiap orang yang mengoperasikan Kapal Asing untuk mengangkut penumpang dan/ atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau denda paling banyak kategori VII.

Ketentuan Pasal 337 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 337 (1) Pengaturan mengenai di bidang Pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan di bidang ketenagalerjaan. (21 Pengaturan mengenai kepelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Di antara . . . SK No237159A

FRESIDEN REFUELIK INDONESIA -38 -

Di antara Pasal 346 dan Pasal 347 disisipkan 1 (satu) pasaI, yakni Pasal 346A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 346A (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

perizinan berusaha perusahaan angkutan laut nasional yang merupakan usaha patungan $oint uenhtre); atau

grosse akta pendaftaran Kapal danlatau grosse akta balik nama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A, sebelum Undang-Undang ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini sepanjang persyaratan dalam Undang-Undang ini memberikan kemudahan atau tidak mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. (21 Pelaku usaha yang telah mengajukan pendaftaran Kapal danlatau balik nama Kapal yang telah memenuhi persyaratan dalam penerbitan grosse akta sebelum Undang-Undang ini berlaku, dilanjutkan penerbitan grosse akta pendaftaran Kapal danlatau grosse akta balik nama Kapalnya. SK No 213744 A (3) Ketentuan...

PRESIDEN UBLIK IN -39 - NESIA (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila perusahaan Angkutan di Perairan yang merupakan usaha patungan (7bint uenturel atau badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (joint uenfirel :untotk melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus di bidang industri dan/atau pertambangan melakukan perubahan akta perseroan, perubahan data perseroan terkait dengan komposisi kepemilikan saham, susunan pemegang saham, dan/ atau pembelian Ihpal baru setelah UndangUndang ini berlaku.

Ketentuan Pasal 347 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 347 Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Di antara Pasal 347 dan Pasal 348 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 347A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 347A Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 158A mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.

Ketentuan Pasal 352 dihapus. Pasal II 1 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UndangUndang mengenai Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . 2 SK No237160A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _40 _ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 252 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ang Perundang-undangan dan nistrasi Hukum, ttd SK No 237082 A iaS Djaman I 1

FRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA PENJEI.,ASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OO8 TENTANG PEI.AYARAN I. UMUM Ttansportasi merupakan salah satu sektor yang sangat dibutuhkan firasyarakat sekaligus bagr pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Transportasi merupakan dasar untuk ekonomi, perkembangan masyarakat, dan industrialisasi sehingga transportasi ekonomi suatu negara. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu agar mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan secara terpadu, aman, efektif, dan efisien. Ttansportasi laut memiliki peran yang besar terhadap kebutuhan mobilisasi masyarakat dan barang dengan mempertimbangkan kondisi geogralis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berbentuk kepulauan. Sarana transportasi yang ada di laut memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dan daerah yang lain. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional, termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, dan pembangunan nasional dalam upaya kesejahteraan ralryat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pelayaran) diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O Gntang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talrun 2022 tr.ntang Cipta Keda menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang tentang Pelayaran diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan telah menjadi dasar hukum yang mengikat bagi penyelenggaraan bidang Pelayaran di Indonesia. Sebagai. . . SK No237161A

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2- Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran. Revisi atas Undang-Undang tentang Pelayaran bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas cabotage demi menegakkan kedaulatan Pelayaran Indonesia, mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran-rakyat, meningkatkan daya saing dalam pelrayaran Indonesia, meningkatkan nilai logistic performane index {LPll dalam Kepelabuhanan di Indonesia, dan memperjelas kelembagaan di bidang Pelayaran. Materi-materi dalam Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Pelayaran, antara lain mencakup peneraPan asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, Usaha Jasa Terkait, tarif jasa Kepelabuhanan, efisiensi biaya angkut logistik, pelayaran-rakyat, Pelayaran-Perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Pelindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Ang]<a2 Pasal 15A Cukup jelas. Pasal 15B Cukup jelas. Pasal 15C Cukup jelas. SK No237162A Pasal 15D . . .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -3 - Pasal 15D Cukup jelas. Pasal 15E Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal. Angka 3 Pasal 16 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan pelindungan terhadap kelangsungan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Ralryat, dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar, di samping melakukan kegiatan angkutan, dapat pula melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi muatan, tanpa mengurangi pembinaan terhadap unsur angkutan lainnya di perairan. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat selain melakukan kegiatan angkutan pelayaran-rakyat di wilayah Perairan Indonesia, juga dapat menyinggahi Pelabuhan negara tetangga (lintas batas) yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara. Angka 4 Pasal 17 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. SK No 237163 A Angka6...

PRESIDEN ELIK INDONESIA -4- Angka 6 Pasal 24 Ayat (1) Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute tersebut. Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan daerah belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana Angkutan di Perairan, baik Badan Usaha, swasta, maupun koperasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (4) Penugasan Pelayaran-Perintis diberikan kepada badan usaha milik negara yang merupakan perusahaan angkutan laut nasional, sedangkan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional lainnya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "secara terpadu dengan sektor lain" adalah bahwa penyusunan usulan Trayek angkutan laut perintis dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait serta memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan potensi daerah. Pendekatan pembangunan wilayah dilakukan pada daerah yang telah dilayani Angkutan di Perairan, tetapi belum memberikan manfaat secara komersial. Ayat(7)... SK No237164A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5 - Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 7 Pasal 25A Kerja sama perusahaan angkutan laut nasional dengan angkutan pelayaran-ra}ryat dilakukan dalam rangka pemberdayaan angkutan pelayaran-rakyat. Angka 8 Pasa1 26 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 26A Cukup jelas. Pasal 268 Cukup jelas. Pasal 26C Cukup jelas. Pasal 26D Cukup jelas. Angka 10 Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "GT" adalah singkatan dari gross tonnage yang berarti, isi kotor Kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (International Tonnage Measurement of Shzps) Tahun t969. Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurangkurangnya GT I75 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) dipenuhi dengan 1 (satu) unit Kapal. SK No 237069 A Ayat(2)...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6 - Ayat (2) Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional, dimungkinkan adanya investasi asing. Mengenai kepemilikan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan "perusahaan Angkutan di Perairan" adalah perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan danau dan sungai, dan perusahaan angkutan penyeberangan. Angka 11 Pasal 33A Cukup jelas. Angka 12 Pasal 48 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 56 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "kawasan industri perkapalan terpadu" adalah pusat industri yang meliputi, antara lain, fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material Kapal, permesinan, dan perlengkapan Kapal. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Bahan baku dan komponen Kapal antara lain material, suku cadang, dan perlengkapan Kapal. SK No 237070 A Huruf e. . .

EFFFIIItrN KIN -7- NESIA Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Angka 15 Pasal 81 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) 1 (satu) penyelenggara pelabuhan dapat membawahi beberapa Pelabuhan (duster). Ayat (4) Pemberian konsesi dilakukan melalui dalam hal lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bentuk lainnya antara lain persewaan lahan, pergudangan, dan penumpukan. Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka waktu konsesi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka

. . SK No237165A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8 - Angka 17 Pasal 83 Cukup jelas. Angka 18 Pasal 84 Cukup jelas. Angka 19 Pasal 85 Cukup jelas. Angka 20 Pasal 86 Cukup jelas. Angka 21 Pasal 87 Cukup jelas. Angka 22 Pasal 89 Cukup jelas. Angka 23 Pasal 90A Cukup jelas. Angka 24 Pasal 92 Pemberian konsesi dilakukan melalui penunjukan dalam hal lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danlatau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka waktu konsesi. Angka 25 Pasal LOTA Pengawasan antara lain, perizinan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian di Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. SK No 237072 A Angka26...

PRESIDEH REPUBLIK INDONESIA -9- Angka 26 Pasal 1 10 Ayat (1) Cukup jelas. Angka 27 Pasal 123 Cukup jelas. Angka 28 Pasal 146 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kesepakatan antara Badan Usaha Pelabuhan dengan asosiasi pengguna jasa dan asosiasi penyedia jasa mengenai tarif jasa Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan dan dengan mempertimbangkan:

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS L9821 berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);

Safetg of LW at Sea (SOLAS) yang berkaitan dengan keselamatan navigasi (safetg of NauigationChapter V);

Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Maritime Organtzation (IMO) yang berkaitan dengan Resolusi tentang keselamatan navigasi (Safetg of N auig ationl ;

Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Hydrography Organization (lHO) yang berkaitan dengan hidrografi; dan

Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Association Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana Bantu NavigasiPelayaran. Ayat (a) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum antara lain anjungan minyak (oil platforml, pengerukan, Saluage, dan Terminal Khusus di lokasi tertentu. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 31 Pasal 185 Cukup jelas. Angka 32 Pasal 195 Huruf a Cukup jelas. SK No 194982 A Huruf b. . .

PRESIDEH REPUBLIK INDONESIA -12_ Huruf b Dalam pemberian izin dilakukan koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidro-oseanografi apabila kegiatan membangun, memindahkan, danf atau membongkar bangunan atau instalasi berdampak pada perubahan data hidrografi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "memberikan jaminan" adalah kewajiban bagi pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator. Angka 33 Pasal 198 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perairan Wajib Pandu" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan Pemanduan bagi Kapal berukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih. Yang dimaksud dengan "perairan pandu luar biasa" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan Pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa Pemanduan. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pelimpahan Pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan dilaksanakan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial atau Terminal Khusus. SK No 194983 A Yang. . .

PRESIDEN NEPUBLTK INDONESIA -13- Yang dimaksud dengan "dapat dilimpahkan" adalah memenuhi kebututran, sesuai dengan persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Yang dimaksud dengan odapat adalah memenuhi ketersediaan dan kebutuhan di Perairan Wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa terkait, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau penyelenggara Pelabuhan telah menyediakan jasa Pemanduan. Ayat (5a) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 34 Pasal 2O2 Ayat (1) Instansi yang berwenang berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang apabila terdapat posisi kerangka Kapal yang berdampak pada perubahan data hidrografi. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 35 Pasal 203 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. SK No237166A Ayat(3)...

PR,ESIDEN REPUBLTK INDONESIA -t4 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Asuransi penyingkiran kerangka Kapal dilakukan oleh Iembaga asuransi dalam negeri dan/ atau asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Lembaga asuransi asing wajib melakukan usaha patungan ljoint uenhrel dengan lembaga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 36 Pasal 208 Cukup jelas. Angka 37 Pasal223 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "klaim-Pelayaran" adalah klaim yang sesuai dengan ketentuan mengenai penahanan Kapal (arrest of shipsl, yang timbul karena: