Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka<< >>
  1. Undang-Undang ... 2. Undang-Undang ...
  2. Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    1. bahwa untuk meneapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua;

    2. bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang AsH Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga;

    3. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil, makrnur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSIPAPUAPEGUNUNGAN SALINAN I Mengingat Menimbang 4. Otonomi ... Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Pegunungan. 3. Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Zkota, BAB I KETENTUANUMUM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUAPEGUNUNGAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Menetapkan Bagian Kedua ... Pasa12 Dengan Undang-Undang iru dibentuk Provinsi Papua Pegunungan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kesatu Pembentukan BABII PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATASDAERAH,DANIBU KOTA 4. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut DPR Papua Pegunungan adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Pegunungan. 6. Maje1is Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut MRPProvinsi Papua Pegunungan adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Ash Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. 8. Orang Ash Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan Z atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. Pasa15 ... Pasa14 (1) Provinsi Papua Pegunungan mempunyai batas daerah:

    1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom;

    2. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini;

    3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat; dan

    4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika.

      (2)

      Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Pegunungan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bagian Ketiga Batas Daerah Pasa13 (1) Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari:

    5. Kabupaten Jayawijaya;

    6. Kabupaten Pegunungan Bintang;

    7. Kabupaten Yahukimo;

    8. Kabupaten Tolikara;

    9. Kabupaten Mamberamo Tengah;

    10. Kabupaten Yalimo;

    11. Kabupaten Lanny Jaya; dan

    12. Kabupaten Nduga.

      (2)

      Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Bagian Kedua Caku pan Wilayah Bagian Kedua ... Pasa18 Peresmian Provinsi Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. Bagian Kesatu Peresmian Daerah dan Pelantikan Penjabat Gubernur BABIV PEMERINTAHAN DAERAH

      Pasal 7

      Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Pegunungan mencakup urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII URUSANPEMERINTAHAN DAERAH


      Pasal 6

      Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. Bagian Keempat Ibu Kota Pasal 5 (1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya. (3) Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Pegunungan wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. -5 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 10 ... Pasa19 (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Oalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.


      (3)

      Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (4)

      Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. (5) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Pegunungan, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan OPR Papua Pegunungan pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

      (6)

      Menteri Oalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bagian Kedua Pemerintah Oaerah - 6 - PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA BABV ... Pasal 12 (1) DPR Papua Pegunungan terdiri atas anggota yang:

    13. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

    14. diangkat dari un sur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (2)

      Anggota DPR Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024.

      (3)

      Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Pegunungan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR Papua Pegunungan yang terpilih melalui pemilihan umum. Bagian Ketiga DPR Papua Pegunungan Pasal 11 (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Pegunungan, sekretariat MRP Provinsi Papua Pegunungan, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan paling lama 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 10 Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 7 - PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA (6)Manajemen ... Pasal 14 (1) Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati Jayawijaya, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Yahukimo, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Yalimo, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Nduga bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengatur dan melaksanakan manajernen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur. (4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAP yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. (5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur. BABVI APARATUR SIPILNEGARA, ASET, DANDOKUMEN Pasal 13 Penjabat Gubernur Papua Pegunungan untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BASV MRPPROVINSIPAPUAPEGUNUNGAN (9) Da1am ...

    15. utang piutang Provinsi Papua yang kegunaannya untuk Provinsi Papua Pegunungan; dan

    16. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Papua Pegunungan. daerah Provinsi Papua yang dan lokasinya berada di Provinsi (6) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. (7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipi1 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)me1iputi:

    17. barang milik daerah Provinsi Papua yang bergerak dan tidak bergerak darr/ atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan;

    18. barang milik daerah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;

    19. badan usaha milik kedudukan, kegiatan, Papua Pegunungan; -9- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3)Pemberian ... Pasal 16 (1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. (2) Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan Provinsi Papua Pegunungan. Pasal 15 (1) Provinsi Papua Pegunungan berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN HIBAH (9) Dalam hal penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Bupati Jayawijaya, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Yahukimo, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Yalimo, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Nduga berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen. (4)Menteri ...

      Pasal 18
      (1)

      Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat me1akukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Provinsi Papua Pegunungan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan. (2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Nduga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. BAS VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DANEVALUASI berkewajiban sesuar dengan


      Pasal 17

      Penjabat Gubernur Papua Pegunungan melakukan pengelolaan keuangan daerah ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak pe1antikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.

      (4)

      Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi hibah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. - 11 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


      Pasal 21

      Pasa120 Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Papua Pegunungan dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Pegunungan diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan umum. Pasa119 (1) Sebelum terbentuknya DPR Papua Pegunungan untuk pertama kali, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.

      (3)

      Rancangan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

      (4)

      Penetapan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN (4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Agar ... Pasa123 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. harus sejak Pasa122 (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang In! ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung Undang-Undang ini diundangkan. (2) Peraturan pe1aksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dalam Otonomi Khusus. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasa121 (1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. (2) Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan:


    20. calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;

    21. pegawai honorer GAP yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

    c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kabupaten ... Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, meneerdaskan kehidupan bangs a serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makrnur, dan sejahtera berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah baru di wilayah Papua tersebut perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempereepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Pengaturan mengenai Provinsi Papua Pegunungan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsl Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Selain itu adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempereepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya pemekaran provinsi di Provinsi Papua Pegunungan serta memperhatikan kondisi wilayah yang seeara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lainnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, I. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONES1A NOMOR 16 TAHUN2022 TENTANG PEMBENTUKANPROVINSIPAPUAPEGUNUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasa14 ... Pasal 3 Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. Pasa11 Cukup jelas. II. PASALDEMIPASAL Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua Pegunungan, perlu ada penyesuaian wilayah yang masih termasuk dalam Provinsi Papua. Oleh karen a itu, perlu disusun pembentukan daerah baru melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang terse but, pembentukan daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara lain/ negara tetangga. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Pegunungan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ... Pasal 11 Ayat(1) Pembentukan perangkat daerah diprioritaskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasa17 Yang dimaksud dengan "cakupan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sebagaimana diatur di dalam undang-undang mengenai Otonomi Khusus Papua dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "peta wilayah" adalah peta yang disusun dengan kaidah informasi geospasial yang benar, yang memuat un sur informasi geospasial, batas daerah, dan unsur lain yang dibutuhkan yang dihasilkan dari proses yang akuntabel secara spasial. Ayat (3) Cukup jelas. - 3 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 17 ... Pasal 16 Ayat (1) Kesanggupan memberikan hibah dinyatakan dengan nota kesepakatan hibah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "manajemen aparatur sipil negara" antara lain penugasan, pengalihan, mutasi, darr/atau rekrutmen serta pengawasan sistem merit. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAPpaling banyak 80% (de1apan puluh persen). Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasa123 Cukup jelas. Pasa122 Cukup jelas. Pasa121 Cukup jelas. Pasa120 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasa117 Cukup jelas. JOKOWIDODO ttd. SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA 1OIr!l: IKTARUP ll.DI51Rli1I'1\1: 1EI.IA 4] tllnI~~OII"lI"M 'i flIQTIHlltJN<: 'i"\I'1 1O-KA8U""'TE.W.Al.·6",1!A.!.1D~ ,SOI$lRl'l'l\lGllN(i"" .. tHMQl.I(Y. 2&DlSJK*.WIJI_ 20 OISTRIK OM11M" I.OITI\II(1I0GIO 1. D'STnIKIVIOIA"(lO .... M 20. DISTRIK OONDIII3I I,DI'TnIKKO: tI\GII'" 1&.0IST'RIK"'0I<CIt!I I OISTrl$I(KnNM' lODISlRII(Ii5: 00GEJlGiN , OliSTRIKOK8MIOl Il, DITRIIIML!(JI ~~ tllSrRI~ KWFIFMIl'IA . fltP.TR'KN\lr.1AA ? I"lISTRII<KU,6 ,fO!SlR.H""A!'lCA ..DtSTII: K"",,",~ J"I_DlSTRI(MUKU'II "IlISTRIKOKlIP re, fl'STRII(SOR/\ &.OISmIKKWIKI.IA 2l.DITRIK"l\t/JOn1 ',OIsmIKCAAGI\YM.1 '8.OISTIWl.l101lO ,~~ "Il<STRII(AASII.I"I.rr.' ~~ g: ~~: g~~~~ ~~: g: ~= ~~~o~ 47. DISTRIKHll.IPL!K a.DISTRIKti'JNOL! .i.OISTRICWIIIHGGMI.OUT 4.DtSlN(W'I)$o\I( -e. DI81"IKI.)UI!AM OISIKIKYA ; ,: ~~~~~I.t5 lO OISll!I'(OOllO !'GCSCUIA. ~~~i r~~ ~Ji~~~~~ur 49DISTRIKYOOOSG", 2S0ISTRIKEGI"'" 2101STRlKAWNI\ '1lIS11!Kr.IUUI OO.O'1JIKIKIVIYO 2I.DISIKIKI'(XV.NEJI.I f .... _AI .. YAl.II\1() n_~~Al'l)IIt'to\l1 1.L'etf, ..... !IDISTRIKSU",O 210ISTRIKKMII1ONF.II' '[)i5tIl.IKI: LtL'M ".OISTR1('WMI08.ARII1 I.IlIIIIHO((; ENIEK , OIt.TRIK/\Ir: t"lIAtA 2,OIsmIl<AI'ALAP!ll.l : HOISiTRrI<t"oOAILAN 9..OISlJ*KIJROP'fAK °HjT~~~f: ~ 29.DISTRIKWARVTAIY[1f(11 31)1Sfll.'Kl\tI¬ "'-I-IO ZS.0I5T"1*1IRIJII,'II lDOIS"mIKKI; G.llVI; I.' l10ISTRIKTl: IRIII'l-U : <1. OITR.J(I'RONOCOLI ~ll~~~~: '''' '.DlSntIKDE'I"'''': A 5EtT n.OI$TIlII(I'1IRO 2!.DI5m!l('II'AUM 5,OI~TJWc: ""ClJ',R(K ,"LIC9I\RIOII' 1 OISTRIKIPU"'K 219.DlgTRIKYIl.HUL'MJ9UT ~~~lU J3.01: HIIIKAMEK ZI. OITl<I<HlIto.t'lIll G. AAHI.R''''INLI~''YJ"VA ]4 OISTRIKON('.I!; 2a.OInt'l(UMllIlI IOISTRI1<T10M OISTI!IItIl.l.Y1!Y C Trff!r!!: '; ~c ~.DITR!I(TAu\MBO ~ OISIII.II< 1RI1Je )10!$fRM1.u; _ )).DI5f'Ul.OA!.I1I OtsTRlI(lWQ(I : I'lOlSll!lllKIIHU ~jii~~E: " 8. DISTfllKUMI\GI 4 D1511111<.llAMUA ~.DISfRI(YUM ~~[Ey g. OlsmlK PhNMi/\ 5..DI5TfilKD!I.IBA 34 ()ISII!IIlOUNA H: ~~~i~~~A(I~ '0 f}1TR'K 'NON'i(' 3 DISTRIKOIINIME SDtSTRII(UH.AGlNH!I 35.DlSTRI('ICEU.l.OI.E 11 ,OISTRIKKUOU n flTRIKYI\t.IM~ T.OJSTRli(DIdlNOOA. 3Il0lSTRMl<IIOG'oIIf' 12,()1l"'IKKONI>"iK()NUAljA ".DITRIKI(I,I QO,URo<TIOr.1!ll'Rr l101$TR1(l: u.o.nI\ 1.DIST!o'fl(tlKA' 13.Ol5TRIK NEll\WI £'OIt.TRIK/'I'f''i..U 8.DISTRI<UYAWAOC • OrSTRllfAOG ..."t".o.." l!3.OI$TtDl.IoII!IUATE_ e,DISTIIIK O1lIP 37_flISTR!i($H.... DISTI1IKOOOOljUK lo.0ISTRII<POO" ,.; !_OlSTIl: I!tt.'Q..ACl "1)ISlR!Ka& : lil~~~g; : 15.DISTRIK BOKONERI '" DISTRIKUANOGOtJt,lA l1,tlI: lTflIKNlNA!.I - 16.DISTI1.IKWUAM'" '.DISmII(OF.'N"NI '5..015111IKIIIUK '201STRll(t«)(lI ~~~ 11OlsrRIKM"M/\ 1r.DISTflIKNASUNAGe 48.DISTRIKVUKO 13.DI5TRIKYlGINlJA. 'l./IlISIIG(1'UIo U.OISTRIKML!IK la.DI5TRIKQ1WOJINOU 14 DISTRIK TIOIone ~~- ~. DISTRIKP,F'tIl>lID ll.DIST"'IKUlI-'.l.lA : n OL"rRII!)( 31. DISTRIKDf'IRI : l5. DI!.TIIIK·,£U: ; : ~1 ao. UI!: I"UI(AorlO ~1 DISTIII.IAIMII Jlll.DIST!l: IKOI"l)(I01!1'" : l9DISTIIIKWMIE ~~ fllSlr: tIKwr=APUT 1000mlK"'·AUC ..... 201SrHll(K\IHlJI.U OISmlI(" 4 OISr!KUBlKOSl _OISTJIlKB<XJI1Oo!C ftntSJIllKI'IlIlF.M· ... "" 1.OI$JRlKLIV5llJfAK flOISTRlKWOIO o.OISmIKI.SOI.OI(()(W. 'O_OISmlICPr; : U: IUIGA. 11 0I91HIKYAl.ENOOA. S 1.o\8Of'AleNl'tOONUN(jANijlI"1'1(J 12.OISTftlIlTKlKQAA ' 1l~~lllo(!lI($'1I '301ST_"'''PUA Z.OIlRI<KIWIIlOK ,. OISf_ 1'1111._ ) fl,HIlI( ()I(RIIIR "_OISJRlICWOUt-IoI (, OIlRI(l~UR t601StIKI1Ul1f1('M ~OISTRJ(I>ATOM .101SmlK1IiIELE 6.0ISfRIK80RME '1IIl1SmlI(TM; LARS; .( 1,CISTRI(,m.'lROKTI.\IL!R l&.OI$TRlKIT.AYI1ISAOE 8,OISTRII<"-80Y XI OllH_ ~IP.(OO' 9.CISTRI(PEP'R/\ 21.0ISffi1KUSIU\IO IUOISTlII'I"IMF : I2_OISTRlKY,'IT"''IA'" I1,DISTRlKlIl.tMSOilI 13 DIIHH1I(UN<EK 11)Il; 1i'lI'IOIIIIAPE E: ==.(U : : : : : : ; : : : 0'" 101ST_T.o.r.'MI' 16.DISTRII< 0iC 110M ; !8 OI$TAlI("'-"'IALOU.C 17,0IS11U(I(I,WOR : : : : : ~oltl: ': : : ~UOOI\ la,OIlRI("W'NOON peta Rupabumtlndonesle skala 1: 50.000 temnan Badan InformaslGeospaalal,Peta Wilayah Admlnlslrasl Provlnsl Papua Pegununganskala 1: 450,000serta hasll kompllasl darl oorbagalsumberdatakewllayahanmelalulprosesgenerallsasl 1<>It>.1 ""nyJi'y~ ,I.I''"bt«lr''IOTh Ka: ; >,Ndvoa 6' Sungt.l SUMBER DATA: : Mercator : Gmticulo (Googmfls) : WGS-84 Proyeksl SisfomGrld Onium Horisontnl __ J.olanLAln SKALA 1: 2.500.000 elta,Wllayah e.ID..g.rD • ® SPECIMEN KETERANGAN : REFERENSI: , tJr>cIInO .... rId.I'lONo.1: lT......"0$9,,o.LIbPrqIInIiOIOl'lOmIli." B¥I'c..KIIDuKf,-""diP'op .... B<Ir 2. '-"-'9... ~IIIO.; ,i'Ii1_1IlO7_"oPlt __ lIf11lu1lo."S.r ...., PiilIcnKIIbup; J: vn$orQnoS$IiIn,KaO\OpIIIenR. ~~ KlIb.lpo '111in1tr9 KaIIt.Ipa*'Y."ut ...... ~~ fol... f1•• K."""' ~IWl<.I* .... K.-.ItobupoI_B_O'9"'l..: ." Knbupob1A: in><oI ~""' ..... 8nri ,I; mK' •• Jp; ll""T.'" W-*".diProw" ,'-"-.J.....".""iI""Sl ....... XIfl&'"""""Vul; " ... K'.oupa ..., .... ~T .. hdo"'"""""Plopw <t. ~ ... r'llbngNO."iII .... ~I .. "IIubn1>WAV$.fOCIdi -- S UI'ICI*'IJNO..sr_200S_""u_Kt.tnl...n,'Ja~ diPrcwnIJP ... 6. UMooo"J ... ooJa"llNoIIII ....... 2Ul8_ .. """._uk>... l(Jolot.""'Ir.""'IoI!J<'~ p ... ~"J""'IJu>; J"""-: n TIJI ; on, -"9--"""''''''''"'' UMeIlO.... <1da,,01IIo.2T 2021 __ ...,,oI'IenK..,,.I.,.UI'ldtI'lQ- ....... ·..,No..1ITIllullOO1IctUopOIonofrliKIIJ_baglPr"........""""" ~. : ; : : : --Ll.nIOriOnmNo.IIT..,""2017~~ ..... BIII. 140012'30"E 139°12'5"E 138°11'40"E . <".J J . - ~ KAB. PEGUNUNGAHBINTNG ............... ,..,..- .. """"-.",' " .') ) '1 I , r ( ".~- KAB. PUNCAK ) . '\ / •.1./' -.'-,r.; J5 ( KAB. JAYAPURA PROVINSI PAPUA 140012'30"E 139°12'5"E 138°11'40"E PETA WlLAYAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.