Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998
Kerangka Peraturan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang :
bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.
Pasal 1
(1)Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1997 adalah sebesar Rp 99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).
(2)Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) terdiri dari :
Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.288.059.069 (sepuluh triliun seratus lila puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
(3)Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.
Pasal 2
(1)Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:
Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 54.467.377.929 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 469.879.299.493 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 26.226.914.356 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 117.411.196.055 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 35.299.326.741.669 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 254.604.190.913 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 114.430.166.451 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 48.529.248.656 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 9.523.302.041.842 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 179.961.043.942 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 3.692.139.219.853 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 238.778.014.178 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 518.331.153.211 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 11.671.113.232 15 SEKTOR AGAMA Rp 995.693.207.027 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 307.343.742.134 17 SEKTOR HUKUM Rp 550.669.463.771 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 3.809.080.858.416 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 1.099.507.893.068 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 5.249.733.644.000 b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951.740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 1.133.343.841.473 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.308.337.575.033 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 2.101.635.614.237 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 197.140.678.594 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 1.680.743.373.163 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 5.655.449.321.603 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 3.252.272.271.093 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 570.877.880.422 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 7.156.401.320.958 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 564.512.320.756 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 3.849.211.636.884 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 332.692.258.142 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 1.277.568.563.697 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 1.365.837.073.398 15 SEKTOR AGAMA Rp 281.967.467.000 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 554.837.671.129 17 SEKTOR HUKUM Rp 150.836.177.000 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 836.812.324.808 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 184.349.463.568 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 3.496.913.623.174 (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG TENTANG ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 UMUM Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 1.017.516.727.734 (Satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp 6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 7.625.198.524.155 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah). Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah). PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (dalam rupiah) Penerimaan pajak 57.339.900.457.441 0110 Pajak penghasilan (PPh) 27.062.110.847.687 0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) 20.351.207.294.395 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.413.154.639.483 0210 Penerimaan bea masuk 2.578.881.781.217 0220 Penerimaan cukai 4.262.836.727.393 0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor 80.985.987.697 0240 Bea meterai 535.338.217.622 0250 Bea lelang 55.384.961.947 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam 20.137.068.462.051 0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 20.137.068.462.051 0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) - Penerimaan negara bukan pajak 10.153.288.059.069 0410 Penerimaan pendidikan 57.928.970.707 0411 Uang pendidikan 55.421.315.419 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 1.185.272.312 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 220.000 0419 Penerimaan pendidikan lainnya 1.322.162.976 0480 Penerimaan pendidikan swadana 319.480.773.070 0481 Penerimaan pendidikan swadana 319.480.773.070 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 26.664.228.464 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 874.535.491 0512 Penjualan hasil perternakan 804.800.761 0513 Penjualan hasil perikanan 386.423.430 0514 Penjualan hasil sitaan 7.303.014.748 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi 37.369.011 0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 222.193.614 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 10.496.067.986 0519 Penjualan lainnya 6.539.823.423 0520 Penjualan aset tetap 29.698.723.974 0521 Penjualan rumah, gedung,bangunan, dan tanah 7.389.620.873 0522 Penjualan kendaraan bermotor 620.696.413 0523 Penjualan sewa beli 18.931.395.182 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan 2.757.011.506 0530 Penerimaan sewa 12.392.278.509 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.279.061.145 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 3.263.323.067 0533 Sewa benda-benda bergerak 3.866.896.741 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 982.997.556 0540 Penerimaan jasa I 600.718.099.158 0541 Penerimaan rumah sakit dan kesehatan lainnya 10.394.951.455 0542 Penerimaan tempat hiburan,taman,museum 203.793.138 0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB 99.140.572.396 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 112.725.551.566 0545 Penerimaan hak dan perizinan 334.467.821.316 0546 Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan 7.348.871.902 547 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan 10.507.129.795 0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama 4.764.718.722 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.164.688.868 0550 Penerimaan Jasa II 750.713.714.052 0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 443.294.914.931 0552 Penerimaan iuran hasil hutan,hasil laut, royalti dan denda 130.812.781.985 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 3.898.166.489 0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil 11.064.598.730 0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 710.977.542 0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 2.107.108.775 0559 Penerimaan jasa lainnya 158.825.165.600 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 30.921.039.516 0561 Bea visa dan paspor - 0562 Bea konsuler - 0563 Bea Maritim - 0564 Bea pemeriksaan - 0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan - 0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan - 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 30.921.039.516 0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana 1.695.829.797.368 0581 Penerimaan penjualan swadana 1.920.157.457 0582 Penerimaan sewa swadana 1.343.746.784 0583 Penerimaan jasa swadana 1.692.565.893.127 610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan 33.291.708.120 0611 Legilisasi tanda tangan 74.721.737 0612 Pengesahan surat di bawah tangan 13.452.250 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 464.959.656 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 25.397.228.110 0615 Ongkos perkara 1.524.899.513 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.816.446.854 0710 Penerimaan dari investasi 5.211.364.314.798 0711 Bagian laba dari BUMN 2.649.852.747.596 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) 2.561.511.567.202 0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 66.830.583.796 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 7.219.398.697 0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 7.031.453.543 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 36.514.330.044 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.696.827.121 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 14.264.628.543 0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran berjalan 103.895.848 0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu 20.570.815.313 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 6.951.966.988 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 2.880.392.842 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.432.047.828 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.306.138.486 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 5.968.526.424 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu 31.742.745 0880 Penerimaan lain-lain Swadana 15.860.516.865 0881 Penerimaan lain-lain swadana 15.860.516.865 0890 Penerimaan lain-lain 1.281.022.495.359 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 1.673.780.564 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 9.099.989.999 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi 5.951.011.785 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdsarkan SPM nihil KPKN 461.540.201.190 0899 Penerimaan anggaran lainnya 802.757.511.821 JUMLAH 87.630.256.978.561 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (dalam rupiah) 0910 Bantuan Program - 0920 Bantuan Proyek 11.900.086.735.508 JUMLAH 11.900.086.735.508
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 54.467.377.929 Jumlah Sektor Industri 54.467.377.929 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 125.072.006.040 02.2 Subsektor Kehutanan 334.807.293.453 Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 469.879.299.493 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 12.969.403.368 03.2 Subsektor Irigasi 13.257.510.991 Jumlah Sektor Pengairan 26.226.914.359 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 117.411.196.055 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 117.411.196.055 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 55.152.109.932 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 29.925.116.059 05.4 Subsektor Keuangan 35.134.442.315.359 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 79.807.200.319 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan 35.299.326.741.669 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 18.615.837.188 06.2 Subsektor Transportasi Darat 17.649.258.221 06.3 Subsektor Transportasi Laut 133.504.024.072 06.4 Subsektor Transportasi Udara 46.025.515.637 06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 38.809.555.795 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 254.604.190.913 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 110.287.006.798 07.2 Subsektor Energi 4.143.159.653 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 114.430.166.451 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 31.679.370.850 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 16.849.877.806 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 48.529.248.656 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 9.470.383.555.516 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 52.918.486.326 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 9.523.302.041.842 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 6.973.543.034 10.2 Subsektor Tata Ruang 172.987.500.908 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 179.961.043.942 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 3.366.230.924.757 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 244.182.452.797 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 73.689.310.413 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 8.036.531.886 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 3.692.139.219.853 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 238.778.014.178 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 238.778.014.178 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 93.682.599.603 13.2 Subsektor Kesehatan 424.648.553.608 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 518.331.153.211 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 8.577.175.233 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 3.093.937.999 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 11.671.113.232 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 165.873.481.098 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 829.819.725.929 Jumlah Sektor Agama 995.693.207.027 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 200.331.914.948 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 26.628.908.163 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 1.412.246.175 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 78.970.672.848 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 307.343.742.134 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 473.394.355.948 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 77.275.107.823 Jumlah Sektor Hukum 550.669.463.771 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 3.581.324.933.179 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 227.755.925.237 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 3.809.080.858.416 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 66.140.482.474 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 754.850.889.956 19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi dan Media Massa 278.516.520.638 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 1.099.507.893.068 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 5.249.733.644.000 20.3 Subsektor Pendukung - Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 5.249.733.644.000 JUMLAH 62.561.086.530.199 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 1.004.617.898.477 Jumlah Sektor Industri 1.004.617.898.477 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 1.019.058.852.033 02.2 Subsektor Kehutanan 8.488.455.000 Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan 1.027.547.307.033 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 368.499.502.714 03.2 Subsektor Irigasi 878.305.937.603 Jumlah Sektor Pengairan 1.246.805.440.317 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 135.627.426.594 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 135.627.426.594 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 25.850.928.000 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 40.281.732.702 05.3 Subsektor pengembangan Usaha Nasional 1.136.492.434.592 05.4 Subsektor Keuangan 2.529.980.000 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 81.656.624.869 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 1.286.811.700.163 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.280.287.172.600 06.2 Subsektor Transportasi Darat 320.819.933.714 06.3 Subsektor Transportasi Laut 221.614.912.000 06.4 Subsektor Transportasi Udara 184.421.238.749 06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 13.331.255.000 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 4.020.474.512.063 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 42.818.907.000 07.2 Subsektor Energi 841.074.477.093 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 83.893.384.093 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 43.693.022.000 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 38.250.817.422 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 81.943.839.422 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 5.534.350.543.000 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1.024.101.907.000 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 6.558.452.450.000 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 261.429.917.000 10.2 Subsektor Tata Ruang 60.246.154.000 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 321.676.071.000 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 2.727.195.006.215 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 124.487.843.577 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 65.506.398.500 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 42.917.710.000 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.960.106.958.292 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 313.160.232.800 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 313.160.232.800 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 91.809.569.850 13.2 Subsektor Kesehatan 904.019.613.947 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 16.770.749.000 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 1.012.599.932.797 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 520.086.485.280 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 32.017.510.000 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 552.103.995.280 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 55.051.113.000 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 152.119.873.000 Jumlah Sektor Agama 207.170.986.000 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 203.060.053.152 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 83.181.833.000 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 67.213.898.000 16.4 Subsektor Kelautan 27.404.699.500 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 23.265.005.462 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 112.159.656.000 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 516.285.145.114 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 10.992.141.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 40.784.805.000 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 97.100.542.000 Jumlah Sektor Hukum 148.877.488.000 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 598.685.949.408 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 27.446.776.000 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 626.132.725.408 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 20.462.494.100 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 10.827.304.000 19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi dan Media Massa 117.204.962.468 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 148.494.760.568 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 741.861.000.000 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 246.536.877.897 20.3 Subsektor Pendukung 10.473.589.310 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 998.871.467.207 JUMLAH 24.051.653.720.628 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 128.725.943.000 Jumlah Sektor Industri 128.725.943.000 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 280.674.590.000 02.2 Subsektor Kehutanan 115.678.000 Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan 280.790.268.000 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 493.909.086.440 03.2 Subsektor Irigasi 360.921.087.480 Jumlah Sektor Pengairan 854.830.173.920 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 61.513.252.000 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 61.513.252.000 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 19.429.000 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri - 05.3 Subsektor pengembangan Usaha Nasional 168.935.509.000 05.4 Subsektor Keuangan 223.080.038.000 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 1.896.697.000 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 339.931.673.000 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 877.087.991.540 06.2 Subsektor Transportasi Darat 325.868.942.000 06.3 Subsektor Transportasi Laut 281.048.846.000 06.4 Subsektor Transportasi Udara 1 48.460.526.000 06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 2.508.504.000 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 1.634.974.809.540 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 275.605.031.000 07.2 Subsektor Energi 2.092.773.856.000 Jumlah Sektor Pertambangan & Energi 2.368.378.887.000 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 1.315.456.000 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 487.618.585.000 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 488.934.041.000 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 471.033.887.958 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 126.914.983.000 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 597.948.870.958 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 198.751.664.000 10.2 Subsektor Tata Ruang 44.084.585.756 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 242.836.249.756 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 836.119.450.592 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 52.953.945.000 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 9.083.000 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 22.200.000 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 889.104.678.592 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 19.532.025.342 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 19.532.025.342 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 9.818.752.000 13.2 Subsektor Kesehatan 255.149.878.900 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja - Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 264.968.630.900 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 807.705.609.118 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 6.027.469.000 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 813.733.078.118 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 63.383.018.000 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 11.413.463.000 Jumlah Sektor Agama 74.796.481.000 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 24.737.063.015 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 8.808.123.000 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.344.928.000 16.5 Subsektor Kedirgantaraan - 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 1.662.412.000 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 38.552.526.015 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.958.689.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum - 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum - Jumlah Sektor Hukum 1.958.689.000 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 141.405.244.400 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 69.274.355.000 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 210.679.599.400 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 8.458.164.000 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri - 19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi dan Media Massa 27.396.539.000 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 35.854.703.000 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat - 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 2.498.042.155.967 20.3 Subsektor Pendukung - Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 2.498.042.155.967 JUMLAH 11.900.086.735.508
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3788
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.