Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta…
  - b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi…
  - c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978…
BATANG TUBUH
- Pasal 1 Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol…
- Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta…
  - b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi…
  - c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978…
BATANG TUBUH
- Pasal 1 Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol…
- Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

Mengingat	:	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Komentar!